UNS — Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyelenggarakan Seminar Nasional terkait konflik yang terjadi antara Negara Israel dan Palestina, Kamis (27/5/2021). Seminar Nasional tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung di kanal Youtube UNS. Sebagai kampus Benteng dan Pelopor Pancasila, UNS merasa perlu untuk berkontribusi dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi isu kemanusiaan akibat konflik Israel-Palestina. Oleh karena itu, Seminar Nasional tersebut menjadi wadah untuk melahirkan pemikiran-pemikiran yang dapat menjadi solusi bagi konflik kedua negara.
Seminar Nasional bertajuk ‘Damai Demi Kemanusiaan Mewujudkan Solusi Konflik Israel-Palestina Pasca Gencatan Senjata’ menghadirkan Menteri Luar Negeri RI, yakni Retno L. P Marsudi yang diwakili oleh Abdul Wahid Maktub selaku Duta Besar Indonesia untuk Qatar Periode 2003 – 2007. Hadir pula Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho yang memberikan sambutan sekaligus membuka acara Seminar Nasional. Sementara pemateri yang hadir diantaranya Prof. Istadiyantha selaku Guru Besar Kajian Timur Tengah UNS, Meutya Hafid selaku Ketua Komisi I DPR RI, dan Salieg Luki Munestri, S.S., M.A yakni Dosen Hubungan Internasional (HI) FISIP UNS. Antusiasme terlihat dari banyaknya peserta yang hadir, yakni mencapai 240-an peserta.
Prof. Jamal mengatakan bahwa konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik yang hampir tidak pernah luput dari pemberitaan media. Bahkan konflik keduanya seperti tidak pernah padam dan selalu memanaskan konstelasi politik di Timur Tengah. Perseteruan Israel-Palestina tidak hanya melibatkan kedua negara, tetapi juga beberapa negara yang turut menyoroti perseteruan tersebut, termasuk Indonesia yang berupaya untuk menciptakan perdamaian bagi keduanya.
“Mengikuti konflik bersenjata Israel-Palestina yang pecah beberapa hari terakhir ibarat kita menonton film perang yang diputar ulang. Berulang kali keduanya terlibat konflik dengan pola dan isu-isu yang sama. Dan juga dengan korban jiwa yang sangat banyak,” tutur Prof. Jamal.
Prof. Jamal juga mengungkapkan bahwa perdamaian harus diwujudkan oleh Negara Palestina dan Israel sebagai bangsa yang maju dan beradab.
“Kami sangat mendukung dikumandangkannya sikap sukacita, suka damai, bersahabat, dan peduli pada sesama manusia demi kemanusiaan,” imbuhnya.
Ketua Komisi I DPR RI yang hadir dalam acara tersebut menuturkan bahwa penjajahan adalah inti persoalan. Selama lebih dari tujuh dekade, konflik antara Israel dan Palestina menempatkan Israel sebagai negara penjajah dan Palestina sebagai negara terjajah. Meskipun, upaya diplomatik melalui tekanan dunia Internasional berhasil mewujudkan gencatan senjata dengan menghadirkan Mesir sebagai mediator utama, tetapi Meutya Hafid mengatakan bahwa langkah perdamaian kedua negara tersebut masih panjang.
“Komisi I DPR sebagai alat kelengkapan Dewan yang membidangi masalah Internasional dan juga pertahanan, intelegen, komunikasi, dan informatika akan senantiasa dan secara terus menerus memastikan bahwa upaya diplomasi Indonesia adalah komitmen untuk membantu Palestina,” ujar Meutya Hafid.
Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sejalan dengan amanah konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa hubungan antar negara harus didasarkan pada prinsip perdamaian dan keadilan. Komisi I DPR RI juga berharap adanya rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina, yakni antara Fatah dan Hamas. Bahkan Komisi I DPR RI mendorong internal Palestina untuk membentuk Pemerintah Persatuan Nasional antara Hamas dan Fatah guna menjaga gencatan senjata.
“Fatah dan Hamas harus didorong dan Indonesia punya kekuatan, punya peran yang besar karena dapat berdialog dengan kedua kelompok dengan cukup baik,” pungkas Meutya Hafid. Humas UNS
Reporter: Alinda Hardiantoro
Editor: Dwi Hastuti
