UNS – Dalam rangka merayakan hari lingkungan hidup, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan seminar nasional dengan tema pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu menuju kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, pada Kamis (5/7/2018). Dalam seminar nasional ini, PPLH UNS menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia, serta BPDASHL Solo.

Sutarno, Wakil Rektor UNS Bidang Akademik serta Sigit Hardwinarto selaku Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (KLHK) yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi keynote speaker dalam acara tersebut. Ketiga pembicara lain antara lain Sutarman (Kepala BPDASHL Solo), Indartato (Bupati Pacitan), serta Sentot Sudarwanto (UNS).

 Sutarno mengungkapkan bahwa implementasi integrasi pengelolaan DAS pada penerapannya masih kurang maksimal. Untuk itu, perlu diadakan peninngkatan integrasi pengelolaan DAS dari seluruh komponen.

“Perlu adanya peningkatan dari seluruh pihak dalam hal implementasi integrasi pengelolaan DAS yang pada penerapannya kurang maksimal. Dalam hal pengelolaan DAS, UNS berpartisipasi dengan menghasilkan berbagai penelitian, skripsi, maupun tesis tentang pengelolaan DAS. Produk-produk penelitian dapat membantu mengurangi permasalahan pengelolaan DAS,” Sutarno menjelaskan.

Sebagai keynote speaker, Sigit Hardwinarto yang mewakili Siti Nurbaya Bakar, Menteri KLHK, menyampaikan materi mengenai kebijakan nasional dalam pengelolaan DAS yang berwawasan lingkungan hidup. Sigit juga membahas perlunya monitoring dan evaluasi untuk memantau keadaan DAS. Melalui regulasi seperti peraturan menteri sehingga  DAS dapat dikelola dengan baik.

“Regulasi seperti peraturan menteri dapat menjadi acuan untuk mengelola DAS, namun permasalahan yang muncul harus dipecahkan secara bersama sebagai wujud integrasi. Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan pengelolaan DAS terpadu berkelanjutan dapat menjadi solusi dari permasalahan DAS,” ungkap Sigit.

Sigit juga menambahkan bahwa ada tujuh peran forum dalam pengelolaan DAS. Peran pertama yakni membantu pemerintah dalam perumusan kebijakan PDAS. Kedua, yakni membantu pemerintah dalam menyusun rencana PDAS terpadu. Ketiga, forum memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pengelolaan DAS prioritas. Keempat, membantu memantau penggunaan/pemanfaatan SDA DAS. Kelima, membantu mengevaluasi kondisi DAS. Keenam, memberikan masukan penanganan dini bencana alam. Yang terakhir, memobilisasi potensi dari berbagai pihak untuk ambil bagian dalam penyelesaian masalah DAS. humas-red.uns.ac.id/Tni/Isn