BPJS Kesehatan Buka Peluang Magang dan Karier bagi Mahasiswa maupun Alumni UNS

BPJS Kesehatan Buka Peluang Magang dan Karier bagi Mahasiswa maupun Alumni UNS

UNS — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka peluang magang dan karier bagi mahasiswa maupun alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Peluang tersebut semakin lebar terbuka dengan adanya kerja sama antara UNS dan BPJS Kesehatan yang telah ditandatangani pada Rabu (2/11/2022).

Direktur Pelayanan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Lily Kresnowati, M.Kes. mengatakan bahwa BPJS membuka peluang besar untuk talenta terbaik dari perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Salah satu perguruan tinggi yang dimaksud adalah UNS karena saat ini ratusan alumni UNS telah berkarier di BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan Buka Peluang Magang dan Karier bagi Mahasiswa maupun Alumni UNS

“Saat ini BPJS Kesehatan memberikan kesempatan untuk menjadi sumber daya manusia di BPJS Kesehatan. Bagaimana kami melakukan rekrutmen yang berkualitas. Kami mencari talenta-talenta terbaik dari perguruan tinggi terkemuka. Mencari orang terbaik tentu tantangan. Saat ini institusi atau perusahaan mencari talenta terbaik sangat terasa. Inilah yang membuat kami ke UNS karena hingga saat ini sudah ada 109 alumni UNS di BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Saat ini BPJS Kesehatan memiliki satu kantor pusat dan 13 kantor cabang di Indonesia. Dengan jumlah yang banyak tersebut, banyak peluang berkarier maupun magang di BPJS Kesehatan.

Mahasiswa UNS dapat magang di BPJS Kesehatan. Ada dua skema magang yang dapat dipilih yakni magang tipe A dan magang tipe B. Magang tipe A diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengikuti magang program Kampus Merdeka. Mahasiswa magang tipe A mendapatkan benefit uang saku bulanan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Mahasiswa juga akan mendapatkan sertifikat magang yang diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara itu, magang tipe B adalah magang kerja sama BPJS Kesehatan dengan kementerian atau lembaga terkait. Sertifikat magang untuk mahasiswa tipe B diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dan kementerian atau lembaga terkait.

BPJS Kesehatan Buka Peluang Magang dan Karier bagi Mahasiswa maupun Alumni UNS

BPJS Kesehatan juga membuka peluang karier sebagai pegawai. Terdapat dua tipe pegawai di BPJS Kesehatan yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap dibagi lagi menjadi dua yakni pegawai karier dan pegawai nonkarier.

Saat ini BPJS Kesehatan sedang membuka rekrutmen pegawai pada sembilan bidang. Kesembilan bidang tersebut di antaranya Aktuaria dan Manajemen Risiko; Hukum, Regulasi, dan Pemeriksaan Kepatuhan; Manajemen Perluasan, Administrasi, dan Pelayanan Peserta; Manajemen Fasilitas Kesehatan, Penjaminan Manfaat, Utilisasi, dan Antifraud; Manajemen Iuran; Manajemen Akuntansi, Treasuri, dan Investasi; Manajemen Sumber Daya Manusia dan Umum; Komunikasi Publik; dan Teknologi Informasi.

Pendaftaran dibuka hingga 12 November 2022. Informasi persyaratan dan pendaftaran dapat diakses pada laman https://rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id. Humas UNS

Reporter: Ida Fitriyah
Redaktur: Dwi Hastuti

UNS Jalin Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

UNS Jalin Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

UNS — Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta resmi menandatangani kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penandatanganan tersebut dilaksanakan secara luring di Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS pada Rabu (2/11/2022).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan, dr. Andi Afdal, MBA, AAK. dan Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Dr. Sutanto, DEA. Penandatanganan juga disaksikan oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, Prof. Kuncoro Diharjo; Direktur Pelayanan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Lily Kresnowati, M.Kes.; dan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta, Yessi Kumalasari.

Kerja sama antara UNS dan BPJS Kesehatan berkaitan dengan pemagangan mahasiswa UNS di BPJS Kesehatan. Selain itu, kerja sama juga terkait dengan karier di BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, Prof. Kuncoro Diharjo dalam sambutannya.

“Ada dua hal yang jadi agenda penting yakni karier dan magang di BPJS. Perlu kami sampaikan bahwa UNS sejak 6 Oktober 2020 bertransformasi dari status Badan Layanan Umum (BLU) ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Dengan status PTNBH ini maka fleksibilitas kita jauh lebih tinggi sehingga perlu dimaksimalkan dan optimalkan. Semoga bersama BPJS kita bisa memperkuat dan mengakselerasi layanan BPJS ke masyarakat,” ujarnya.

Serujuk dengan hal tersebut, Direktur Pelayanan Jaminan Kesehatan BPJS, dr. Lily Kresnowati, M.Kes. mengatakan bahwa BPJS membuka peluang yang besar untuk talenta terbaik dari perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Untuk itu, pihaknya menyambangi UNS yang dianggap sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka untuk melakukan kerja sama.

“Saat ini BPJS Kesehatan memberikan kesempatan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di BPJS Kesehatan. Bagaimana kami melakukan rekrutmen yang berkualitas. Kami mencari talenta-talenta terbaik dari perguruan tinggi terkemuka. Mencari orang terbaik tentu tantangan. Saat ini institusi atau perusahaan mencari talenta terbaik sangat terasa. Inilah yang membuat kami ke UNS karena hingga saat ini sudah ada 109 alumni UNS di BPJS Kesehatan,” jelasnya.

UNS Jalin Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Lebih lanjut kerja sama ini bertujuan untuk penguatan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui rekrutmen sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi antar-SDM dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi rekrutmen dan seleksi SDM sebagai peserta magang mahasiswa atau alumni UNS, peningkatan kompetensi SDM melalui pemagangan, peningkatan kualitas SDM melalui pembelajaran pendidikan tinggi. Selain itu, perjanjian juga melingkupi studi Jaminan Kesehatan Nasional meliputi seminar, simposium, workshop,  studi banding, studi lapangan, oleh kedua belah pihak dan pengembangan kompetensi SDM kedua belah pihak. Humas UNS

Reporter: Ida Fitriyah
Redaktur: Dwi Hastuti

Dosen FH UNS Sampaikan Keuntungan Memiliki NIB Bagi UMKM

Dosen FH UNS Sampaikan Keuntungan Memiliki NIB Bagi UMKM

UNS — Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang juga sebagai Ketua Tim Riset Grup Hukum Administrasi dan Energi FH UNS, Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. menyampaikan pentingnya pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Keuntungan UMKM memiliki NIB mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat di luar sana. Padahal, NIB sangat penting untuk memperoleh legalitas usaha,” terang Dr. Fatma dalam awal paparannya.

Keuntungan UMKM memiliki NIB di antaranya mampu memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas. “Pelaku usaha tidak perlu membawa berkas persyaratan yang begitu banyak untuk mengurus perizinan. Cukup dengan menggunakan NIB sebagai salah satu dokumen yang dibutuhkan disertai dengan beberapa dokumen pendukung yang memang dibutuhkan. Dengan NIB, bisa mendapatkan akses untuk membuat izin lain, seperti operasional atau komersial,” terang Dr. Fatma.

Keuntungan kedua yakni mendapatkan dokumen lain. Selain mendapatkan NIB, perusahaan juga akan memperoleh berkas atau dokumen lain yang tentunya dibutuhkan. Hanya berlangsung 30 menit, pelaku UMKM akan memperoleh berbagai dokumen yang terdiri atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan atau Perorangan, apabila pemohon belum mempunyai, surat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), secara otomatis terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiskal, surat izin usaha, misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan (Surat Izin Usaha dan Perdagangan (SIUP)),” jelas Dr. Fatma.

Kemudian keuntungan ketiga yakni mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha. Para pelaku UMKM yang mempunyai Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) akan diberikan pendampingan oleh pemerintah atau lembaga yang berhubungan supaya usahanya bisa berkembang menjadi lebih besar. Selanjutnya keuntungan keempat memiliki NIB akan memudahkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Pemilik usaha mikro dan kecil akan berkembang dan tentunya membutuhkan modal. Apabila mempunyai IUMK pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam mengajukan pembiayaan kepada lembaga bank maupun non-bank. Permodalan tersebut bisa dipakai oleh pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya.

“Keuntungan kelima yakni memudahkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lain. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga lain yang akan memberikan kemudahan kepada setiap pelaku UMKM. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan supaya para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya. Serta keuntungan keenam memangkas waktu perizinan usaha. Hadirnya sistem Online Single Submission (OSS) dan NIB akan membantu proses perizinan usaha menjadi lebih cepat dan mudah,” terang Dr. Fatma.

Dr. Fatma melanjutkan bahwasanya dengan memakai sistem OSS, pelaku usaha akan mendapatkan kemudahan ketika mengurus perizinan karena persyaratan izin diseragamkan dan tak diharuskan untuk meninjau ulang dokumen. Sepanjang pelaku bisa memenuhi persyaratan yang diwajibkan, maka izin usaha bisa didapatkan dalam waktu yang lebih cepat.

“Terakhir keuntungan ketujuh yakni memiliki NIB akan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang sudah ditetapkan. Dengan mempunyai IUMK, maka para pelaku usaha kecil dan menengah akan memperoleh perlindungan secara hukum. Sehingga bisnis yang tengah dijalankan akan memberikan kepercayaan guna melaksanakan kerja sama dengan pihak lain,” kata Dr. Fatma.

Masa Berlaku NIB

Sebagaimana yang diungkapkan Dr. Fatma bahwasanya NIB berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan   peraturan   perundangan   yang   berlaku.   Namun, pemerintah  akan mencabut NIB dan menyatakan bahwa nomor tersebut tak lagi berlaku apabila pelaku usaha ternyata melakukan penyimpangan atau menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan data NIB, serta dinyatakan tidak sah atau batal berdasarkan dari putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap.

“NIB adalah Nomor Induk Berusaha yang digunakan sebagai identitas pelaku usaha. Para pelaku usaha atau pemilik UMKM, sebaiknya segera mengurus NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS ini. Pembuatan NIB secara online tentu mempermudah tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan,” ucap Dr. Fatma.

Terakhir, Dr. Fatma menyampaikan bahwa pada dasarnya, pelaku usaha tidak akan mendapatkan sanksi karena tidak memiliki NIB. Namun, pelaku usaha yang tidak memiliki NIB tidak akan mendapatkan kemudahan yang dimiliki pelaku usaha yang memiliki NIB.

Dosen FH UNS Sampaikan Keuntungan Memiliki NIB Bagi UMKM

“Maka dari itu, NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia jika ia ingin bergerak dan berkembang secara legal. Karena dengan memiliki NIB, para pelaku UMKM bisa membuktikan legalitas Penanaman Modal atau Berusaha. Tentunya, NIB dapat diperoleh dengan tujuan legalitas dan mempermudah perkembangan bisnis melalui perizinan dan birokrasi. Terutama, NIB berguna untuk akses ekspor impor dan berlaku seumur hidup,” tukas Dr. Fatma. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Editor: Dwi Hastuti

Gandeng BPJS Kesehatan, UNS Gelar Kuliah Umum Bahas Pemanfaatan Big Data Program JKN

Gandeng BPJS Kesehatan, UNS Gelar Kuliah Umum Bahas Pemanfaatan Big Data Program JKN

UNS — Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar Kuliah Umum bertema Potensi Riset dan Inovasi dengan Big Data untuk Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Acara ini diselenggarakan secara hybrid, bertempat di Ruang Sidang II Gedung dr. Prakosa UNS, melalui Zoom Meeting, serta disiarkan langsung lewat YouTube Universitas Sebelas Maret pada Senin (11/4/2022). Kuliah Umum digelar selepas Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dan UNS.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, berkesempatan menjadi narasumber Kuliah Umum dengan membawakan judul Pemanfaatan Big Data JKN: Potensi Riset dan Inovasi dengan Big Data untuk Optimalisasi Program JKN.

Berdasarkan UU No 40 Tahun 2004 dan UU No 24 Tahun 2011, BPJS Kesehatan memiliki mandat untuk mewujudkan cakupan semesta.

“Cakupan semesta dengan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi akses, proteksi, dan kualitas. Dari segi akses BPJS memberikan keterjangkauan, ketersediaan, dan akseptabilitas. Kemudian dari segi proteksi BPJS tidak ada beban finansial diluar ketentuan. Terakhir dari segi kualitas BPJS menjaga keselamatan, efektif, efisien, tidak ada delay, patient centered , serta setara,” terang Prof. Ghufron.

Sementara itu, BPJS mencoba mewujudkannya dengan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan. Baik dari pihak akademia, kelompok masyarakat, pemerintah, dan swasta.

“Kolaborasi dengan akademia bertujuan untuk menyelaraskan kapasitas dan kemampuan intelektualitas dalam menghasilkan pengetahuan dan inovasi untuk kepentingan bersama. Ini dalam rangka mewujudkan operasionalisasi program JKN yang berkulitas, berkesinambungan, dan bermanfaat,” jelas Prof. Ghufron.

Ia melanjutkan, kolaborasi dengan akademia dapat memperoleh pengetahuan atau informasi untuk meningkatkan operasionalisasi JKN, terwujudnya inovasi yang bermanfaat untuk mengatasi tantangan, serta terwujudnya kemitraan yang strategis.

Sebagaimana yang diungkapkan Prof. Ghufron, pemanfaatan Big Data dalam JKN, BPJS Kesehatan akan melakukan datafikasi, berupa data collecting dan data processing atas sepengetahuan peserta. Kemudian mengumpulkan informasi dengan plan – do – check – action. Serta data masuk dengan mensortir data spesifik dan data pribadi. Selanjutnya tata kelola dengan memperhatikan kaidah perlindungan data pribadi sesuai PP No 71 Tahun 2019. Terakhir ada data storage yang mengkolektingkan data kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan iuran.

“Dalam melakukan tata kelola, wajib memperhatikan kaidah perlindungan data pribadi sesuai dengan PP No 71 Tahun 2019. Bahwasanya setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik”,” ujar Prof. Ghufron.

Prof.Ghufron menerangkan bahwa data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik atau sensitif. Oleh karenanya diperlukan tata kelola yang prudent untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap data tersebut.

Adapun ruang lingkup data pribadi meliputi fitness & activity data, smartphone app usage, personality traits, interest & preferences, actively ask in a survey, observe on social media, emotions & desires, dan values & beliefs.

“Sementara prinsip perlindungan data pribadi sebagai berikut. Pengumpulan dilakukan terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dan atas sepengetahuan pemilik, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, melindungi keamanan data pribadi berupa data agregat enkripsi dan masking, memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan PDP, pemusnahan atau penghapusan sesuai masa retensi yang berlaku,” tambah Prof. Ghufron.

Adapun data publik yang dapat diakses meliputi, dashboard umum merupakan visualisasi informasi yang dapat diakses oleh umum. Dashboard pemangku kepentingan ialah monitoring program JKN yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Permintaan data yaitu permintaan data dengan format khusus oleh umum. Dataset atau microdata adalah dataset yang telah disiapkan sesuai format tertentu. Data sample yakni akses konten data sampel untuk akademia dan researchers. Terakhir publikasi atau artikel berupa penulisan artikel oleh umum ataupun BPJS kesehatan.

Selain itu, BPJS Kesehatan tak hanya bereputasi baik di tingkat nasional, namun juga telah membanggakan di level internasional. Misalnya saja, berhasil meraih Gold Champion of Indonesia WOW Brand 2022. Masih pada tahun yang sama juga sukses meraih 18 penghargaan dari International Social Security Association (ISSA) Good Practice Award.

“Kita berkeinginan semoga BPJS dapat semakin dirasakan, semakin lebih baik, serta menjadi kebanggaan bagi bangsa. BPJS bukan hanya untuk orang miskin tetapi juga untuk seluruh komponen bangsa,” pungkas Prof. Ghufron. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Editor: Dwi Hastuti

UNS Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan BPJS Kesehatan

UNS Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan BPJS Kesehatan

UNS — Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Senin (11/4/2022). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak yang bertempat di Ruang Sidang II Gedung dr. Prakosa UNS.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho, S.H., S.Hum. didampingi Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ahmad Yunus dan Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi UNS, Prof. Dr. rer.nat. Sajidan dengan Direktur Pengawasan Pemeriksaan dan Hubungan Anta Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno disaksikan Direktur Utama BPJS, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK. Kerja sama ini mengenai tridharma Perguruan Tinggi (PT) dan optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam sambutannya, Prof. Jamal menyampaikan salah satu indikator negara maju adalah bagaimana jaminan kesehatan terhadap warganya, dan sekarang ini BPJS telah berhasil mendekati indikator tersebut. Melihat dari 270 juta penduduk Indonesia sudah terdaftar sekitar 236 juta atau 86% sebagai peserta BPJS.

“Di bawah pimpinan Prof. Ali Ghufron, BPJS Kesehatan ini pendekatan ke masyarakatnya luar biasa. Kampus ini yang sebelumnya tidak tersentuh, kini Prof. Ali Ghufron turun untuk menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi agar sivitas akademika ikut ke dalam program BPJS,” ujar Prof. Jamal.

Penandatangan nota kesepahaman ini tidak hanya menyamaratakan akses kesehatan tetapi juga merupakan suatu upaya untuk memberikan ruang yang lebih besar agar mahasiswa dapat belajar bersama BPJS Kesehatan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

“Sejak Covid-19, kebijakan kita tidak hanya urusan kesehatan dan keselamatan saja, tetapi kita sangat beruntung. Pemerintah lewat BPJS sudah mempersiapkan dengan baik semua yang berkaitan dengan kesehatan penduduk di Indonesia,” tutur Prof. Jamal.

UNS Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan BPJS Kesehatan

Dalam sambutan lain, Prof. Ali Ghufron menyampaikan sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia berkomitmen pada 2024 untuk bisa mencapai Universal Health Coverage saling tolong menolong untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memberikan perlindungan. “Sebagaimana disampaikan oleh Rektor UNS, bahwa kita sudah mencapai 236 juta penduduk atau 86% dan berkeinginan sebagaimana di dalam RPJMN 2020/2024, tahun 2024 bisa mencapai 98%. Sehingga betul-betul real perlindungan sosial di bidang kesehatan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Humas UNS

Reporter: Erliska Yuniar Purbayani
Editor: Dwi Hastuti