Tim Kedaireka UNS Adakan FGD Series untuk Perumusan Model Bisnis Terintegrasi di Desa Kemuning

Tim Kedaireka UNS Adakan FGD Series untuk Perumusan Model Bisnis Terintegrasi di Desa Kemuning

UNS — Tim Kedaireka Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) Series untuk Perumusan Model Bisnis Terintegrasi di Desa Kemuning, Karanganyar. Kegiatan ini dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Wisata Kemuning Berbasis EBT (Energi Baru dan Terbarukan).

“Kegiatan ekonomi yang dikelola oleh UMKM di Desa Tanen, Kemuning sangat beragam dan belum terintegrasi. Masalah ini menjadikan pengelolaan bisnis yang motornya adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi sulit dilaksanakan. Terdapat sebanyak kurang lebih 35 UMKM yang dimiliki warna dengan presentase 80% adalah rumah makan/snack/katering dan 20% rumah budidaya,” ujar Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan, Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. dalam rilisnya ke uns.ac.id, Rabu (21/12/2022).

Tim Kedaireka UNS Adakan FGD Series untuk Perumusan Model Bisnis Terintegrasi di Desa Kemuning

Prof. Yunus melanjutkan bahwasanya untuk menjadikan bisnis dan UMKM yang ada saling terkoneksi dan terintegrasi, maka perlu disusun rencana strategis pengelolaan bisnis dari hulu ke hilir. Oleh karena itu perlu disusun blue print bisnis terintegrasi di Desa Tanen, Kemuning.

Sementara itu, kegiatan FGD dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Ngargoyoso pada 29 November kemarin ini menghadirkan Edi Santoso selaku Konsultan PLUT Sleman. Sebagai pembicara, Edi Santoso memaparkan tentang Kupas Tuntas Perizinan bagi Pelaku UMKM.

Tim Kedaireka UNS Adakan FGD Series untuk Perumusan Model Bisnis Terintegrasi di Desa Kemuning

Lebih lanjut, kegiatan FGD ini juga memperkenalkan para pelaku UMKM mengenai perizinan usaha. Tim Kedaireka UNS juga turut serta melakukan pendampingan dalam mendaftarkan produk UMKM ke aplikasi OSS Indonesia. Hal ini tentunya akan mempermudah pelaku UMKM dalam melakukan pendataan dan pengelolaan produk UMKM-nya.

“Kemanfaatan yang akan didapat khususnya bagi UMKM di Desa Kemuning sehingga perlu diikuti dengan baik yang nantinya akan dapat bermanfaat juga di desa lain sekitar Desa Kemuning,” tutur Dian selaku Sekretaris Camat Ngargoyoso. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Redaktur: Dwi Hastuti

KSI FP UNS Adakan Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan kepada Masyarakat Desa Menjing, Karanganyar

KSI FP UNS Adakan Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan kepada Masyarakat Desa Menjing, Karanganyar

UNS — Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPKOK) Kelompok Studi Ilmiah (KSI) Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi dan penguatan kelembagaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kelompok Tani Ternak, dan Karang Taruna di Desa Menjing, Jenawi, Kabupaten Karanganyar.

Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (30/7/2022) yang diikuti oleh 20 peserta. Ketua Tim PPKOK, Tri Kurnianingsih mengatakan bahwa ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan frekuensi antara tim PPKOK KSI dengan masyarakat Desa Menjing.

“Kami undang perwakilan berbagai komponen masyarakat sehingga program yang dijalankan dapat memberikan kebermanfaatan bersama. Program pemberdayaan masyarakat yang kami usung bertema ‘peningkatan ekonomi masyarakat Desa Menjing melalui pengembangan zero cattle waste dan budidaya vertiminaponik terintegrasi’ di Desa Menjing. Kegiatan ini juga mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat,” jelas Tri Kurnianingsih.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga jam ini berjalan dengan lancar. Turut hadir pula Kepala Desa Menjing, Ahmad Supardi dan Ketua Karang Taruna Desa, Budi. Seusai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan program PPKOK KSI yang terdiri dari 3 sub program utama, yaitu zero cattle waste, vertiminaponik serta budi daya maggot BSF. Setelah pemaparan program, kemudian dilakukan Forum Group Discussion (FGD) bersama masyarakat setempat.

KSI FP UNS Adakan Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan kepada Masyarakat Desa Menjing, Karanganyar

“Kesepakatan forum yang didapatkan pada FGD kemudian dilanjutkan dengan pengesahan program kerja PPKOK KSI oleh Kepala Desa Menjing. Acara selanjutnya yakni pembentukan serta penguatan kelembagaan. Masing-masing perwakilan elemen masyarakat dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan sub program yang telah dipaparkan untuk menjaga koordinasi pada tahap pelaksanaan program,” imbuh Tri Kurnianingsih.

Ia berharap melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan kelembagaan ini mampu meningkatkan kerja sama dan menyelaraskan langkah antara tim PPKOK KSI dengan masyarakat Desa Menjing.

KSI FP UNS Adakan Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan kepada Masyarakat Desa Menjing, Karanganyar

“Semoga program yang akan dilaksanakan dapat berkelanjutan. Banyaknya partisipasi masyarakat dari berbagai elemen juga diharapkan dapat membangun koordinasi yang sistematis. Kerja sama yang baik ini semoga dapat menyukseskan program pemberdayaan sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Menjing,” pungkasnya. Humas UNS

Reporter: Bayu Aji Prasetya
Editor: Dwi Hastuti

Pusdemtanas UNS Gelar FGD Konsep Perlindungan Hukum untuk Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Terapeutik di Masa Pandemi

Pusdemtanas UNS Gelar FGD Konsep Perlindungan Hukum untuk Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Terapeutik di Masa Pandemi

UNS — Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) Mandatory Research yang diketuai oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. FGD yang mengangkat tema “Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Transaksi Terapeutik pada Masa Pandemi” ini digelar di Gedung UNS Tower Ki Hadjar Dewantara, Jumat (29/7/2022).

Dalam FGD tersebut, Prof. Jamal yang juga Rektor UNS didampingi Kepala Pusdemtanas UNS, Dr. Sunny Ummul Firdaus mengatakan bahwa tenaga medis sebagai pihak terdepan dalam penanggulangan dan pemberian pelayanan kesehatan pada penderita Covid-19 menduduki posisi yang paling krusial. Hal ini tercermin dengan adanya kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi pada tenaga medis sebagai pihak yang kompeten. Tak ayal perkembangan kasus Covid-19 juga menyebabkan implikasi adanya tuntutan profesi dan kemanusiaan tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang tak jarang menyebabkan tenaga medis mengesampingkan haknya atas dasar tanggung jawab profesi yang harus diemban.

Berdasarkan data, tenaga medis gugur sepanjang pandemi Indonesia yang berlangsung mulai Maret 2020 hingga Januari 2021 sudah mencapai total 647 orang. Dengan rincian lebih lanjut terdiri dari dokter umum berjumlah 161 orang, dokter spesialis sejumlah 123 orang, dokter gigi sejumlah 27 orang, perawat sejumlah 221 orang, bagian bidang sejumlah 84 orang, apoteker sejumlah 11 orang, tenaga laboratorium medik sejumlah 15 orang dan 5 residen.

Kemudian provinsi yang memiliki angka kematian tenaga medis tertinggi yaitu Jawa Timur, dengan rincian sebanyak dokter sebanyak 56 orang, dokter gigi sebanyak 6 orang, perawat sebanyak 89 orang, tenaga laboratorium medik sebanyak 4 orang dan bidan sebanyak 33 orang dinyatakan meninggal karena Covid-19. Lebih lanjut data Lokadata menyatakan hingga Maret 2021 tenaga medis yang meninggal sebanyak 788 kasus.

Prof. Jamal menambahkan, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya ketidakoptimalan pelaksanaan informed consent. Adanya ketidakoptimalan pelaksanaan informed consent pasien yang menyebabkan tenaga medis pun turut terpapar. Hal ini terlihat dengan adanya 17 tenaga medis yang tertular Covid-19 pada 2020 di Kalimantan barat. Kasus ini terus mengalami pengulangan di berbagai daerah dengan adanya ketidakjujuran pasien dalam hal memberitahukan mengenai adanya riwayat perjalanan ke luar daerah maupun luar negeri yang notabene wilayah tersebut berpotensi merupakan zona merah. Mayoritas pasien hanya akan menyampaikan mengenai keluhan sakit biasa dengan tidak menyertakan adanya informasi kegiatan yang dilakukannya dalam jangka sebelumnya.

Kedua karena keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD). Survei Oleh Tim Tsunami And Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) menyatakan bahwa 51% tenaga medis merasa tempat bekerja belum memberikan perlindungan yang optimal bagi mereka agar terhindari dari Covid-19. Kemudian Sebanyak 77.9% responden tenaga kesehatan masih terkendala dalam memperoleh APD dalam menjalankan tugasnya karena keterbatasan tersebut. Selanjutnya APD yang paling banyak digunakan yaitu masker bedah 80% serta sarung tangan dengan persentase 55,7%. Lalu terdapat 2% tenaga medis yang tak mendapatkan APD dengan baik, 75% fasilitas kesehatan tak melaksanakan swab secara rutin serta 59% fasilitas kesehatan tidak melaksanakan pemeriksaan rapid test secara rutin pada tenaga kesehatan

Ketiga adanya stigma negatif masyarakat. Stigma negatif masyarakat pada para tenaga medis ini tentu memberikan pengaruh tersendiri bagi tenaga medis. Sebanyak 90% tenaga medis mengaku ditolak warga karena diketahui menangani pasien virus corona.

Keempat, Kepuasan Masyarakat kepada Pemerintah dan Tenaga Medis. Data Lembaga Survei Indonesia menyatakan bahwasanya 37,2 persen masyarakat menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah menangani wabah virus corona. Angka ketidakpuasan masyarakat ini meningkat dalam enam bulan terakhir dari posisi Agustus tahun lalu sebesar 32,9 persen.
“Kekecewaan itu antara lain diekspresikan melalui tagar #indonesiaterserah dan #terserahindonesia. Analisis kedua tagar tersebut selama 14 – 18 Mei 2020 berhasil merekam total 10.581 kicauan dari lima provinsi di Jawa,” ujar Prof. Jamal.

Pusdemtanas UNS Gelar FGD Konsep Perlindungan Hukum untuk Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Terapeutik di Masa Pandemi

“Adapun perlindungan terhadap tenaga medis yang harus dijamin pelaksanaanya yaitu seperti adanya waktu kerja yang sesuai bagi tenaga medis pada masa Covid-19 agar tetap proporsional sesuai dengan Pasal 77 UU Ketenagakerjaan yang tujuannya untuk mencegah adanya penurunan kondisi fisik para tenaga medis, dimana hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan para tenaga medis. Lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dokter diregulasikan dalam Pasal 51
(a) UU Praktek Kedokteran,” ujar Prof. Jamal.

Sedangkan untuk konsep idealnya, perlu adanya regulasi mengenai adanya pengaturan penggunaan APD dari level 1, 2 dan 3 sesuai lokasi fasilitas kesehatan dan tingkat risiko penularan serta adanya pengenaan kewajiban di setiap rumah sakit dan fasilitas kesehatan mengadakan APD dan obat-obatan dalam jumlah yang ideal. Serta adanya pelaksanaan norma K3 rumah sakit yang harus dioptimalkan. Kemudian perlu adanya pengaturan perlindungan waktu bekerja bagi tenaga medis dalan penanggulangan Covid dan skema komposisi tenaga medis yang sesuai dengan komposisi jaga. Lalu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan informed consent sesuai dengan perundang-undangan untuk ditegakkan, serta pemberian perlindungan hukum melalui lembaga bantuan hukum.

“Permasalahan hukum pada RS yang secara langsung menyebabkan kinerja tenaga medis terganggu dimana hal ini tentu berada di luar bagian profesi tenaga medis. Sehingga adanya pengaturan mengenai kewajiban setiap rumah sakit untuk didampingi atau memiliki lembaga bantuan hukum guna mengatasi permasalahan hukum yang terjadi,” imbuhnya.

Dalam FGD tersebut, turut menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Direktur RS UNS, Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si., Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian, Tonang Dwi Ardyanto, dr. Ph.D., dan dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,M.H. Humas UNS

Reporter: Dwi Hastuti

UNS Adakan FGD Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2023

UNS Adakan FGD Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2023

UNS — Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan forum group discussion (FGD) Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UNS Tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung secara luring di Ruang Sidang II Gedung dr. Prakosa UNS, Kamis (16/6/2022). FGD ini mengundang para wakil rektor, pimpinan fakultas, dan lembaga di lingkungan UNS.

Dua narasumber dihadirkan dalam FGD RKAT UNS ini. Mereka adalah Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie dan Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek, Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed.

Acara dibuka langsung oleh Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho. Dalam sambutannya, Prof. Jamal menyampaikan bahwa acara ini diadakan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan baru di Kemdikbudristek.

“Kita sudah lama merencanakan untuk mengundang beliau-beliau, tetapi baru hari ini terlaksana. Harapannya agar kita bisa mengetahui kebijakan–kebijakan terbaru di kementerian kita, termasuk reformasi birokrasi yang dikembangkan kementerian,” tuturnya.

UNS Adakan FGD Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2023

Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed. menyampaikan materi tentang kebijakan karier dosen 2022. Ia menyampaikan bahwa terdapat hikmah pasca putusan MK No. 20/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Maret 2022. Salah satunya yaitu rekomendasi hasil sidang Mahkamah Konstitusi terkait publikasi karya ilmiah internasional bereputasi dan jurnal ilmiah nasional.

“MK merekomendasikan review yang dilakukan terhadap substansi karyanya itu kita hilangkan, review terhadap substansi tulisannya kita hilangkan mulai 1 Juli nanti. Tetapi bukan berarti tidak di-review sama sekali. Artinya kita tidak lagi mempermasalahkan materi tulisannya seperti apa, terserah karena sudah di-publish baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional,” jelasnya.

UNS Adakan FGD Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2023

Ia menambahkan bahwa rekomendasi kedua adalah terkait profesor kehormatan. Profesor kehormatan dulu merupakan profesor dosen tidak tetap, tetapi kemudian diganti namanya menjadi profesor kehormatan. Hal tersebut didasarkan pada Permendikbud Nomor 38 Tahun 2021.

Sementara itu, Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie menyampaikan materi tentang kebijakan Kemendikbudristek dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023. Terdapat 8 indikator IKU perguruan tinggi, yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Pekerjaan tersebut dengan upah di atas UMR, menjadi wirausaha atau melanjutkan studi.

“Indikator berikutnya mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, misal ikut magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, pertukaran pelajar. Lalu, dosen berkegiatan di luar kampus dengan mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain. Kemudian, praktisi mengajar di dalam kampus dengan merekrut dosen yang memiliki pengalaman industri,” jelasnya.

UNS Adakan FGD Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2023

IKU selanjutnya adalah hasil kerja dosen dapat digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Berikutnya program studi (prodi) bekerja sama dengan mitra kelas dunia dalam kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan.

“Lalu, kelas yang kolaboratif dan partisipatif dengan evaluasi menggunakan metode studi kasus. IKU terakhir adalah program studi berstandar internasional dengan memperoleh akreditasi tingkat internasional,” imbuhnya.

Saat ini, Kemdikbudristek juga telah mengadakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat diikuti oleh dosen dan mahasiswa. Melalui program ini diharapkan dapat menambah poin IKU perguruan tinggi masing-masing. Humas UNS

Dosen Sosiologi FISIP UNS Gelar FGD, Bahas Persiapan Akreditasi Internasional Prodi S1 Sosiologi

Dosen Sosiologi FISIP UNS Gelar FGD, Bahas Persiapan Akreditasi Internasional Prodi S1 Sosiologi

UNS — Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar Forum Group Discussion (FGD) pada Kamis (19/5/2022) secara luring di UNS Inn. FGD tersebut membahas mengenai persiapan yang diperlukan dalam proses akreditasi internasional Program Studi (Prodi) S1 Sosiologi FISIP UNS yang disesuaikan dengan kriteria dan standar AQAS.

FGD dipimpin oleh Dr. Argyo Demartoto, M.Si., Kepala Prodi Sosiologi FISIP UNS dan Rezza Dian Akbar, S.IP., M.Sc., Ketua Persiapan Akreditasi Internasional Prodi S1 Sosiologi FISIP UNS. Diikuti oleh beberapa Dosen Sosiologi FISIP UNS, FGD tersebut dilaksanakan santai dengan memanfaatkan waktu pasca libur hari raya selama lebih dari satu jam sebagai salah satu proses intensif dalam mempersiapkan proses assessment akreditasi internasional Prodi Sosiologi S1 FISIP UNS.

Ketua kegiatan, Addin Kurnia Putri, M.A., menyatakan bahwa FGD ini membahas beberapa poin penting yaitu mengenai konteks fasilitas, sistem pelayanan mahasiswa maupun staf, kurikulum, dan beberapa hal lainnya yang menjadi sorotan saat proses penilaian assement akreditasi.

Dosen Sosiologi FISIP UNS Gelar FGD, Bahas Persiapan Akreditasi Internasional Prodi S1 Sosiologi

“Diharapkan Prodi S1 Sosiologi FISIP UNS ini dapat mempersiapkan sedini mungkin sebelum jadwal assessment yang mungkin akan dilaksanakan pada akhir Desember atau awal tahun depan. Proses assessment ini nantinya juga akan ada kunjungan langsung oleh pihak AQAS,” ujar Addin.

Mengingat bahwa proses assessment yang hendak dilaksanakan kedepannya memerlukan persiapan yang intens, FISIP UNS mendukung penuh dan siap memfasilitasi segala rangkaian acara akreditasi internasional Prodi S1 Sosiologi FISIP UNS. Sehingga dengan terselenggaranya FGD ini dapat menjadi titik awal yang memberikan pandangan dalam proses penyusunan formulir akreditasi, persiapan dokumen, dan segala mutu pelayanan yang sesuai dengan visi misi dari Prodi Sosiologi FISIP UNS. Humas UNS

Reporter: Erliska Yuniar Purbayani
Editor: Dwi Hastuti