Bahas Kebijakan Fiskal dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, FEB UNS Gelar Webinar

Bahas Kebijakan Fiskal dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, FEB UNS Gelar Webinar

UNS — Fakultasi Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar Webinar bertajuk ‘Kebijakan Fiskal dalam Pemulihan Ekonomi Nasional’. Webinar tersebut diselenggarakan secara hybrid, yaitu luring di Aula Konimex FEB UNS dan daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting pada Rabu (1/12/2021).

Tiga narasumber dipercaya untuk memaparkan materi mengenai peran kebijakan fiskal dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketiga narasumber tersebut di antaranya Dr. Agus Eko Nugroho, SE, M.Econ., Ubaidi Socheh Hamidi, SE, MM., dan Malik Cahyadin, SE, M.Si.

Pemaparan pertama diberikan oleh Dr. Agus Eko Nugroho, SE, M.Econ yang merupakan Kepala Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI. Dalam presentasinya, Dr. Agus Eko menyebutkan bahwa realisasi PEN berdampak signifikan terhadap penguatan ketahanan finansial Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setelah digempur pandemi Covid-19 sejak awal 2020 lalu.

Tak hanya memperkuat ketahanan financial, realisasi PEN juga mampu menjamin pelaksanaan jaminan sosial dan kesehatan agar tetap berjalan dengan baik. Jaminan sosial atau lebih dikenal dengan bantuan sosial dapat mendorong peningkatan permintaan agregat yang tertekan akibat pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Hampir dua tahun pandemi Covid-19 menjadi momok yang terus diperangi oleh masyarakat. Dampak yang ditimbulkan akibat wabah ini telah dirasakan seluruh sektor, termasuk sektor ekonomi. Berbagai hasil survei menunjukkan bahwa di pertengahan 2021 hampir semua skala usaha baik ultra mikro, mikro, kecil maupun menengah mengalami penurunan penjualan mencapai 50% hingga 75%. Bahkan beberapa berada di atas 75%.

Fakta inilah yang mendorong pemerintah untuk meluncurkan Program PEN sebagai kebijakan pengendalian dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

Beberapa bulan setelah Program PEN diluncurkan, hampir semua pelaku lembaga keuangan seperti Pegadaian, PT PNM, Koperasi, BMT dan Microfinance Institution (MFI) melakukan restrukturisasi kredit UMKM. Pelaku usaha tersebut juga mendapat insentif perpajakan dan pendampingan peningkatan akses digitalisasi usaha.

“Keseimbangan ekonomi tidak akan bisa kembali secara alami dengan cepat karena ada permanen efek. Termasuk dalam permanen efek adalah perubahan perilaku, baik investasi swasta terhadap digital equipment, juga perilaku masyarakat dalam penggunaan digital. Karenanya, ekspansi fiskal yang kuat dan terukur merupakan langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi kita,” jelas Dr. Agus Eko.

Bahas Kebijakan Fiskal dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, FEB UNS Gelar Webinar

Hal serupa juga disampaikan oleh Ubaidi Socheh Hamidi, SE, MM., Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kemenkeu RI. Dilansir dari feb.uns.ac.id, Ubaidi Socheh merasa optimis bahwa pemulihan ekonomi akan tetap terjaga. Sebab, pada Triwulan III-2021, kinerja perekonomian nasional mampu kembali tumbuh positif yaitu mencapai 3,51%.

“Pemulihan ekonomi akan terus berlanjut dengan kinerja pertumbuhan yang diproyeksikan tumbuh menguat di Triwulan IV,” imbuh Ubaidi Socheh.

Bahas Kebijakan Fiskal dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, FEB UNS Gelar Webinar

Realisasi Program PEN yang berbuah manis itu diharapkan dapat terus berlanjut hingga tahun 2022. Malik Cahyadin, SE, M.Si., selaku Dosen FEB UNS juga mendorong agar Program PEN tetap berjalan hingga tahun depan dengan menekankan strategi Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) bagi UMKM yang bermitra dengan BUMN. Selain itu, strategi Global Value Chain (GSC) untuk beberapa industri prioritas yang berdaya saing global juga perlu ditekan, termasuk BUMN terpilih.

“Inovasi penerimaan negara untuk meningkatkan tax ratio dapat difokuskan kepada aktivitas bisnis yang mendapat manfaat langsung dari dampak pandemi Covid-19 dan aktivtas bisnis berbasis online. Selain itu, integrasi NIK-NPWP dan Pajak-Zakat dapat direalisasikan secara bertahap,” ungkap Malik Cahyadin, SE, M.Si.

Selain itu, sinergi dan kolaborasi antara otoritas fiskal dan moneter sebaiknya juga tetap diteruskan seiring dengan proses pemulihan ekonomi. Begitu pula optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta digitalisasi aktivitas bisnis yang kedepannya dapat difasilitasi oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan merata, terutama bagi pelaku UMKM. Humas UNS

Reporter: Alinda Hardiantoro
Editor: Dwi Hastuti

Skip to content