UNS – Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek penting untuk menuju “Indonesia Emas” pada 2045 mendatang. Tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik, maka pembangunan perekonomian di Indonesia akan terhambat. Oleh karena itu, diperlukan model transportasi yang sesuai dan memadai.
Salah satu moda transportasi yang diyakini dapat mempercepat proses pembangunan nasional saat ini yaitu kereta api. Maka dari itu, pemerintah melakukan pembangunan besar-besaran di bidang perkereta-apian. Bahkan, Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kemenhub Prasetyo Budi Cahyono mengatakan pemerintah menargetkan Indonesia akan memiliki panjang rel 10.000 kilometer pada 2030.
“Targetnya 2030, kita harus memiliki minimal panjang rel 10.000 kilometer. Panjangnya ini yang tidak mudah untuk kita selesaikan,” kata Prasetyo Budi Cahyono dalam Seminar Nasional Civil Week “Sinergi Transportasi Berbasis Rel Menuju Indonesia Emas 2045” di Auditorium UNS, Kamis (8/11/2018).
Agar target tercapai, pemerintah perlu mempersiapkan anggaran biaya yang tidak sedikit. Kata Prasetyo, untuk membangunan infrakstruktur kereta api layang, setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp 500 juta per km. Namun sejauh ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan creative financing untuk mengatasi masalah pembiayaan tersebut.
Di samping biaya, diperlukan juga mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pembangunan transportasi berbasis rel. Pernyataan itu ditambahkan oleh Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT. INKA yang juga hadir sebagai pembicara.
“Sumber daya manusia ini penting. Untuk menarik garis (desain), itu nggak gampang. Butuh semua disiplin ilmu di sana. Jadi kalau bisa, dibuka saja prodi perkereta-apian,” ungkap Budi.
Sementara itu, Budi Yulianto, Dosen Teknik Sipil UNS menambahkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur diperlukan juga sebuah model perencanaan yang tepat agar tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Sebab, menurutnya, pembangunan infrastuktur di perkotaan saat ini belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan transportasi yang ada seperti kemacetan.
“Kalau kita melihat konsep penyelesaian permasalahan perkotaan saat ini, masih diselesaikan dengan konsep kapasitas atau supply. Jumlah kendaraannya seribu, 2 ribu, berarti nggak cukup akhirnya jalan diperlebar atau dinaikan. Muncul jalan layang, jalan perkotaan dan sebagainya. Ini tidak menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata dia.
Oleh karena itu, Budi Yulianto mengatakan penting bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana angkutan umum massal berbasis rel. Hal tersebut diyakini mampu menekan pertumbuhan kendaraan di perkotaan.
“LRT (Light Rail Transit) merupakan salah satu moda utama untuk menyelesaikan permasalahan transportasi. Menurut teorinya, ada 3 level. Pertama yaitu bus transit reguler dengan kapasitas kecil dan aksesbilitas terbatas. Lalu naik menjadi Bus Rapid Transit (BRT), dengan kapasitas tinggi dan jalan eksklusif. Kemudian LRT (Light Rail Transit) dengan kapasitas lebih besar dan kehandalannya lebih dari BRT (Bus Rapid Transit),” paparnya.
Namun masalahnya sekarang adalah bagaimana mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Budi mengatakan ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal itu. Di antaranya mempermudah akses menuju halte transit kereta api, kemudian membuat kebijakan atau peraturan tentang kepemilikan kendaraan pribadi.
“Dari rumah ke halte transit kan harus melalui proses. Itu perlu diakomodasi dengan menyediakan sarana dan prasarana non motorace seperti pedestrian maupun jalan untuk cyclist. Kemudian traffic demand management yaitu kepemilikan kendaraan pribadi itu harus diatur agar tidak menimbulkan masalah,” terangnya.
Di akhir materi, Budi mengingatkan kembali bahwa sebagai seorang teknik sipil tidak hanya handal membuat desain tapi juga harus mampu mensimulasikan perencanaan pembangunan transportasi. “Saya berharap mahasiswa milenial ini dapat membuat pemodelan transportasi yang baik agar perencanaan sesuai dengan apa yang kita lihat saat ini,” tandasnya. Humas UNS
