LPM Novum FH UNS Gelar Webinar Bahas Dekadensi Regulasi Perlindungan Anak

LPM Novum FH UNS Gelar Webinar Bahas Dekadensi Regulasi Perlindungan Anak

UNSLembaga Pers Mahasiswa (LPM) Novum Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar webinar Dialektika Eksternal. Dengan mengusung tema Dekadensi Regulasi Perlindungan Anak: Pelaku atau Korban yang Dilindungi, acara ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung via YouTube LPM Novum FH UNS pada Minggu (29/1/2023).

Dalam sambutannya, Dekan FH UNS, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., mengatakan bahwa topik ini sangat penting. Karena majunya sebuah bangsa adalah berdasarkan generasi penerus. Oleh karenanya perlindungan anak, regulasi mengenai anak sangat penting untuk pengawalan perlindungan anak itu sendiri.

“Anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama. Anak-anak kita jaga agar para generasi penerus ini dapat hidup dan tumbuh berkembang di dunia yang sesuai. Jangan sampai lagi didapati anak-anak yang menjadi korban atau pelaku perundungan,” ujar Prof. Ayu.

Prof. Ayu pun berharap webinar ini dapat memberikan pencerahan ilmu baru yang bermanfaat untuk semua.

“Mudah-mudahan seusai webinar ini dapat membawa manfaat juga bagi kemajuan perlindungan anak, dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, dan dapat mewujudkan hak-hak anak di Indonesia,” lanjut Prof. Ayu.

Dalam webinar tersebut, menghadirkan tiga pembicara. Pembicara pertama yakni Itsnainingrum Sekar Wijaya selaku Fasilitator Forum Anak Surakarta.  Itsnainingrum memaparkan materi tentang Perkembangan Kasus Pelanggaran Perlindungan Terhadap Anak.

“Hak dasar anak meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Sementara peran yang dilakukan oleh Forum Anak dalam memberikan perlindungan berupa pendampingan sebaya serta pelopor dan pelapor,” ungkap Itsnainingrum.

Kemudian pembicara kedua oleh Dosen FH UNS, Subekti, S.H.,M.H. yang menyampaikan materi mengenai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

“Sejatinya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pendidik, tanggung jawab sekolah, serta tanggung jawab masyarakat,” papar Subekti, M.H.

Serta pembicara terakhir dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Subkomisi Pengaduan, Dian Sasmita yang juga alumnus UNS. Dian memberikan materi mengenai Sistem Perlindungan Anak dalam SPPA. Dian mengatakan bahwa makna perlindungan anak yakni melindungi anak dari segala ancaman kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakukan salah lainnnya. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Redaktur: Dwi Hastuti

KPI Gandeng FH UNS Gelar Seminar Bahas Cerdas Bermedia di Era Penyiaran Digital

KPI Gandeng FH UNS Gelar Seminar Bahas Cerdas Bermedia di Era Penyiaran Digital

UNS — Mengawali tahun 2023, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali melakukan Literasi Media ke masyarakat. Dengan menggandeng Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, KPI dan FH UNS menggelar seminar yang bertajuk Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa: Cerdas Bermedia di Era Penyiaran Digital. Acara ini diselenggarakan secara luring bertempat di Gedung Amiek Sumindriyatmi atau Gedung III FH UNS dan disiarkan langsung melalui YouTube Media Center KPI Pusat pada Jumat (27/1/2023).

Dalam sambutannya Dekan FH UNS, Prof. Dr. I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, S.H., M.M., mengucapkan terima kasih atas ajakan dari KPI untuk menyelenggarakan seminar ini.

“Dengan kemajuan teknologi 4.0 dan society 5.0, maka sangat penting adanya kegiatan ini. Literasi digital tak hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis. Namun, literasi digital juga mencakup bagaimana kita bijak memilih siaran-siaran yang baik. Karena siaran-siaran yang ditayangkan akan sangat berpengaruh bagi pembentukan generasi emas bangsa Indonesia,” tutur Prof. Ayu.

Prof. Ayu melanjutkan, semakin cepatnya perkembangan digitalisasi media, oleh karenanya kita harus pandai dalam bermedia.

“Saya meyakini kegiatan ini akan sangat menambah ilmu bagi mahasiswa untuk terus belajar dan bijak memilih media-media mana yang patut untuk mereka tonton. Dan melalui literasi digital ini untuk memastikan kemampuan literasi dan pemahaman literasi di era digitalisasi ini,” ujar Prof. Ayu.

Kemudian sambutan selanjutnya dilakukan oleh Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano Fenelon Pariela sekaligus membuka secara resmi acara seminar tersebut. Hardly turut mengucapkan terima kasih kepada FH UNS atas kesediannya bekerja sama dengan KPI.

“Semoga dari terlaksananya kegiatan ini, kita semakin bijak dalam bermedia dengan dapat memilih media-media mana yang menyampaikan informasi terpercaya dan berkualitas. Lebih lanjut, literasi media menjadi sangat penting dalam perkembangan media saat ini. Melalui literasi kami juga ingin mendorong agar setiap dari kita menghasilkan informasi hiburan yang berkualitas, informasi hiburan yang baik, dan mampu memberikan inspirasi yang positif,” ungkap Hardly.

Hardly berharap, setelah mengikuti kegiatan seminar ini kita memiliki kapasitas literasi yang baik dengan mampu memilah mana konten yang baik dan mana konten yang buruk. Serta ketika membuat konten, juga membuat konten yang baik, konten yang positif.

“Kedua, kami berharap bagi yang menemukan konten yang tidak mendidik, bisa melaporkan konten tersebut kepada KPI agar bisa kami tindak lajuti. Ketiga, yang penting adalah memviralkan konten-konten yang baik. Memviralkan konten-konten yang memiliki vibrasi positif di semua media,” lanjut Hardly.

Sebagai Keynote Speaker, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI memberikan materi tentang Revisi UU Penyiaran Menjawab Tantangan Dinamika Penyiaran.

Dengan dimoderatori oleh Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H., acara ini menghadirkan tiga  narasumber. Narasumber pertama Nuning Rodiyah selaku Komisioner KPI Pusat menyampaikan tentang Menguatkan Kemampuan Literasi Masyarakat Indonesia.

Kemudian narasumber kedua adalah Dosen FH UNS, Dr. Agus Riewanto, yang memberikan materi mengenai Peran serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Siaran Berkualitas.

“Untuk mewujudkan siaran berkualitas, peran masyarakat dapat dengan mengajukan keberatan terhadap program dan atau isi siaran yang merugikan,” tukas Dr. Agus. Terakhir adalah pemaparan narasumber oleh Serli Artika Sridevi selaku Juara 1 D’Academy 5 Indosiar. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Redaktur: Dwi Hastuti

Direktur SDM PT Sucofindo Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum UNS dengan Predikat Cumlaude

Direktur SDM PT Sucofindo Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum UNS dengan Predikat Cumlaude

UNS — Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Sucofindo, Yohanes Nanang Marjianto berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Program Studi (Prodi) S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan predikat cumlaude atau dengan pujian.  Nanang berhasil mempertahankan disertasinya dihadapan dewan penguji yang diketuai oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. dengan judul Rekonstruksi Hukum Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Pangan Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan. Ujian terbuka promosi doktor digelar di Aula FH UNS, Kamis (26/1/2023).

Di hadapan Tim Penguji dan Promotor, Nanang menyampaikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah alat kelengkapan negara yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945.

Kondisi BUMN pada umumnya tidak ideal, sebagai badan usaha, kebanyakan BUMN tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap keuangan negara. Di sisi yang lain, BUMN diharapkan lebih banyak berperan dalam program-program Pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jumlah BUMN di Indonesia pada akhir tahun 2018 mencapai 143 perusahaan. Namun dari 143 BUMN, hanya ada 20 BUMN yang mampu berkontribusi menghasilkan 90% dari total pendapatan seluruh BUMN. Sampai dengan bulan Juni 2022, terdapat 91 BUMN di Indonesia (79 Persero dan 12 Perum) yang tersebar di 12 sektor Industri dengan total nilai Kekayaan Negara Dipisahkan yang diinvestasikan kepada BUMN sebesar Rp2.469 Triliun (s.d. tahun 2021). Diperlukan restrukturisasi BUMN agar peran BUMN menjadi lebih optimal. Salah satu strategi restrukturisasi adalah pembentukan holding company BUMN, yang merupakan suatu inisiatif value creation. Potensi holding BUMN sangat besar.

Berdasarkan laporan kinerja BUMN tahun 2020 untuk total aset BUMN mencapai Rp 8.400 triliun sehingga jumlah itu lebih besar dari aset milik pemerintah dan total pendapatan BUMN Rp. 2.400 triliun, yang berarti hampir sama dengan pendapatan pemerintah. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, Kementerian Keuangan mencatat bahwa pendapatan bagian laba BUMN Perbankan sebesar Rp. 18,595 triliun dan BUMN Non Perbankan Rp. 32,038 triliun. Kementerian BUMN telah berkontribusi memberikan dividen senilai Rp. 388 triliun sedangkan PNM yang digelontorkan pemerintah senilai Rp. 148 triliun.

Kontribusi dividen BUMN 2011-2020 tersebut lebih besar daripada PNM yang diberikan, yaitu lebih besar 2,5 kali. Selama 10 tahun terakhir, kontribusi pajak dari perusahaan BUMN senilai Rp. 1.864 triliun dan PNBP sebesar Rp. 1.030 triliun. Jika dijumlahkan, total kontribusi penerimaan negara dari BUMN baik dari dividen, PNBP, dan pajak adalah senilai Rp. 3.282 triliun.

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, pemerintah melalui BUMN sesuai dengan bidang tugasnya dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi Pangan dan Gizi, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. Badan Usaha Milik Negara juga memastikan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

“Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu Untuk mendapatkan penjelasan tentang urgensi rekonstruksi hukum dalam pembentukan holding BUMN pangan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Lalu juga untuk menganalisis rekonstruksi hukum dalam pembentukan holding BUMN pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan,” terang Nanang.

Sementara itu, Ketua Penguji dan Promotor, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. mengucapkan selamat kepada promovendus karena telah melaksanakan ujian terbuka dengan lancar. “Saudara lulus dengan predikat cumlaude, dengan IPK 3,80, lama studi tiga tahun enam bulan. Doktor Nanang ini merupakan lulusan doktor ke-901 UNS dan ke-193 FH UNS,” ujar Prof. Jamal.

Mewakili seluruh tim penguji dan promotor, Prof. Jamal mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir. “Terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo serta bupati dan wakil bupati yang hadir dalam sidang terbuka ini. Ini menunjukkan bahwa Doktor Nanang dikenal oleh banyak kalangan,” pungkas Prof. Jamal. HUMAS UNS

Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS Luluskan Doktor Baru

Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS Luluskan Doktor Baru

UNS — Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Tuhana berhasil memperoleh gelar Doktor dari Program Studi (Prodi) S3 Ilmu Hukum FH UNS. Tuhana berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Partisipasi Masyarakat Berbasis Hukum Responsif dalam Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah di hadapan para pengudi dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor Program Studi S3 Ilmu Hukum FH UNS di Aula FH UNS, Selasa (10/1/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Tuhana menyampaikan bahwa penulisan disertasi ini bertujuan untuk menjawab argumentasi perlunya partisipasi masyarakat dalam seleksi secara terbuka dan kompetitif pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah dan konstruksi hukum partisipasi masyarakat berbasis hukum responsif dalam seleksi secara terbuka dan kompetitif pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah.

“Partisipasi masyarakat sebagai ciri hukum responsif belum diimplementasikan dan berkontribusi terhadap problematika birokrasi. Harus ada perbaikan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah mencakup optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai pengejawantahan sistem merit,” terang Tuhana yang juga aktif di Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNS ini.

Tuhana menambahkan, penelitian empiris dilakukan pada enam daerah sebagai basis data yang diolah dengan pendekatan interaksional mikro serta kualitatif. Hasil penelitian berupa argumentasi urgensi partisipasi masyarakat dalam seleksi ditunjukkan tingkatan partisipasi masyarakat yang rendah ditinjau dari parameter filosofis, teoritis, peraturan perundang-undangan, instrumen praktis dan responsibilitas masyarakat. Konstruksi hukum meliputi konstruksi yuridis pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2016, memasukkan komponen partisipasi masyarakat dalam dimensi pengaturan, konstruksi instrumen rekam jejak berbasis partisipasi masyarakat, instrumen

penilaian berbasis transparasi dan akuntabilitas dan instrumen pengawasan berbasis aksesibilitas informasi. Serta konstruksi sosio kultural masyarakat dengan membangun kesadaran dan pelibatan masyarakat sebagai komponen penilaian penelusuran rekam jejak sekaligus fungsi pengawasan seleksi.

“Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pembaharuan produk hukum terkait dengan pengaturan partisipasi masyarakat sebagai komponen penilaian sekaligus fungsi pengawasan seleksi jabatan. Pemerintah daerah dan panitia seleksi untuk mengimpelentasikan konstruksi partisipasi masyarakat berbasis hukum responsif dalam seleksi jabatan,” ujar Tuhana. HUMAS UNS

Cerita Alumnus FH UNS, Risnawati Utami saat Menjadi WNI Pertama yang Terpilih sebagai Anggota Komite Penyandang Disabilitas di PBB

Cerita Alumnus FH UNS, Risnawati Utami saat Menjadi WNI Pertama yang Terpilih sebagai Anggota Komite Penyandang Disabilitas di PBB

UNS — Menjadi kebanggaan tersendiri ketika Risnawati Utami, seorang alumnus Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berhasil menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pertama yang terpilih sebagai anggota komite penyandang disabilitas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkantor di Jenewa, Swiss. Ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan isu disabilitas, hak asasi manusia, sistem penyediaan kursi roda, pembangunan perkotaan, dan advokasi kebijakan di tingkat Indonesia dan internasional.

Sosok perempuan paruh baya yang kerap disapa Risna ini merupakan lulusan Ilmu Hukum FH UNS pada tahun 1997. Selama enam tahun berada di Solo, Risna aktif berkontribusi pada Yayasan Lentera. Jiwa kepeduliannya terasah selama menjadi mahasiswa, dirinya sangat vokal terhadap penyuaraan hak-hak penyandang disabilitas. Tak berhenti di situ, ia terpilih sebagai penerima manfaat Ford Foundation International Fellowship Program dan melanjutkan studi pada program MS in International Health Policy and Management, International Health Policy di The Heller School for Social Policy and Management at Brandeis University pada tahun 2006-2008.

Risna membuktikan dedikasi penuhnya pada perjuangan hak-hak disabilitas dengan mendirikan sebuah organisasi bernama Organisasi Harapan Nusantara (Ohana). Organisasi ini berfokus pada perjuangan hak-hak dan advokasi kebijakan penyandang disabilitas yang berdiri pada 6 Juli 2012. Dalam Ohana, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penyediaan layanan alat bantu adaptif seperti kursi roda, pelatihan layanan atau reparasi, advokasi kebijakan pemerintahan, pemberdayaan ekonomi teman-teman disabilitas, dan penguatan program sekaligus promosi terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh penyandang disabilitas. Kantor Ohana terletak di Jalan Kaliurang, Dusun Kledokan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Risna mulai aktif menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas saat berusia empat tahun. Kala itu dirinya terserang polio yang membuatnya menggunakan kursi roda untuk keperluan mobilitasnya.  Ia merasa ketika dirinya dapat membantu teman-teman difabel, energi kebaikan dalam dirinya bertambah.

 “Ketika kita bisa membantu teman-teman difabel atau orang lain, hal tersebut bisa memberikan energi yang positif bagi saya,” kata Risna saat ditemui tim uns.ac.id di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu ketika itu dirinya menjadi panelis dalam acara The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

Perjalanannya menjadi komite penyandang disabilitas di PBB tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Risna harus melobi lebih dari 100 negara agar dirinya dapat terpilih menjadi komite penyandang disabilitas di PBB. Ia menjelaskan bahwa terdapat syarat minimal 120 negara yang memilihnya agar dapat menjadi komite penyandang disabilitas PBB. Mengusung spirit kebermanfaatan terhadap teman-teman disabilitas sehingga memperoleh dukungan dari berbagai pihak, Risna pun berhasil terpilih menjadi komite penyandang disabilitas di PBB.

Ketika menjabat sebagai komite penyandang disabilitas di PBB sejak tahun 2014, terdapat beberapa tugas yang diemban Risna. Di PBB, ia bertugas untuk mengulas kebijakan yang terkait disabilitas, menganalisis situasi negara, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang bisa diadopsi, memimpin penentuan hasil drafting, dan berpartisipasi aktif dalam kelompok kerja.

Kepada tim uns.ac.id, Risna mengatakan bahwa menurutnya sudah terdapat beberapa peraturan formal yang ada di Indonesia menyangkut hak-hak disabilitas. Diantaranya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas. Selain itu, terdapat pula Peraturan Daerah (Perda) yang sudah mengangkat isu disabilitas, namun pengimplementasiannya masih perlu ditingkatkan.

“Sebenarnya sudah banyak peraturan formal seperti Undang-Undang dan Perda yang mengatur mengenai disabilitas. Pemerintah sudah cukup sadar akan hal tersebut, namun dalam implementasinya masih perlu ditingkatkan lagi,” terang Risna.

Kiprah Risna dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas masih berlanjut hingga sekarang. Terbaru, ia tergabung dalam acara UNESCAP yang membahas mengenai peraturan-peraturan terkait disabilitas dan pengimplementasiannya. Bertempat di Hotel Fairmount, ia menjadi panelis acara UNESCAP pada Kamis (20/10/2022).

Di akhir wawancara, Risna berpesan pada mahasiswa UNS agar menghargai teman-teman disabilitas. Ia juga berharap agar kampus bisa semakin aksesibel bagi teman-teman disabilitas.

“Saya harap, kampus bisa meningkatkan aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas. Mahasiswa juga sebaiknya tahu bagaimana berinteraksi dan memperlakukan teman-teman disabilitas dengan benar. Jangan menganggap mereka berbeda, anggaplah mereka setara,” jelasnya.

Dalam mengarungi kehidupan, Risna memegang teguh tiga nilai kebaikan dalam dirinya. Dalam bertumbuh, ia berusaha untuk menjadi pribadi yang teguh, menyebarkan kebaikan, dan memiliki kasih sayang pada sesama.

“Saya selalu promote mengenai kegigihan, kebaikan, dan compassion. Selain itu perlu memelihara hubungan baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Keduanya harus seimbang,” jelas Risna.  Humas UNS

Reporter: Zalfaa Azalia Pursita
Redaktur: Dwi Hastuti