FRI Upayakan Revitalisasi GBHN

Kendati dinilai sulit, Forum Rektor Indonesia (FRI) terus mengupayakan agar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bisa kembali berperan dalam pembangunan jangka panjang Indonesia. Isu tersebut menjadi salah satu agenda FRI tahun 2014 dalam acara Konvensi Kampus X dan Temu Tahunan XVI FRI yang digelar Rabu-Kamis (29-30/2) di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta.

Keberadaan GBHN dinilai penting sehingga pembangunan Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan meski terjadi pergantian kepempiminan. Absennya GBHN dalam pembangunan berdampak pada pembangunan berjalan secara segmental dan mengikuti platform partai pemenang pemilu.

Selain itu, keberadaan GBHN dinilai penting guna menghadapi ASEAN Community pada 2015 dan prediksi Indonesia memegang peran penting dalam era Asia pada tahun 2025. “Maka sebelum kebablasan, harus dipikirkan lagi rencana pembangunan jangka panjang,” kata Ketua FRI Ravik Karsidi, beberapa waktu silam.

Untuk mewujudkan kembali GBHN harus dilakukan re-amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Hampir tidak mungkin GBHN dikembalikan, tapi bisa asalkan ada re-amandemen ke-5 UUD. Diwacanakan harus ada rethinking,” ujar Ravik.

Kegiatan bertajuk Kedaulatan Rakyat dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Era Asia juga akan membahas terkait isu perencanaan pembangunan yang integratif dan kepemimpinan nasional pada era Asia. Ravik berkata bahwa pimpinan perguruan tinggi jangan sampai terjebak dalam politik praktis. Menurutnya, pimpinanperguruan tinggi seharusnya bisa berperan dalam politik tingkat tinggi (high politics) dengan memberikan sumbangan pemikiran tanpa adanya pragmatisme.

Konvensi Kampus FRI dan Temu Tahunan XVI FRI dibuka dengan jamuan makan malam bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) pada hari Rabu (29/1). Dilanjutkan dengan paparan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhammad Nuh berjudul Paradigma Baru Pendidikan Nasional Menyongsong Era Asia.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, antara lain: Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana, Ketua DPD RI Irman Gusman, dan beberapa tokoh penting lainnya. [red-uns.ac.id]

Skip to content