“Untuk menjadikan Indonesia bagus seharusnya dimulai dari desa yang bagus pula.” Mulyadin Malik selaku Dirjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kelembagaan BUMDes memulai seminar nasional di Aula Fakultas Pertanian UNS, Rabu (27/4/2016). Bersama tiga pemakalah lainnya, Mulyadin membahas tentang “Membangun Good Governance Menuju Desa Mandiri Pangan dan Energi pada Era MEA” dengan sudut pandang masing-masing pemakalah. Tiga pemakalah dalam kegiatan yang juga merupakan Pra Loknas FKPTI Wilayah Timur tersebut yaitu Agung S dari Dewan Koperasi Indonesia, Paulus Setiabudi dari pengusaha agribisnis, dan Dekan Fakultas Pertanian UNS Bambang Pujiasmanto.

Menurut Mulyadin, langkah yang seharusnya ditempuh untuk membangun good governance adalah dimulai dari desa. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 tahun 2016 tentang Desa, Dana Desa, dan Pendamping Desa. Pembangunan desa ini, lanjut Mulyadin merupakan salah satu langkah yang dipelopori dari Nawacita Presiden Joko Widodo nomor 3 yang berbunyi: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Selain pembangunan desa, menurut Paulus, good governance dapat diusahakan dengan cara memajukan sektor pertanian dan economic sharing. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi bunga pinjaman bagi para petani Indonesia. Jika bunga pinjaman masih tinggi, akan sulit untuk mewujudkan good governance. Dalam kesempatan tersebut, Paulus juga mengajak kepada para peserta untuk terus memperkuat sektor pertanian. “Kita ini adalah negara agriculture. Jangan sampai dilewatkan potensi yang sudah ada tersebut (sektor pertanian yang melimpah—Red.), supaya tidak perlu lagi import bahan makanan,”terang Paulus dalam Seminar Nasional yang juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNS Sutarno.[] (afifah.red.uns.ac.id)