UNS – Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya para buruh. Tak sedikit para buruh yang harus kehilangan pekerjaannya, hal ini dikarenakan perusahaan tempatnya bekerja terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena beberapa pertimbangan. Kondisi memang sedang darurat, di wilayah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jika perusahaan masih mempekerjakan tenaga kerjanya akan terkena denda hingga sanksi lain dalam bentuk pencabutan ijin dan sebagainya.
Untuk membantu masyarakat yang terkena PHK dan memiliki keterampilan lain, pemerintah telah meluncurkan Program Kartu Pra Kerja pada awal April 2020 yang bekerjasama dengan mitra guna memberikan pelatihan-pelatihan secara daring. Banyaknya pelatihan-pelatihan online yang diselenggarakan pada program ini sangat membantu masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah cukup berperan karena tidak hanya memberikan pelatihan namun juga memantau hasil pelaksanaannya agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang sama dengan tenaga kerja asing.
Hal itu disampaikan oleh pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Izza Mafruhah. “Dalam program ini pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 4.150.000,00 dengan rincian Rp. 1.000.000,00 untuk biaya pelatihan dengan mitra kerja online, Rp. 2.400.000,00 untuk insentif pasca penuntasan pelatihan pertama yang setiap bulan diberikan, Rp. 600.000,00 selama 4 bulan, dan Rp. 150.000 untuk insentif evaluasi, selanjutnya usai pelatihan harus ada 3 kali evaluasi,” terang Dr. Izza, Kamis (7/5/2020).
Selanjutnya, Dr. Izza juga menjelaskan kartu pra kerja yang disediakan oleh pemerintah. “Kartu pra kerja yang disediakan pemerintah untuk 5,6 juta pekerja dengan dana sekitar Rp. 20 triliun dan dilakukan bertahap. Pada tahap pertama, dari 8 juta pendaftar, telah terverifikasi dan lolos 926.790 orang dan saat ini tahap kedua sudah mulai dibuka,” imbuh Dr. Izza.
Para pekerja yang terdampak covid dengan sangat mudah mengakses Program Kartu Pra Kerja di laman resmi http://www.prakerja.go.id/. Di masing-masing satgas kelurahan pun sudah dibekali untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendaftar.
Di sisi lain, Dr. Izza yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FEB UNS juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan secara lingkungan menjadi bagian yang penting disaat sebagian besar orang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa melakukan aktifitas apapun. Ia juga menyampaikan hasil rapat onlinenya dengan Kementerian Desa mengenai ketahanan pangan yang harus disiapkan dari desa. Dana desa bisa dialihkan untuk langkah penanganan Covid-19 di masing-masing desa, misalnya pembuatan lumbung pangan. Dalam hal ini, tak hanya pemerintah desa yang bekerja, masyarakat juga ikut berperan aktif di dalam pengembangan lumbung pangan ini. Dr. Izza juga mengingatkan agar tetap peduli kepada tetangga sekitar.
“Ketika ada seorang tetangga meninggal karena kelaparan atau kekurangan pangan maka yang paling bersalah adalah tetangganya, mengapa tidak tahu. Kepekaan sosial harus dibangun dari dasar, mulai dari diri sendiri, mulai bersama-sama dan mulai dari sekarang,” ujar Dr. Izza.
Pada masa-masa saat ini pun, bersikap optimis dan saling bahu-membahu perlu dilakukan.
“Insyaallah semua permasalahan cepat selesai dan yang paling penting adalah jangan saling menyalahkan, ini adalah bencana non alam yang seluruh dunia mengalami, mari kita bangkit bersama,” pungkasnya. Humas UNS/Zalfaa
