Dosen FH UNS Sampaikan Keuntungan Memiliki NIB Bagi UMKM

Dosen FH UNS Sampaikan Keuntungan Memiliki NIB Bagi UMKM

UNS — Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang juga sebagai Ketua Tim Riset Grup Hukum Administrasi dan Energi FH UNS, Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. menyampaikan pentingnya pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Keuntungan UMKM memiliki NIB mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat di luar sana. Padahal, NIB sangat penting untuk memperoleh legalitas usaha,” terang Dr. Fatma dalam awal paparannya.

Keuntungan UMKM memiliki NIB di antaranya mampu memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas. “Pelaku usaha tidak perlu membawa berkas persyaratan yang begitu banyak untuk mengurus perizinan. Cukup dengan menggunakan NIB sebagai salah satu dokumen yang dibutuhkan disertai dengan beberapa dokumen pendukung yang memang dibutuhkan. Dengan NIB, bisa mendapatkan akses untuk membuat izin lain, seperti operasional atau komersial,” terang Dr. Fatma.

Keuntungan kedua yakni mendapatkan dokumen lain. Selain mendapatkan NIB, perusahaan juga akan memperoleh berkas atau dokumen lain yang tentunya dibutuhkan. Hanya berlangsung 30 menit, pelaku UMKM akan memperoleh berbagai dokumen yang terdiri atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan atau Perorangan, apabila pemohon belum mempunyai, surat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), secara otomatis terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiskal, surat izin usaha, misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan (Surat Izin Usaha dan Perdagangan (SIUP)),” jelas Dr. Fatma.

Kemudian keuntungan ketiga yakni mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha. Para pelaku UMKM yang mempunyai Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) akan diberikan pendampingan oleh pemerintah atau lembaga yang berhubungan supaya usahanya bisa berkembang menjadi lebih besar. Selanjutnya keuntungan keempat memiliki NIB akan memudahkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Pemilik usaha mikro dan kecil akan berkembang dan tentunya membutuhkan modal. Apabila mempunyai IUMK pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam mengajukan pembiayaan kepada lembaga bank maupun non-bank. Permodalan tersebut bisa dipakai oleh pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya.

“Keuntungan kelima yakni memudahkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lain. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga lain yang akan memberikan kemudahan kepada setiap pelaku UMKM. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan supaya para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya. Serta keuntungan keenam memangkas waktu perizinan usaha. Hadirnya sistem Online Single Submission (OSS) dan NIB akan membantu proses perizinan usaha menjadi lebih cepat dan mudah,” terang Dr. Fatma.

Dr. Fatma melanjutkan bahwasanya dengan memakai sistem OSS, pelaku usaha akan mendapatkan kemudahan ketika mengurus perizinan karena persyaratan izin diseragamkan dan tak diharuskan untuk meninjau ulang dokumen. Sepanjang pelaku bisa memenuhi persyaratan yang diwajibkan, maka izin usaha bisa didapatkan dalam waktu yang lebih cepat.

“Terakhir keuntungan ketujuh yakni memiliki NIB akan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang sudah ditetapkan. Dengan mempunyai IUMK, maka para pelaku usaha kecil dan menengah akan memperoleh perlindungan secara hukum. Sehingga bisnis yang tengah dijalankan akan memberikan kepercayaan guna melaksanakan kerja sama dengan pihak lain,” kata Dr. Fatma.

Masa Berlaku NIB

Sebagaimana yang diungkapkan Dr. Fatma bahwasanya NIB berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan   peraturan   perundangan   yang   berlaku.   Namun, pemerintah  akan mencabut NIB dan menyatakan bahwa nomor tersebut tak lagi berlaku apabila pelaku usaha ternyata melakukan penyimpangan atau menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan data NIB, serta dinyatakan tidak sah atau batal berdasarkan dari putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap.

“NIB adalah Nomor Induk Berusaha yang digunakan sebagai identitas pelaku usaha. Para pelaku usaha atau pemilik UMKM, sebaiknya segera mengurus NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS ini. Pembuatan NIB secara online tentu mempermudah tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan,” ucap Dr. Fatma.

Terakhir, Dr. Fatma menyampaikan bahwa pada dasarnya, pelaku usaha tidak akan mendapatkan sanksi karena tidak memiliki NIB. Namun, pelaku usaha yang tidak memiliki NIB tidak akan mendapatkan kemudahan yang dimiliki pelaku usaha yang memiliki NIB.

Dosen FH UNS Sampaikan Keuntungan Memiliki NIB Bagi UMKM

“Maka dari itu, NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia jika ia ingin bergerak dan berkembang secara legal. Karena dengan memiliki NIB, para pelaku UMKM bisa membuktikan legalitas Penanaman Modal atau Berusaha. Tentunya, NIB dapat diperoleh dengan tujuan legalitas dan mempermudah perkembangan bisnis melalui perizinan dan birokrasi. Terutama, NIB berguna untuk akses ekspor impor dan berlaku seumur hidup,” tukas Dr. Fatma. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Editor: Dwi Hastuti

Gandeng BPJS Kesehatan, UNS Gelar Kuliah Umum Bahas Pemanfaatan Big Data Program JKN

Gandeng BPJS Kesehatan, UNS Gelar Kuliah Umum Bahas Pemanfaatan Big Data Program JKN

UNS — Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar Kuliah Umum bertema Potensi Riset dan Inovasi dengan Big Data untuk Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Acara ini diselenggarakan secara hybrid, bertempat di Ruang Sidang II Gedung dr. Prakosa UNS, melalui Zoom Meeting, serta disiarkan langsung lewat YouTube Universitas Sebelas Maret pada Senin (11/4/2022). Kuliah Umum digelar selepas Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dan UNS.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, berkesempatan menjadi narasumber Kuliah Umum dengan membawakan judul Pemanfaatan Big Data JKN: Potensi Riset dan Inovasi dengan Big Data untuk Optimalisasi Program JKN.

Berdasarkan UU No 40 Tahun 2004 dan UU No 24 Tahun 2011, BPJS Kesehatan memiliki mandat untuk mewujudkan cakupan semesta.

“Cakupan semesta dengan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi akses, proteksi, dan kualitas. Dari segi akses BPJS memberikan keterjangkauan, ketersediaan, dan akseptabilitas. Kemudian dari segi proteksi BPJS tidak ada beban finansial diluar ketentuan. Terakhir dari segi kualitas BPJS menjaga keselamatan, efektif, efisien, tidak ada delay, patient centered , serta setara,” terang Prof. Ghufron.

Sementara itu, BPJS mencoba mewujudkannya dengan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan. Baik dari pihak akademia, kelompok masyarakat, pemerintah, dan swasta.

“Kolaborasi dengan akademia bertujuan untuk menyelaraskan kapasitas dan kemampuan intelektualitas dalam menghasilkan pengetahuan dan inovasi untuk kepentingan bersama. Ini dalam rangka mewujudkan operasionalisasi program JKN yang berkulitas, berkesinambungan, dan bermanfaat,” jelas Prof. Ghufron.

Ia melanjutkan, kolaborasi dengan akademia dapat memperoleh pengetahuan atau informasi untuk meningkatkan operasionalisasi JKN, terwujudnya inovasi yang bermanfaat untuk mengatasi tantangan, serta terwujudnya kemitraan yang strategis.

Sebagaimana yang diungkapkan Prof. Ghufron, pemanfaatan Big Data dalam JKN, BPJS Kesehatan akan melakukan datafikasi, berupa data collecting dan data processing atas sepengetahuan peserta. Kemudian mengumpulkan informasi dengan plan – do – check – action. Serta data masuk dengan mensortir data spesifik dan data pribadi. Selanjutnya tata kelola dengan memperhatikan kaidah perlindungan data pribadi sesuai PP No 71 Tahun 2019. Terakhir ada data storage yang mengkolektingkan data kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan iuran.

“Dalam melakukan tata kelola, wajib memperhatikan kaidah perlindungan data pribadi sesuai dengan PP No 71 Tahun 2019. Bahwasanya setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik”,” ujar Prof. Ghufron.

Prof.Ghufron menerangkan bahwa data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik atau sensitif. Oleh karenanya diperlukan tata kelola yang prudent untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap data tersebut.

Adapun ruang lingkup data pribadi meliputi fitness & activity data, smartphone app usage, personality traits, interest & preferences, actively ask in a survey, observe on social media, emotions & desires, dan values & beliefs.

“Sementara prinsip perlindungan data pribadi sebagai berikut. Pengumpulan dilakukan terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dan atas sepengetahuan pemilik, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, melindungi keamanan data pribadi berupa data agregat enkripsi dan masking, memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan PDP, pemusnahan atau penghapusan sesuai masa retensi yang berlaku,” tambah Prof. Ghufron.

Adapun data publik yang dapat diakses meliputi, dashboard umum merupakan visualisasi informasi yang dapat diakses oleh umum. Dashboard pemangku kepentingan ialah monitoring program JKN yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Permintaan data yaitu permintaan data dengan format khusus oleh umum. Dataset atau microdata adalah dataset yang telah disiapkan sesuai format tertentu. Data sample yakni akses konten data sampel untuk akademia dan researchers. Terakhir publikasi atau artikel berupa penulisan artikel oleh umum ataupun BPJS kesehatan.

Selain itu, BPJS Kesehatan tak hanya bereputasi baik di tingkat nasional, namun juga telah membanggakan di level internasional. Misalnya saja, berhasil meraih Gold Champion of Indonesia WOW Brand 2022. Masih pada tahun yang sama juga sukses meraih 18 penghargaan dari International Social Security Association (ISSA) Good Practice Award.

“Kita berkeinginan semoga BPJS dapat semakin dirasakan, semakin lebih baik, serta menjadi kebanggaan bagi bangsa. BPJS bukan hanya untuk orang miskin tetapi juga untuk seluruh komponen bangsa,” pungkas Prof. Ghufron. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Editor: Dwi Hastuti

UNS Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan BPJS Kesehatan

UNS Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan BPJS Kesehatan

UNS — Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Senin (11/4/2022). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak yang bertempat di Ruang Sidang II Gedung dr. Prakosa UNS.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho, S.H., S.Hum. didampingi Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ahmad Yunus dan Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi UNS, Prof. Dr. rer.nat. Sajidan dengan Direktur Pengawasan Pemeriksaan dan Hubungan Anta Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno disaksikan Direktur Utama BPJS, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK. Kerja sama ini mengenai tridharma Perguruan Tinggi (PT) dan optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam sambutannya, Prof. Jamal menyampaikan salah satu indikator negara maju adalah bagaimana jaminan kesehatan terhadap warganya, dan sekarang ini BPJS telah berhasil mendekati indikator tersebut. Melihat dari 270 juta penduduk Indonesia sudah terdaftar sekitar 236 juta atau 86% sebagai peserta BPJS.

“Di bawah pimpinan Prof. Ali Ghufron, BPJS Kesehatan ini pendekatan ke masyarakatnya luar biasa. Kampus ini yang sebelumnya tidak tersentuh, kini Prof. Ali Ghufron turun untuk menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi agar sivitas akademika ikut ke dalam program BPJS,” ujar Prof. Jamal.

Penandatangan nota kesepahaman ini tidak hanya menyamaratakan akses kesehatan tetapi juga merupakan suatu upaya untuk memberikan ruang yang lebih besar agar mahasiswa dapat belajar bersama BPJS Kesehatan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

“Sejak Covid-19, kebijakan kita tidak hanya urusan kesehatan dan keselamatan saja, tetapi kita sangat beruntung. Pemerintah lewat BPJS sudah mempersiapkan dengan baik semua yang berkaitan dengan kesehatan penduduk di Indonesia,” tutur Prof. Jamal.

UNS Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan BPJS Kesehatan

Dalam sambutan lain, Prof. Ali Ghufron menyampaikan sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia berkomitmen pada 2024 untuk bisa mencapai Universal Health Coverage saling tolong menolong untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memberikan perlindungan. “Sebagaimana disampaikan oleh Rektor UNS, bahwa kita sudah mencapai 236 juta penduduk atau 86% dan berkeinginan sebagaimana di dalam RPJMN 2020/2024, tahun 2024 bisa mencapai 98%. Sehingga betul-betul real perlindungan sosial di bidang kesehatan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Humas UNS

Reporter: Erliska Yuniar Purbayani
Editor: Dwi Hastuti

RS UNS-BPJS Kesehatan Luncurkan Sistem Antrean Online yang Terkoneksi JKN Mobile

RS UNS-BPJS Kesehatan Luncurkan Sistem Antrean Online yang Terkoneksi JKN Mobile

UNSRumah Sakit (RS) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan sistem antrean online bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Sabtu (19/2/2022) pagi.

Acara peluncuran antrean online yang digelar di Ruang Auditorium RS UNS dihadiri oleh Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti, Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho, Direktur RS UNS, Prof. Hartono, dan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Ir. Edwin Aristiawan.

Ada pun, antrean online yang diluncurkan merupakan inovasi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan RS UNS untuk mempersingkat waktu antre dan memberikan akses layanan terbaik kepada peserta program JKN-KIS.

Sejak tahun 2020 RS UNS memang telah masuk dalam daftar RS yang ditunjuk untuk mengimplementasikan Pengembangan Fitur Rujukan Internal pada Aplikasi V-Claim Versi 1.17.

Di sisi lain, RS UNS juga telah menjalani proses bridging antrean dengan Mobile JKN dan sudah dinyatakan layak untuk mengimplementasikan Antrean Online Versi 1.

Puncaknya pada tanggal 12 Maret 2021 lalu, Prof. Ali Ghufrom Mukti mengunjungi sekaligus mempercayai RS UNS untuk menjalankan uji coba atau Pilot Project antrean online Versi 1 dan V-Claim Versi 2.0. Antrean online tersebut bisa diakses oleh peserta JKN-KIS melalui Aplikasi Mobile JKN dan prosesnya lebih praktis dan mudah.

Nantinya, mereka dapat melakukan pendaftaran di RS UNS dengan aplikasi Mobile JKN dan tidak perlu berlama-lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Dengan diluncurkannya antrean online ini, Prof. Ali Ghufron Mukti berharap layanan RS UNS yang sudah baik bisa semakin ditingkatkan dengan antrean online JKN-KIS ini.

Ia menyampaikan bahwa sistem terbaru ini juga dapat menjadi cara mencegah transmisi Covid-19 varian Omicron sebab penumpukan antrean peserta program JKN-KIS di RS UNS dapat berkurang.

“Dan udaranya juga menjadi lebih baik dan ini bagus sekali sebab RS UNS (pasien yang datang) makin banyak sehingga dengan antrean online ini bisa meningkatkan layanan menjadi lebih bagus,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho mengaku bersyukur sebab peserta program JKN-KIS diberi kemudahan dan kenyamanan lewat antrean online JKN-KIS. Karena selama ini ia memandang pasien “dibuat lelah” karena antrean JKN-KIS yang lama.

Dengan begitu, hal ini disebut Prof. Jamal dapat mengurangi penumpukan peserta program JKN-KIS di RS dan memberikan kenyamanan bagi pasien, khususnya yang sudah berusia lanjut.

“Oleh karena itu, UNS khususnya RS UNS sangat bangga karena ditunjuk untuk melakukan uji coba antrean online ini sebab dulu ada kesan bahwa pelayanan BPJS itu kalau ngantre bisa seharian dan sangat banyak,” ujar Prof. Jamal.

Sementara itu, Direktur RS UNS, Prof. Hartono mengatakan bahwa selama ujicoba antrean online berjalan lancar. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara penggunaan Mobile JKN.

Dari catatannya, dalam sehari RS UNS menerima 400 hingga 600 pasien dan 10 sampai 20 persen di antaranya sudah menggunakan antrean online JKN-KIS.

“Kalau dulu antre itu bisa di atas enam jam, sekarang sudah membaik jadi tiga jam dan kami targetnya adalah antre di bawah satu jam. Dan kami harapkan ke depan pasien bisa mendaftar antrean dari rumah saja,” kata Prof. Hartono.

Cara Mengakses Antrean Online

Antrean online ini memudahkan peserta program JKN-KIS karena mereka dapat mendaftar secara online dari rumah tanpa perlu datang secara on desk ke RS.

Mereka cukup memilih poli dan dokter yang diinginkan melalui ponsel pintar dan memantau nomor antrean secara jarak jauh. Berikut ini cara mengakses antrean online di RS UNS:

1. Unduh aplikasi Mobile JKN di playstore atau appstore, kemudian buka aplikasinya.

2. Klik menu pendaftaran pelayanan.

3. Pastikan rujukan dari faskes tingkat pertama masih berlaku.

4. Klik faskes rujukan tingkat lanjut.

5. Pilih peserta dan nomor rujukan.

6. Pilih rencana kunjungan dan dokter yang diinginkan.

7. Selanjutnya klik tombol daftar pelayanan maka nomor antrian akan tampil.

8. Bila telah berada di area radius 1 KM dari RS, lakukan check in atau konfirmasi kedatangan melalui mobile JKN.

9. Selanjutnya lapor ke petugas untuk penerbitan SEP.

10. Setelah itu pasien langsung dapat dilayani di poliklinik.

11. Setelah mendapat layanan dokter, bila membutuhkan kontrol lanjutan, pasien langsung akan didaftarkan secara otomatis pada jadwal dan klinik yang dituju dengan diberikan surat kontrol ber QR Code.

12. Bila diresepkan obat, pasien dapat mengambil obat di apotek rawat jalan.

13. Pada jadwal kontrol selanjutnya, pasien tinggal melakukan scan surat kontrol ber QR Code pada APM untuk melakukan check in dan mendapat SEP. Lalu dapat langsung menuju poliklinik. Humas UNS

Reporter: Y.C.A. Sanjaya
Editor: Dwi Hastuti

RS UNS Terima Penghargaan dari BPJS Kesehatan

RS UNS Terima Penghargaan dari BPJS Kesehatan

UNSRumah Sakit (RS) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Sabtu (19/2/2022) pagi. Acara pemberian penghargaan digelar di Ruang Auditorium RS UNS.

Penghargaan tersebut diberikan karena RS UNS berkomitmen untuk melakukan transformasi digital dalam pelayanan kesehatan demi memberikan layanan prima yaitu kemudahan, kecepatan, dan kepastian kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan program BPJS Kesehatan yang selalu berupaya menciptakan inovasi guna memberikan kemudahan akses layanan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Di bawah kepemimpinan Prof. Ali Ghufron Mukti selaku Direktur Utama (Dirut), BPJS Kesehatan menciptakan antrean online di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Dan, RS UNS merupakan RS pendidikan yang menjadi pilot project untuk mengimplementaskan antrean online JKN-KIS tersebut. Tujuannya, untuk mengurangi durasi antre peserta program JKN-KIS agar tidak berlama-lama menunggu di RS dan meningkatkan layanan kepada setiap pasien.

Ada pun, penghargaan kepada RS UNS diberikan langsung oleh Prof. Ali Ghufron Mukti dan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Ir. Edwin Aristiawan kepada Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho dan Direktur RS UNS, Prof. Hartono.

Atas penghargaan yang diterima RS UNS, Prof. Jamal mengaku bersyukur dan menyebut antrean online JKN-KIS yang sudah diujicobakan dan diterapkan di RS UNS dapat memberi kemudahan bagi peserta program. Sebelum antrean online ini dibuat, peserta program JKN-KIS membutuhkan waktu yang lama untuk antre dan hal ini mengakibatkan penumpukan di RS.

RS UNS Terima Penghargaan dari BPJS Kesehatan

“Oleh karena itu RS UNS sangat bangga karena ditunjuk untuk melakukan uji coba antrean online ini,” ujar Prof. Jamal.

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Direktur RS UNS, Prof. Hartono. Ia mengatakan, penghargaan ini merupakan kontribusi bagi RS UNS untuk memberikan manfaat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Prof. Hartono menyampaikan, antrean online JKN-KIS membantu RS UNS yang beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah pasien dan dapat mempersingkat waktu mengantre.

“Karena selama ini antrean pasien menjadi masalah yang sulit diuraikan dari tahun ke tahun. Walau di era pandemi, pasien malah meningkat terutama rawat jalan. Dan, masyarakat memerlukan waktu lama untuk mendapatkan layanan BPJS,” ungkapnya. Humas UNS

Reporter: Y.C.A. Sanjaya
Editor: Dwi Hastuti