UNS – Program Studi (Prodi) D-IV Demografi dan Pencatatan Sipil (DPS) Sekolah Vokasi (SV) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menghadirkan Senior Program Officer Identification for Development (ID4D) World Bank, Jonathan Marskell dan Global Digital ID Expert, Adam Cooper, dalam DPS Talk bertajuk “Transformasi Dukcapil di Masa Pandemi”, Jumat (17/7/2020).
Webinar tersebut digelar untuk mengulas digitalisasi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terutama di tengah pandemi Covid-19.
Di hadapan peserta yang mengikuti webinar melalui melalui Zoom Cloud Meetings, Jonathan Marskell menyampaikan materinya tentang “Digital Identity and Trust as Part of the Covid-19 Response”.
Ia mengatakan pihaknya telah mendukung sejumlah negara untuk menggunakan sistem identifikasi, termasuk data populasi guna mendukung upaya pembangunan. Dalam hal ini, Jonathan Marskell menyebut ID4D World Bank menaruh perhatian pada tingkat kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat dan Sustainable Development Goals (SDG’s).
“Lebih dari 1,2 juta orang di dunia tidak memiliki identitas penduduk, baik itu KTP maupun nomor induk kependudukan. Kami menjumlahkan hal itu secara tahunan dan setengahnya dari Indonesia,” ujar Jonathan Marskell.
Dalam hal ini, Jonathan Marskell mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Ditjen Dukcapil sejak tahun 2018. Kerja sama tersebut meliputi pendampingan kepada Ditjen Dukcapil dan membagikan pengalaman Indonesia dalam bidang Dukcapil kepada negara lain.
Menyambung penjelasan Jonathan Marskell, Global Digital ID Expert, Adam Cooper, mengatakan pandemi Covid-19 telah memperburuk sejumlah permasalahan yang seharusnya sederhana menjadi sesuatu yang rumit atau susah.
“Transaksi secara langsung menjadi sebuah masalah. Orang-orang memilih membatasi perjalanan, membawa uang cash atau bekerja dalam kerumunan menjadi sebuah permasalahan, dan layanan kesehatan serta layanan lainnya bekerja di bawah tekanan yang semakin besar sehingga masyarakat bergantung pada negara,” terang Adam Cooper.
Permasalahan akibat pandemi Covid-19 disebut Adam Cooper telah mengakibatkan persediaan barang menjadi terbatas. Alasannya karena jumlah orang yang mampu bekerja sedikit dan adanya pembatasan perjalanan.
Hal lain yang timbul sebagai akibat dari pandemi Covid-19 adalah pengeluaran yang cukup besar dari sebuah negara dalam mengatasi pandemi Covid-19. Adam Cooper mencatat persentase pengeluaran anggaran pemerintah dapat mencapai 80% untuk memenuhi layanan masyarakat.
Ia menyoroti langkah pemerintah di sejumlah negara yang mendigitalisasikan pelayanan publik. Bagi Adam Cooper, pemerintah seharusnya melakukan transformasi layanan publik.
“Pandemi mempersulit pendistribusian layanan itu, padahal makin banyak orang yang membutuhkannya. Pelayanan tidak perlu didigitalisasikan seharusnya ditransformasikan. Kita tidak bisa selamanya terus menggunakan dokumen kertas untuk mengecek secara layak dengan alasan menghindari pengecekan secara langsung. Penggunaan bukti digital untuk identitas dan data yang terpercaya agar layak menjadi sebuah keharusan,” lanjut Adam Cooper.
Adam Cooper mencontohkan jika di Uni Eropa sejumlah pihak telah memperhatikan konsekuensi pandemi Covid-19 terhadap kehidupan dan ekonomi. Hal-hal yang diperhatikan tersebut seperti teknologi baru untuk membantu antarindividu saling terhubung saat bekerja dari rumah dan memfasilitasi pelajar saat pembelajaran jarak jauh dan menjaga keberlangsungan kegiatan bisnis dan pelayanan publik.
Sejumlah pembicara turut hadir dalam DPS Talk kali ini. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rektor UNS Prof. Jamal Wiwoho, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum (FH) UNS, Dr. Isharyanto.Humas UNS
Reporter: Yefta Christopherus AS
Editor: Dwi Hastuti
