Adakan Kuliah Tamu, Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS Hadirkan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia

Adakan Kuliah Tamu, Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS Hadirkan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia

UNS — Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar kuliah tamu. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula FISIP UNS, Jumat (23/9/2022). Prodi Hubungan Internasional FISIP menghadirkan Vasyl Hamianin, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia.

Kepala Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS, Ign. Agung Satyawan, Ph.D., mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membagikan informasi mengenai situasi terkini di Ukraina.

“Semoga acara ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan konflik yang terjadi di Ukraina kepada mahasiswa FISIP, terutama mahasiswa Hubungan Internasional. Selain itu, semoga mahasiswa juga dapat memahami praktik diplomasi yang sedang dijalankan oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia,” jelasnya.

Vasyl Hamianin menuturkan bahwa kunjungan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menjadi sinyal positif dari masyarakat dunia.

“Kunjungan yang dilakukan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia dilakukan pada waktu yang tepat di saat situasi sedang tidak menentu. Kami benar-benar membutuhkan dukungan dari masyarakat dunia,” tuturnya saat jumpa pers sebelum kuliah tamu berlangsung.

Ia berpendapat bahwa kunjungan tersebut membawa dua isu penting dalam perang antara Rusia dan Ukraina.

“Isu yang dibawa adalah perdamaian dan keamanan dunia. Presiden Jokowi menjadi pemimpin di Asia pertama yang peduli dengan krisis perang Rusia-Ukraina. Kami mengapresiasi upaya yang dilakukan Presiden Jokowi,” tambahnya.

Vasyl mengatakan bahwa sebelum kunjungan dilakukan, Ia intens berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia.

“Masyarakat Ukraina diminta untuk menurunkan ekspektasi dengan agenda kunjungan Presiden Indonesia karena Rusia teguh dengan pendiriannya. Banyak negara yang berusaha menelepon langsung Presiden Rusia, Vladimir Putin, tapi tetap saja mereka tidak mendengarkan siapapun,” pungkasnya. Humas UNS

Reporter: Bayu Aji Prasetya
Redaktur: Dwi Hastuti

Presiden Jokowi Kunjungi Ukraina-Rusia, Pengamat Strategi dan Pertahanan UNS: Ini Jalan Panjang Menuju Perdamaian

Presiden Jokowi Kunjungi Ukraina-Rusia, Pengamat Strategi dan Pertahanan UNS: Ini Jalan Panjang Menuju Perdamaian

UNS — Pengamat Strategi dan Pertahanan Program Studi (Prodi)  S-1 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Fahmi, S.IP, M.Si, menyebut kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina-Rusia sebagai langkah menuju perdamaian.

Meski begitu, ia menilai proses untuk mendamaikan kedua negara memerlukan jalan yang panjang. Sehingga membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan sekejap mata meski Presiden Jokowi berinisiatif mengunjungi Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

“Akan ada jalan panjang menuju perdamaian,” ujar Lukman Fahmi, M.Si dalam Panggung Demokrasi “Misi Damai Jokowi ke Rusia dan Ukraina” yang disiarkan kanal YouTube Tribunnews, Rabu (29/6/2022) sore.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa peran Indonesia menjadi penengah konflik Ukraina-Rusia tidaklah mudah. Pasalnya, dibutuhkan kepercayaan dari setiap pihak yang berseteru supaya dapat mempercayai Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Lukman Fahmi, M.Si tercermin dari rute perjalanan Presiden Jokowi usai meninggalkan KTT G7 di Jerman dengan mengunjungi Ukraina terlebih dahulu.

Bagi Lukman Fahmi, M.Si, lawatan luar negeri Presiden Jokowi ke Ukraina sebelum bertemu Vladimir Putin adalah upaya membangun kepercayaan dari negara ini. Ia menilai Ukraina belum memiliki banyak kepercayaan ke Indonesia.

“Ukraina belum punya trust lebih seperti (hubungan) Rusia ke Indonesia,” tambahnya.

Lukman Fahmi, M.Si juga mengutarakan, kunjungan luar negeri Presiden Jokowi kali ini istimewa. Pasalnya, mantan Wali Kota Solo ini membawa sejumlah topik penting bagi kepentingan domestik dan internasional, salah satunya adalah humanitarian crisis.

Topik tersebut menjadi bahasan yang penting sebab konflik berkepanjangan antara Ukraina-Rusia membawa kerugian bagi dunia, yaitu terputusnya global supply chain, terutama pasokan gandum.

Masalah tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di Eropa, tapi juga Indonesia yang masih mengandalkan impor gandum dari Ukraina. Sejak serangan Rusia ke Ukraina pada akhir Februari lalu, harga gandum dunia meroket.

“Mungkin juga (membahas) supply gandum dan ini menjadi (salah satu) prioritas bagi Pak Jokowi. Saya melihat ada (bahasan) food security karena sebagian besar supply gandum dari Ukraina. Supaya bisa diizinkan untuk dieskpor ke beberapa negara,” imbuh Lukman Fahmi, M.Si.

Upaya Presiden Jokowi Melepaskan Diri

Dalam kesempatan tersebut, keberanian Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia disebut Lukman Fahmi, M.Si punya “misi khusus”. Presiden Jokowi terlihat ingin melepaskan diri dari usaha negara-negara barat anggota G20 yang mendesaknya menjauhi Rusia.

Hal tersebut memang terasa sejak Indonesia memegang Presidensi G20 dan berencana menggelar KTT akbar forum kerja sama multilateral beranggotakan 19 negara ini di Bali pada November mendatang.

AS bersama negara-negara sekutunya sempat mendesak Indonesia menjatuhkan sanksi ekonomi bagi Rusia, termasuk mengancam tidak hadir dalam KTT G20 di Bali usai Presiden Jokowi membuka pintu bagi kedatangan Vladimir Putin.

“Ada beberapa hal yang mendasari untuk datang ke sana (Ukraina dan Rusia). Ini seperti permainan catur, ketika G20 di bulan November, negara-negara barat mendesak Indonesia (hanya) mengundang salah satu dari Ukraina dan Rusia yang menjadikan Pak Jokowi semakin terpojok,” ujar Lukman Fahmi, M.Si.

Meski begitu, ia menilai kehadian Presiden Jokowi di medan perang sebagai hal yang menguntungkan. Lantaran tahun ini Indonesia memegang Presidensi G20 sekaligus menjadi tamu dalam KTT G7 yang digelar di Jerman beberapa hari yang lalu.

“Kalau mau dibilang strategis, saat ini Pak Jokowi dalam kondisi yang cukup menguntungkan. Beliau membawa (topik) krisis kemanusiaan, juga krisis pangan global. Bisa juga untuk memberikan undangan KTT G20 di Bali kepada Zelenskyy dan Vladimir Putin secara langsung,” imbuhnya.

Saat ditemui secara terpisah di FISIP UNS, Lukman Fahmi, M.Si turut menanggapi komentar warganet di media sosial yang membandingkan keberanian Presiden Jokowi dengan Presiden AS Joe Biden.

Pasalnya Presiden Jokowi berani melakukan lawatan luar negeri ke Ukraina. Sedangkan Joe Biden hanya berkunjung ke Polandia untuk mengunjungi pengungsi Ukraina di negara ini.

“Kalau itu memang masalah keamanan (Joe Biden). Lagi pula kepentingan dan agenda yang dibawa Pak Jokowi lebih banyak daripda Biden,” pungkasnya. HUMAS UNS

Analis Politik Internasional UNS Sesalkan Operasi Militer Rusia ke Ukraina

Analis Politik Internasional UNS Sesalkan Operasi Militer Rusia ke Ukraina

UNS — Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan dimulainya operasi militer ke Ukraina pada Kamis (24/2/2022) kemarin. Keputusan itu diambil Putin usai mendapat izin dari Majelis Tinggi Parlemen Rusia untuk mengerahkan pasukan militer ke negara pecahan Uni Soviet tersebut.

Dalam pantauan uns.ac.id dilansir dari NBC News, sirine telah menyeruak di berbagai penjuru Ibu Kota Kiev sejak Kamis pukul 08.00 WIB dan beberapa misil yang telah ditembakkan militer Rusia sudah memasuki wilayah udara Ukraina.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden langsung mengadakan pembicaraan dengan negara-negara anggota G7 dan segera menetapkan sanksi terbaru bagi Rusia sebagai konsekuensi dari serangan terhadap Ukraina.

Serangan Rusia ke Ukraina juga mendapat respons keras dari sejumlah pihak, termasuk dari analis politik internasional Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Ign. Agung Satyawan, Ph.D.

Dalam wawancaranya bersama uns.ac.id pada Kamis (24/2/2022), Agung Satyawan, Ph.D menyesalkan tindakan militer Rusia terhadap Ukraina. Ia mengatakan, serangan Negara Beruang Merah ke Ukraina merupakan gagalnya dialog perdamaian.

“Sangat disesalkan, meskipun tanda-tanda penambahan pasukan Rusia yang siap tempur di perbatasan Ukraina sudah lama dilaporkan oleh pihak intelijen Barat. Pihak Rusia menyebut ‘operasi militer khusus’, tindakan militer Rusia ini sudah pasti memakan korban dan kerusakan fasilitas publik,” ujarnya.

Agung Satyawan, Ph.D. menyampaikan bahwa serangan Rusia ke Ukraina dilancarkan sebab negara tersebut merasa “terusik” dengan banyaknya bekas anggota Pakta Warsawa yang bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Uni Eropa.

Hal tersebut membuat Rusia berupaya keras untuk mempertahankan negara-negara pecahan Uni Soviet untuk tetap pro kepadanya. Namun, Ukraina sebagai salah satu negara pecahan Uni Soviet justru pro Barat, bahkan sempat berkeinginan masuk NATO.

Sayangnya, rencana bergabungnya Ukraina ke dalam NATO urung dilakukan sebab sejumlah persyaratan yang sulit dipenuhi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, syarat bergabung dengan NATO harus mendapat referendum dari seluruh rakyat Ukraina dan persetujuan dari anggota NATO.

Walau negara tetangga Rusia tersebut tidak jadi bergabung dengan NATO, Putin tetap ngotot melancarkaan operasi militer bahkan meminta militer Ukraina untuk tidak melakukan perlawanan agar dapat pulang ke rumah bersama keluarganya.

Eskalasi Rusia-Ukraina

Serangan Rusia ke Ukraina merupakan babak baru dari memanasnya hubungan kedua negara usai Negara Beruang Merah mencaplok Crimea pada tahun 2014 yang lalu.

Perlu diketahui bahwa sebelum Rusia melakukan serangan, dua wilayah di Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk, sudah menyatakan diri berpisah dari negara ini. Bahkan, Putin telah mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk.

Agung Satyawan, Ph.D menerangkan, wilayah-wilayah Donetsk, Luhansk, dan beberapa wilayah di perbatasan Rusia-Ukraina, termasuk semenanjung Crimea merupakan entry-point Rusia untuk masuk ke Ukraina.

Wilayah-wilayah ini disebutnya banyak dihuni penduduk yang beretnis Rusia, pro terhadap Rusia, dan ingin melepaskan diri dari Ukraina. Donetsk dan Luhansk secara sepihak sudah menyatakan lepas dari Ukraina dan meminta perlindungan terhadap Rusia.

Hal ini menjadi legitimasi bagi Rusia untuk menggelar operasi militer di wilayah Ukraina. Dan, dua wilayah ini adalah pusat industri baja dan wilayah strategis yang dijadikan legitimasi untuk memaksa Ukraina tunduk kepada Rusia.

“Sejak pecahnya Uni Soviet, Ukraina menjadi negara merdeka. Wilayah perbatasan selalu memicu konflik karena banyak penduduk Ukraina di perbatasan adalah etnik Rusia. Mereka ingin lepas dari Ukraina dan oleh karena itu wilayah ini rawan gerakan separatis. Secara sepihak beberapa wilayah ini mengadakan referendum yang hasilnya menginginkan lepas dari Ukraina. Bagi Rusia, keberadaan Ukraina tidak masalah asal pemerintahnya tunduk kepada Rusia,” jelas Agung Satyawan, Ph.D.

Ia mengutarakan, kemungkinan Rusia untuk menyerang Ukraina secara besar-besaran merupakan skenario yang masuk akal. Pasalnya, Rusia telah menempatkan sejumlah besar pasukan dan instalasi militernya di perbatasan Ukraina.

Agung Satyawan, Ph.D menjelaskan bahwa Ukraina saat ini berada di posisi yang sangat rentan. Ia juga melihat bantuan militer NATO belum memungkinkan sebab Ukraina bukanlah anggotanya.

Ia mengatakan, skenario terburuk dari serangan Rusia ini adalah NATO menyetujui proposal bergabungnya Ukraina. Jika hal ini terjadi, Agung Satyawan, Ph.D mengkhawatirkan Perang Dunia (PD) III akan meletus.

“Semoga tidak terjadi,” harap Agung Satyawan, Ph.D.

Solusi Konflik Rusia-Ukraina

Agung Satyawan, Ph.D. membeberkan sejumlah solusi “sulit” yang dapat ditempuh pihak-pihak untuk meredakan serangan dan ketegangan antara Rusia dengaan Ukraina.

Pertama, Agung Satyawan, Ph.D mengharapkan adanya tekanan dari Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Rusia. Tapi, opsi ini disebutnya sulit terjadi. Sebab, Rusia merupakan anggota tetap DK PBB dan negara ini dapat menggunakan hak vetonya.

“Embargo ekonomi untuk memaksa Rusia untuk menarik pasukannya. Opsi ini juga kurang efektif karena Rusia adalah negara besar yang punya kekuatan ekonomi untuk bertahan dari embargo Barat,” ujarnya.

Ia menyampaikan, opsi yang memungkinkan adalah melalui Majelis Umum PBB untuk menggalang opini dunia bahwa tindakan Rusia bertentangan dengan kaidah hukum internasional.

Jikalau ada ajakan untuk menggalang opini dari masyarakat sipil global melalui media sosial, cara ini disebut Agung Satyawan, Ph.D akan dilawan oleh warga Rusia dan yang terjadi adalah cyber war.

Walau serangan Rusia-Ukraina selama ini hanya melibatkan kedua negara dan negara-negara Barat, Agung Satyawan, Ph.D menyebut Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendamaikan konflik ini.

Alasannya, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan norma yang kuat untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia.

Ia juga memandang hubungan antara Indonesia dengan Rusia maupun Ukraina juga baik dan Indonesia saat ini telah memegang Presidensi G20 sejak tanggal 1 Desember 2021 yang lalu.

“Indonesia negara terbesar di ASEAN dan ASEAN mempunyai partnership dengan Rusia, maka kartu ASEAN ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Atas dasar potensi itu, Indonesia harus melakukan diplomasi super aktif untuk menjambatani antara Rusia dan Ukraina,” pungkasnya. Humas UNS

Reporter: Y.C.A. Sanjaya
Editor: Dwi Hastuti