UNS — Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim, Ph. D, memuji langkah-langkah penyelamatan ekonomi yang diambil pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Ia mengatakan, pemerintah telah memahami betul jika ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor konsumsi. Sehingga, bantuan yang diberikan kepada masyarakat, seperti Kartu Prakerja hingga bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja bergaji di bawah Rp. 5 juta yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, mampu meningkatkan konsumsi masyarakat.
“Kalau tahun ini pertumbuhan ekonomi bisa empat persen, maka pertumbuhan ekonomi kita sudah seperti dulu lagi. Dan, besok-besok mungkin sudah bisa nol persen dan pemerintah saya rasa berhasil karena pattern-nya sudah ketemu,” ujar Lukman Hakim, Ph. D dalam Pekan Webinar Ekonomi Islam DPW Jawa Tengah, Senin (3/5/2021), melalui Zoom Cloud Meeting.
Dalam webinar bertajuk “Peluang dan Tantangan Pemulihan Ekonomi pada Masa Pandemi dalam Perspektif Keuangan Syariah dan Kebijakan Vaksinasi”, ia menerangkan konsumsi Indonesia masih berada di atas 50 persen. Selain itu, konsumsi Indonesia juga ditopang oleh investasi sebesar 30 persen dan ekspor sebesar 17 persen.
Oleh karena itu, Lukman Hakim, Ph. D mengaku bersyukur sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak anjlok terlalu dalam seperti Malaysia. Sejak kasus pertama Covid-19 pada 25 Januari 2020 lalu, perekonomian Negeri Jiran tenggelam dalam resesi bahkan berkontraksi atau minus 5,6 persen yang menjadi catatan terburuk sejak krisis moneter tahun 1998.
“Karena perekonomian kita ‘growth by consumption’. Cara menyelesaikannya dengan konsumsi, maka tidak heran jika kemudian kemarin sejak Agustus pemerintah menggelontorkan dana yang banyak,” ucapnya.
Bad time make good policies
Selain memberikan pujian, Lukman Hakim, Ph. D juga memberikan masukan kepada pemerintah. Ia menuturkan pemerintah perlu belajar dari teknokrat pada masa orde baru (orba) yang mengatakan pada kondisi terburuk sekalipun pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang bagus.
Hal ini sejalan dengan optimismenya terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2021. Ia mengatakan berdasar karakter perekonomian Indonesia, maka yang patut dijaga adalah daya beli masyarakat untuk meningkatkan konsumsi.
Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan pula barang-barang kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan akses yang mudah dan murah.
“Masyarakat tidak perlu panik menghadapi situasi. Dan, harus percaya dengan kerja-kerja pemerintah dalam menangani resesi ini,” tambah Lukman. Hakim, Ph. D.
Dalam webinar tersebut, ia juga mengingatkan pemerintah akan pertarungan antara kementerian dengan lembaga, yang dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ia meminta wacana BI yang dikabarkan akan dikendalikan pemerintah dan peran dan fungsi OJK ditarik ke BI untuk ditunda sementara sampai perekonomian Indonesia benar-benar bebas dari dampak pandemi Covid-19.
Alasannya, saat ini Kemenkeu, BI, OJK, ditambah dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang bahu-membahu mengatasi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.
“Tentang rencana perubahan BI ditarik ke pemerintah dan OJK ditarik ke BI, menurut saya itu bad policies. Kalau mau diubah 2-3 tahun setelah Covid-19 selesai. Karena masa peralihan dulu ketika BI ke OJK butuh dua tahun. Saya khawatir juga begitu. Saya harap bisa menahan diri dalam situasi buruk ini.” Humas UNS
Reporter: Yefta Christopherus AS
Editor: Dwi Hastuti
