PSJ UNS Adakan Webinar Bahas Kesiapan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

PSJ UNS Adakan Webinar Bahas Kesiapan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

UNSPusat Studi Jepang (PSJ) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang, Persada Solo, dan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) mengadakan webinar penelitian. Kegiatan ini membahas kesiapan pendidikan di tengah pandemi Covid-19 studi kasus Jepang-Indonesia bersama para pakar.

Webinar yang berlangsung pada Sabtu (19/2/2022) ini menghadirkan tiga pembicara. Mereka adalah David Virya Chen, Ph.D., seorang specially appointed researcher in Immunology Frontier Research Center, Osaka University; Asst. Prof. Miftakhul Huda, Assistant Professor di Nagoya University; dan Murni Ramli, M.Si., Ed.D.; Dosen Pendidikan Biologi UNS. Selain itu, terdapat opening remarks dari Prof. Yusli Wardianto selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo dan  Prof. Sajidan, Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi UNS.

Dalam sambutannya, Kepala PSJ UNS, Dr. Eng. Kusumaningdyah Nurul Handayani berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta. “Kami berharap agar agenda kerja sama yang sudah tersusun bersama PPI Jepang dapat terwujud ke depannya,” harap Dr. Eng. Kusumaningdyah.

Sementara itu, Prof. Sajidan juga mengapresiasi kegiatan kolaborasi ini. Ia berharap, para mahasiswa di Jepang dapat terus berkontribusi bagi bangsa meskipun saat ini berada jauh dari Indonesia.

“Saya senang dengan semangat anak muda di PPI Jepang, semoga nanti setelah lulus kembali ke sini untuk membangun Indonesia sehingga bisa selevel dengan Jepang,” ungkap Prof. Sajidan.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Yusli Wardianto.

“Meksipun kita sedang berada di luar Indonesia, tapi harus selalu memberikan kontribusi bagi bangsa. Hari ini saya berharap kita mampu mengambil sintesis dari para pembiacara nanti,” harapnya.

Materi pertama disampaikan oleh David Virya Chen, Ph.D. dengan topik Covid-19 dan peran vaksin.

“Sistem imun itu ibarat kita masuk dapur. Nah, banyak komponen lain di dapur seperti gula atau air yang baru nyala ketika dibuka kerannya. Sistem imun seperti itu. Vaksin terbaik adalah komunikasi sains dan vaksin harus yang merata sebelum di-booster dan itu berlaku di semua negara,” kata David.

Kemudian, materi kedua disampaikan oleh Asst. Prof. Miftakhul Huda. Ia menyampaikan materi tentang pendidikan di Jepang selama pandemi Covid-19. Ia mengatakan bahwa saat Jepang menerapkan kedaruratan Covid-19, banyak sekolah yang belum siap 100%.

“Saat awal karena tidak ada persiapan jadi para guru tidak memberikan materi secara intensif, Sebagian hanya memberikan materi pdf dan memberi video, hanya 9% saja yang menggunakan media dua arah seperti zoom,” kata Asst. Prof. Miftakhul Huda.

Kemudian, materi terakhir yang disampaikan oleh Murni Ramli, M.Si., Ed.D. membahas tentang kesiapan dan urgensi pembelajaran tatap muka pada masa pandemi di Indonesia.

PSJ UNS Adakan Webinar Bahas Kesiapan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

“Pendidikan di rumah selama masa pandemi tetap terarah dalam koridor kurikulum, aktor atau fasilitator dalam belajar mengajar dibagi dari yang awalnya didominasi oleh guru saat ini menjadi ke orang tua dan internet. Guru menggunakan aneka platform pembelajaran online mulai dari grup chat dengan guru atau wali, sampai learning management system yang kompleks,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan survei Kemdikbudristek, hanya 46% guru di Indonesia yang siap dengan kemampuan teknologi informasi sehingga terjadi gagap teknologi. Selain itu, tidak semua siswa memiliki akses internet, termasuk sarana untuk mengaksesnya. Humas UNS

Reporter: Bayu Aji Prasetya
Editor: Dwi Hastuti

Mengapa Perlu Vaksin Booster Meski Risiko Terinfeksi Covid-19 Tetap Ada? Ini Penjelasan dari Dokter RS UNS

Mengapa Perlu Vaksin Booster Meski Risiko Terinfeksi Covid-19 Tetap Ada? Ini Penjelasan dari Dokter RS UNS

UNS — Tengah ramai menjadi perbincangan masyarakat Indonesia yang terinfeksi Covid-19 terus melonjak. Lantas, bagimana efektivitas vaksin untuk menghadapinya? Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit (RS) UNS, dr. Tonang Dwi Ardyanto, Ph.D memberikan tanggapan terkait fenomena ini.

Pada kesempatan tersebut dr. Tonang menyampaikan, pemerintah sudah gencar melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun, semua orang yang telah tervaksinasi memungkinkan dapat terinfeksi Covid-19 kembali. Proporsinya diestimasikan sebesar 3% secara nasional atau 10% untuk kondisi Jakarta berdasarkan simulasi hitungan sederhana yang telah dilakukan dr. Tonang.

“Maka, menjawab pertanyaan bagi yang telah melakukan vaksinasi booster namun terinfeksi Covid-19 kembali, karena ketika divaksin disuntikkan melalui lengan otot kita. Kemudian akan membentuk antibodi di paru-paru. Tetapi, memang dalam membentuk antibodi di saluran nafas relatif rendah. Dengan demikian, masih ada risiko untuk terinfeksi Covid-19. Maka, yang harus dilakukan ialah mengontrol kesehatan sebagai upaya membatasi virus yang akan masuk ke tubuh. Kalaupun nantinya terkena Covid-19 kembali, akan mengalami gejala ringan karena sudah kuatnya antibodi yang terbentuk di paru-paru,” jelas dr. Tonang dalam sebuah wawancara di Metro TV pada Minggu (6/2/2022),.

Mengapa Perlu Vaksin Booster Meski Risiko Terinfeksi Covid-19 Tetap Ada? Ini Penjelasan dari Dokter RS UNS

“Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa vaksin untuk mencegah gejala bukan mencegah adanya infeksi,” imbuh dr. Tonang.

Melihat kondisi rumah sakit yang kian mengalami penambahan pengunjung terinfeksi Covid-19 membuat dr. Tonang menghimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama masih dalam tahap gejala ringan dan bisa termonitor oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

“Indikasi gejala ringan ialah ketika mengalami tanda-tanda terinfeksi Covid-19, segera periksakan, dan nanti akan ditentukan oleh tenaga kesehatan terkait metode isolasinya. Atau bisa di deteksi dengan mengukur kecepatan nafas yang berada pada frekuansi di bawah 20 per menit maka dianggap normal, sedangkan ketika mendekati 25-30 per menit maka diharapkan waspada,” ungkap dr. Tonang.

Masyarakat Indonesia yang tak terinfeksi Covid-19, tak perlu khawatir tertular ketika ada tetangganya yang terinfeksi dan melakukan isolasi mandiri. “Karena fenomena takut tertular ini terjadi saat pertengahan tahun 2020 – 2021, tetapi kenyataanya sekarang tidak lagi,” lanjut dr. Tonang.

Ironisnya masih ditemui masyarakat Indonesia yang abai akan pentingnya Protokol Kesehatan (Prokes) dengan dalih untuk membentuk herd immunity. Padahal ketika ditelisik melalui sudut pandang ilmiah, herd immunity istilah yang sering dipakai dalam bidang peternakan. Tentu pemahaman herd immunity ini tidak bisa diterapkan untuk manusia. “Sederhananya dengan tidak menaati Prokes bukan berarti herd immunity akan terbentuk dengan sendirinya. Kita harus tetap berhati-hati, karena meski mengalami gejala ringan selalu ada risiko perburukan,” kata dr. Tonang.

Dokter Tonang juga menambahkan, masyarakat di negara kawasan United Kingdom (UK) contohnya yang berani melonggarkan warga negaranya mengenai Prokes, karena negara tersebut telah memiliki perhitungan yang jelas akan dampak serta solusi yang akan terjadi kedepannya. Adapun masyarakat Indonesia yang sudah tervaksinasi dengan lengkap baru 48%. Maka, sikap hati-hati dan taat akan Prokes sangat perlu untuk diketatkan.

Terakhir dr. Tonang berpesan untuk jangan menjadi masyarakat abai akan Prokes. Mari kembalikan kesadaran bersama, saling menjaga Prokes, serta menghindari kerumunan. “Dengan percepatan vaksin yang saat ini tengah dilakukan, Prokes yang senantiasa dijaga, bukan tidak mungkin kasus terinfeksi Covid-19 di Indonesia akan berkurang dan kondisi pandemi segera menghilang,” pungkas dr. Tonang. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Editor: Dwi Hastuti

Dokter Spesialis Patologi Klinik RS UNS Jawab Keraguan Efektivitas Vaksin Melawan Omicron

Dokter Spesialis Patologi Klinik RS UNS Jawab Keraguan Efektivitas Vaksin Melawan Omicron

UNS — Sejak pertama kali dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada Kamis (16/12/2021) yang lalu, kasus Omicron di Tanah Air terus bertambah.

Berdasar update terakhir pada Senin (27/12/2021), kasus Omicron di Indonesia tercatat sudah menembus angka 46 orang. Hasil ini didapat usai Kemenkes melakukan uji Whole Genome Sequencing (WGS) terhadap sampel yang diperiksa.

Pertambahan kasus Omicron di Indonesia langsung menarik perhatian dari sejumlah pihak. Pasalnya, pertambahan kasus terjadi ketika angka vaksinasi ke-2 Covid-19 sudah mencapai 110.620.807.

Selain itu, kekhawatiran masyarakat terhadap Omicron mulai muncul sebab beredar kabar bahwa vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan ternyata tidak efektif melawan Omicron. Lantas, benarkah demikian?

Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit (RS) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dr. Tonang Dwi Ardyanto, Sp.PK(K), Ph.D, FISQua mengatakan, vaksin Covid-19 yang digunakan saat ini baru berfokus pada gejala berat dan kematian.

Apabila ingin mendapatkan vaksin Covid-19 yang mampu mencegah infeksi di saluran pernapasan bagian atas, tentu waktu yang dibutuhkan akan lebih lama.

“Di negara yang menghadapi Omicron, misal Inggris, cakupan vaksinasinya sudah tinggi. Ketika Omicron menyebar secara angka lebih banyak dari kelompok yang sudah divaksin. Tapi, kalau secara proporsional atau persentase, lebih banyak dari kelompok yang belum divaksin,” terang dr. Tonang, Senin (27/12/2021).

Berkaca dari meledaknya pertambahan kasus Omicron di Inggris, ia menjelaskan bahwa risiko orang yang sudah divaksinasi Covid-19 untuk menjalani rawat inap ketika terjangkit Omicron hanya 31-45 persen.

Sedangkan, bagi mereka yang belum disuntik vaksin Covid-19, risiko menjalani rawat inap di ruang isolasi ketika terjangkit Omicron meningkat menjadi 50-70 persen.

dr. Tonang menyampaikan, persentase rawat inap untuk orang yang sudah divaksinasi Covid-19 ketika terjangkit Omicron, lebih rendah daripada Delta yang menyebar pada pertengahan tahun ini.

“Sedangkan, pada yang belum pernah terinfeksi dan belum divaksinasi Covid-19 risikonya sebesar 11 persen dibandingkan varian Delta. Ini artinya, 4-7 kali lebih tinggi daripada kelompok yang sudah divaksinasi Covid-19,” tambah dr. Tonang.

Jika melihat cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, ia mengatakan persentase suntikan vaksin lengkap sudah mencapai 40,65 persen. Sekitar 17 persen masyarakat baru mendapat suntikan pertama, sedangkan sekitar 42,3 persen belum mendapatkan vaksin Covid-19 sama sekali.

Dari persentase tersebut, dr. Tonang mengkhawatirkan kelompok yang belum tervaksinasi Covid-19 akan lebih mudah terjangkit Omicron.

“Dan yang perlu diingat yang lebih cepat tertular adalah yang prokesnya paling kendor. Tidak pakai masker dan tidak rajin cuci tangan. Untuk mereka yang punya antibodi, virus akan lebih cepat bersih. Tapi, yang tidak punya baru bersih virusnya sekitar 14 hari sejak terinfeksi,” ujar dr. Tonang.

Perlukah memakai booster?

Karena vaksin Covid-19 yang sudah diproduksi masih belum mampu menghindarkan orang dari varian baru SARS-CoV-2, muncul wacana untuk menyuntikkan booster.

Perlu diketahui, booster berbeda dengan dosis ketiga yang selama ini salah diartikan banyak orang. Booster merupakan vaksin tambahan untuk memastikan dua dosis vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan telah membentuk imunitas.

Sedangkan, dosis ketiga adalah vaksin yang wajib disuntikkan dan menjadi bagian utama vaksin Covid-19, layaknya dosis pertama dan kedua.

Untuk wacana itu, dr. Tonang mengutarakan bahwa keharusan penyuntikkan booster perlu didalami dulu. Sebab, laporan ini masih berasal dari penelitian laboratorium.

“Istilahnya baru in vitro. Tidak salah, hanya harus pelan-pelan bila diterjemahkan di lapangan. Laporan itu dari negara-negara yang vaksinasinya sudah 70-80 persen tapi di Indonesia kan baru 40-an persen,” imbuh dr. Tonang.

Ia mengatakan, walau seseorang berisiko terjangkit Omicron, bukan berarti efektivitas vaksin Covid-19 hilang. dr. Tonang menampik anggapan ini dan menegaskan efektivitas vaksin Covid-19 hanya menurun.

Daripada fokus membahas booster, dr. Tonang justru meminta Pemerintah untuk segera menggencarkan suntikan dosis kedua vaksin Covid-19.

“Ini lebih penting, lebih bermakna, dan lebih kuat efeknya komunalnya menghadapi apa pun varian Covid-19 yang masih ada dan mungkin akan ada,” imbuhnya.

Kapan booster bisa disuntikkan?

dr. Tonang menerangkan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kemenkes sama-sama menyetujui penyuntikkan booster dilakukan saat 50 persen masyarakat sudah divaksinasi Covid-19.

“Asumsi proporsi jumlah penyintas yang belum divaksinasi sekitar 20 persen, sebagian besar penyintas sudah divaksinasi, maka vaksinasi 50 persen itu ditambah 20 persen bisa mencapai sekitar 70 persen,” kata dr. Tonang.

Dengan persentase ini, ia menyebut Kemenkes sudah bisa mempertimbangkan penyuntikkan booster. Dengan catatan, vaksinasi Covid-19 primer harus tetap dilakukan dan booster disuntikkan untuk kelompok berisiko tinggi.

“Dengan kecepatan pemberian vaksin rata-rata dalam tujuh hari terakhir ini, maka kita bisa mencapai 50 persen itu dalam waktu sekitar 30-50 hari lagi,” pungkasnya. Humas UNS

Reporter: Y.C.S. Sanjaya
Editor: Dwi Hastuti

Tanggapan Jubir Satgas Covid-19 RS UNS Soal Penyuntikan Vaksin Sinovac untuk Anak

Tanggapan Jubir Satgas Covid-19 RS UNS Soal Penyuntikan Vaksin Sinovac untuk Anak

UNS — Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Rumah Sakit (RS) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Tonang Dwi Ardyanto, dr.,Sp.PK., Ph.D, memberikan tanggapannya seputar rencana penyuntikan vaksin Sinovac untuk anak berusia 12-17 tahun di Indonesia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya di berbagai media, rencana penyuntikan vaksin Sinovac untuk anak berusia 12-17 tahun telah diumumkan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Siti Nadia Tarmizi.

Rencana itu juga sudah mendapat persetujuan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam keterangan resminya pada Senin (28/6/2021) lalu.

Padahal, jika merujuk pada rekomendasi yang diterbitkan World Health Organization (WHO), vaksin Pfizer telah direkomendasikan untuk disuntikkan bagi anak berusia di atas 12 tahun.

dr. Tonang dalam hal ini mengatakan, izin penggunaan obat, termasuk vaksin Covid-19, merupakan wewenang dari negara yang bersangkutan dan dijalankan oleh lembaga/ otoritas yang berwenang.

Sehingga yang berhak untuk memberikan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 di Indonesia kepada Sinovac, merupakan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Di Indonesia oleh BPOM. Jadi, sebenarnya BPOM bisa saja menerbitkan izin tanpa harus menunggu adanya izin dari WHO sendiri,” ujar dr. Tonang dalam wawancaranya bersama Tempo.co, Selasa (29/6/2021).

dr. Tonang menerangkan, berkaitan dengan Emergency Use of Listing (EUL) yang diterbitkan WHO, adalah izin penggunaan vaksin dalam program GAVI/ COVAX.

Program itu merupakan kerja sama pengembangan vaksin antara WHO dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI). Dan, Indonesia sudah terdaftar sebagai negara penerima vaksin dari program GAVI/ COVAX melalui penandatanganan formulir B yang dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, dengan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin.

“Jadi EUL WHO itu bukan dasar penggunaan di suatu negara,” jelas dr. Tonang.

Ia menambahkan, vaksin Covid-19 seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, dan Sinovac sudah digunakan di sejumlah negara sebelum WHO menerbitkan EUL.

“Moderna malah baru 30 April 2021. AstraZeneca baru per April dapat EUL WHO. Padahal sudah sebelumnya digunakan. Karena sekali lagi itu hak masing-masing negara,” imbuhnya.

Di samping penyuntikan vaksin Sinovac untuk anak berusia 12-17 tahun dan EUL WHO, dr. Tonang yang merupakan pengajar di PPDS Patologi Klinik FK UNS juga menitipkan harapannya agar pemerintah saat ini melakukan perluasaan penggunaan vaksin.

Ia mengatakan yang dibutuhkan saat ini adalah hasil uji klinis vaksin Covid-19 yang kemudian dapat dianalisis oleh BPOM sebagai otoritas pemberi wewenang.

“Jika disetujui, terbit emergency use of authorization atau EUA,” pungkasnya. Humas UNS

Reporter: Yefta Christopherus AS
Editor: Dwi Hastuti