Dukung Desa Tanggap Bencana: KKN UNS 331 Ciptakan QR Code #KlesemCepatTanggap

Dukung Desa Tanggap Bencana: KKN UNS 331 Ciptakan QR Code #KlesemCepatTanggap

UNS — Tim Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang tergabung ke dalam kelompok 331 menginisiasi penciptaan QR Code yang diberi nama #KlesemCepatTanggap. Adapun penciptaan program QR Code #KlesemCepatTanggap ini diperuntukkan bagi masyarakat Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.

Ketua KKN UNS Kelompok 331, Nasrul Alief Pratama mengatakan bahwa Desa Klesem merupakan salah satu daerah di Kabupaten Pacitan yang memiliki risiko bencana yang tinggi. Oleh karena itu KKN Kelompok 331 UNS mencanangkan program kerja utama berupa QR Code #KlesemCepatTanggap. Kegiatan ini juga selaras dengan tema KKN Kelompok 331 UNS yaitu “Mitigasi Kebencanaan Desa Klesem” melalui penerapan teknologi digital, yang dapat digolongkan sebagai digitalisasi informasi.

“Program QR Code #KlesemCepatTanggap bertujuan untuk memudahkan masyarakat Desa Klesem dalam mencari atau menghubungi nomor-nomor penting tanggap darurat yang dibutuhkan,” terang Nasrul Alief Pratama.

Mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) UNS tersebut berharap melalui program QR Code #KlesemCepatTanggap diharapkan bisa membantu masyarakat sekitar jika nantinya terjadi keadaan darurat.

Sementara itu QR Code #KlesemCepatTanggap berisikan informasi yang memuat nomor-nomor darurat yaitu kontak Kepala Desa, kontak Ambulance, kontak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terdekat, kontak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan, kontak tenaga kesehatan Desa Klesem, kontak Polsek Kebonagung, kontak pemadam kebakaran, juga terdapat Peta Titik dan Rute Evakuasi Bencana Tanah Longsor yang dikemas dalam sebuah link dan dapat diakses secara cepat melalui scan barcode.

Budi Siswanto, S.Pd., M.Ars selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) tim KKN UNS Kelompok 331 turut memberikan dukungan positif atas program QR Code #KlesemCepatTanggap.

“Program QR Code #KlesemCepatTanggap sebagai usaha dalam pengaplikasian digitalisasi informasi. Semoga dengan adanya program ini dapat memudahkan masyarakat Desa Klesem dalam proses mitigasi bencana. Serta menambah pengetahuan masyarakat dalam penggunaan QR Code,” ujar Budi Siswanto, S.Pd., M.Ars.

Lebih lanjut dukungan penuh turut hadir dari Dianita Agustinawati selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pacitan dan Tenaga Kesehatan Desa Klesem serta Ike selaku Bidan Desa Klesem.

Muhammad Mangsuri selaku Kepala Desa Klesem berharap produk QR Code #KlesemCepatTanggap dapat membantu mitigasi bencana atas terintegrasinya nomor-nomor darurat serta peta titik dan rute evakuasi bencana longsor yang dapat diakses cepat melalui scan barcode.

Untuk mengimplementasikan program QR Code #KlesemCepatTanggap, Kelompok KKN 331 UNS melakukan sosialisasi kepada komunitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Klesem. Pengadaan sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat paham atas penggunaan dan informasi yang tercantum dalam QR Code #KlesemCepatTanggap. Peserta yang hadir pun cukup antusias terhadap produk QR Code yang dibuat oleh mahasiswa KKN 331 UNS.

Tidak hanya menciptakan QR Code, kelompok 331 KKN UNS ini juga melaksanakan beberapa program lainnya, seperti sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam pada tingkat Sekolah Dasar (SD), pemasangan rambu evakuasi, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dusun Tlogo, dan kegiatan edukasi cegah diare yang dilaksanakan di Polindes Desa Klesem. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Editor: Dwi Hastuti

Mahasiswa UNS ini Bantu Digitalisasi dan Wujudkan Pasar Rakyat ber-SNI di Surakarta

Mahasiswa UNS ini Bantu Digitalisasi dan Wujudkan Pasar Rakyat ber-SNI di Surakarta

UNS — Mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Abdusyahid Naufal Fathullah menceritakan kisahnya magang melalui Program Penggerak Muda Pasar Rakyat.

Adapun Program Penggerak Muda Pasar Rakyat merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Gopal, begitu sapaan akrab dari Abdusyahid Naufal Fathullah, mengatakan bahwa program ini sebagai bentuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Yangmana berupa program magang bersertifikat yang didesain bagi para mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya guna memberi dampak penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat secara konkret.

“Saya ditugasi untuk membantu Kemendag memberdayakan kembali pasar rakyat yang terkena dampak pandemi melalui digitalisasi ekonomi. Selain itu, sebelum diterjunkan ke pasar juga dibekali bagaimana pembinaan kepada para pedagang dan mengelola pasar rakyat secara komprehensif,” ungkap Gopal, Selasa (12/7/2022).

Dukung Perekonomian Indonesia Melalui Pemberdayaan Pasar Rakyat

Gopal membantu memberdayakan pasar rakyat penempatan di Surakarta. Sementara kegiatan magang yang ia lakukan meliputi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pasar rakyat, penerapan digitalisasi pasar rakyat, serta peningkatan kapasitas pedagang melalui sekolah pasar.

Sementara saat ia menceritakan pemberdayaan Pasar Gede Solo dirinya bersama tim telah melakukan digitalisasi dengan penerapan E-commerce melalui Loka Pasar dan/atau Ride Hailing; penerapan E-Payment melalui SIAP (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS); penerapan E-Retribusi pedagang pasar rakyat; serta penerapan pencatatan profil pasar rakyat dan informasi harga melalui SISP.

Gopal juga mengatakan saat membantu revitalisasi Pasar Gede Solo ada tantangan tersendiri yang ia hadapi. Hal ini karena Pasar Gede Solo termasuk ke dalam cagar budaya yang tidak boleh sembarangan ditambah atau dikurangi. Namun, ia bersyukur karena mampu menaikkan SNI di Pasar Gede Solo.

“Program magang ini mengajarkan bagaimana mewujudkan pasar rakyat yang memenuhi standar nasional. Juga melakukan perbaikan tak hanya dari aspek fisik melainkan juga pada sistem manajemen pasar. Harapannya dengan menyelesaikan standardisasi pasar rakyat kemudian bisa dikembangkan pada pasar-pasar lainnya. Serta melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” terang Gopal.

Sebagaimana yang diungkapkannya, mewujudkan pasar rakyat ber-SNI agar pasar memenuhi standar minimumnya. Hal ini nantinya supaya memberikan keamanan serta kenyamanan ketika berkunjung ke pasar. Selain itu untuk mewujudkan wacana pemerintah dalam hal ini Kemendag yang menargetkan pasar rakyat diseluruh Indonesia telah menerapkan SNI pasar rakyat. Dengan demikian, pengunjung pasar akan semakin nyaman ketika berbelanja.

Terakhir ia pun berpesan untuk memanfaatkan kesempatan magang di instansi pemerintahan, magang di swasta, maupun magang di lembaga yang dianggap mampu mewakili proses jalan cita-cita kita.

“Karena dengan itu ketika kita nanti lulus, kita bisa menjadi orang yang berdaya saing, berguna bagi banyak orang, dan kita bisa menemukan jalan mana yang akan kita tempuh. Jadi, kita akan menjadi seorang yang berdaya guna bagi orang disekitar kita. Serta jangan takut untuk mencoba. karena kesempatan tidak akan datang dua kali,” pungkas Gopal. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Editor: Dwi Hastuti

Jalani Ujian Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum FH UNS, Anggota Komisi III DPR RI Lulus Cumlaude

Jalani Ujian Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum FH UNS, Anggota Komisi III DPR RI Lulus Cumlaude

UNS — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Habiburokhman, dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude usai menjalani Ujian Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Dalam ujian yang digelar di Aula FH UNS pada Selasa (5/4/2022), politikus Partai Gerindra tersebut memaparkan disertasinya yang berjudul “Membangun Model Penegakan Hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) melalui Modernisasi Pertanggungjawaban Pidana dengan Keadilan Restoratif.”

Isu tersebut disinggungnya sebab Habiburokhman menilai ada persoalan klasik dalam penegakan hukum, yaitu menyangkut pemenuhan unsur tindak pidana praktik pemenuhan unsur cenderung subjektif.

Ia mengatakan, persoalan klasik dalam penegakan hukum menyangkut pemenuhan unsur tindak pidana praktik dan pemenuhan unsur cenderung subjektif dan bahkan sekadar formalitas belaka.

Selain itu, unsur delik yang sangat potensial didekatkan dengan pandangan subjektif. Habiburokhman memandang hal ini merupakan kesalahan atau kesengajaan dan lebih relevan lagi dalam perkara-perkara ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang (UU) ITE.

“Penyebabnya adalah ajaran monistis yang dalam praktiknya menjadikan unsur subjektif atau manusia sebagai sekunder. Sepanjang unsur objektif dipandang telah dipenuhi maka pemenuhan unsur kesengajaan berkedudukan sebagai pelengkap,” jelasnya.

Habiburokhman menyampaikan, pendekatan keadilan restoratif sangat diperlukan untuk menyelesaikan problematika yang kerap ditimbulkan dari UU ITE.

Hal itu ditujukan supaya sistem hukum pidana yang menjamin tercapainya aksiologi hukum yang adil pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dapat terwujud.

Jalani Ujian Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum FH UNS, Anggota Komisi III DPR RI Lulus Cumlaude

“Maka pendekatan keadilan restoratif sangat diperlukan dimaksudkan sebagai pengembangan konsepsional penerimaan doktrin dualistis dalam penerapan hukum pidana. Restorative justice berlaku sebagai alasan penghapus kesalahan atau pertanggungjawaban pidana,” kata Habiburokhman.

Berkaca dari pengalamannya sebagai advokat yang membela tersangka kasus ujaran kebencian, ia memandang praktik penegakan hukum ujaran kebencian menyebabkan ketidakseragaman di tingkat penyidikan, penuntutan, dan putusan.

Di sisi lain, keberadaan rumusan delik dalam UU ITE ini, terutama pasal terkait Pasal 27, Pasal 28, dan pasal 45A masih bersifat multitafsir.

“Misalnya, apa frasa golongan itu? Sampai sekarang tidak ada rujukan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum tidak mampu menguraikan unsur kesalahan atau kesengajaan secara objektif dapat dilihat dalam perkara,” terang Habiburokhman.

Habiburokhman lantas menyarankan supaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilakukan untuk memperjelas pengaturan perihal pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Yang tidak kalah penting lainnya adalah rumusan ujaran kebencian dalam UU ITE perlu diperbaiki agar tidak multitafsir dan keberadaan restorative justice sebagai suatu mekanisme penyelesaian secara damai perlu diatur dalam suatu UU tersendiri.

“Sistem peradilan pidana Indonesia ternyata lebih mencurahkan perhatiannya pada pelaku kejahatan daripada memikirkan kepentingan atau pelayanan terhadap korban keadilan restoratif,” pungkasnya.

Atas keberhasilannya menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji untuk mempertahankan isi disertasinya, FH UNS meluluskan Habiburokhman dengan predikat cumlaude.

Dekan FH UNS Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Penguji mengumumkan hasil kelulusan Habiburokhman beberapa saat setelah pemaparan disertasi dilakukan.

“Berdasarkan prestasi yang Saudara Promovendus raih selama ini dan berdasarkan hasil Ujian Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret maka Saudara Habiburokhman dinyatakan lulus dengan predikat dan IPK 3,77,” katanya.

Ada pun, Ujian Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum Habiburokhman turut dihadiri oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang juga politikus Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Humas UNS

Reporter: Y.C.A Sanjaya
Editor: Dwi Hastuti