Program Studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNS menggelar stadium general “Politik Luar Negeri Indonesia Era Jokowi: Kebijakan dan Strategi” di aula FISIP UNS, Kamis (26/2/2015). Narasumber diskusi ini adalah Darmansjah Djumala yang merupakan Kepala Badan Pengkajian & Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI.
Andrik Purwasito selaku ketua program studi HI mengatakan alasan pengangkatan tema diskusi rutin tiap bulan ini adalah bahwa isu ini merupakan hal yang baru. Selain kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pemerintah periode Susilo Bambang Yudhoyono, materi yang didiskusikan merupakan hal yang wajib diketahui oleh mahasiswa HI. “Ada perbedaan gaya dan strategi antara Jokowi dan SBY. Juga (kebijakan Jokowi-red) merupakan kelanjutan spirit diplomasi Bung Karno yang menggunakan trisakti dan itu menjadi fondasi dari politik luar negeri Indonesia sekarang ini,” terang Andrik.
Dalam ceramahnya, Darmansjah menyampaikan gambaran kebijakan-kebijakan Kabinet Kerja khususnya terkait dengan politik luar negeri dalam lima tahun ke depan. Adalah politik luar negeri yang memberikan manfaat bagi rakyat, yang membumi, dan mengedepankan kerja diplomasi dengan memperhatikan kebutuhan rakyat, yang menjadi fokus dari pemerintahan Jokowi.
Disinggung mengenai poros maritim, menurutnya wilayah kelautan Republik Indonesia memiliki potensi yang tidak main-main. “Sektor maritim itu mempunyai potensi untuk menyerap tenaga kerja yang besar, kenapa itu tidak dimanfaatkan ya,” kata Darmansjah. Siapapun pemimpin Indonesia, masih menurut dia, harus menoleh dan memperhatikan sektor kelautan karena itu merupakan keniscayaan dalam strategi pembangunan bangsa.
Diskusi rutin ini diikuti oleh tiga angkatan mahasiswa HI, dosen, dan beberapa mahasiswa HI dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta yang sedang menyusun skripsi. [dodok.uns.ac.id]