Ketua MRPTNI Tanggapi Pesan dari Presiden RI

Ketua MRPTNI Tanggapi Pesan dari Presiden RI

UNS — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (13/9/2021) lalu, mengunjungi Aula Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk menghadiri pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).

Di hadapan rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia, Presiden Jokowi mendorong kampus agar memfasilitasi para mahasiswanya untuk mengembangkan talenta.

Selain itu, Presiden Jokowi juga berpesan agar perguruan tinggi negeri memberikan kemerdekaan belajar bagi mahasiswanya, para rektor harus mengawasi perilaku mahasiswa di luar dan di dalam kampus, hingga bertanggung jawab untuk melahirkan mahasiswa yang unggul dan utuh, serta bebas dari paham radikal.

Menanggapi sejumlah pesan penting yang disampaikan Presiden Jokowi, Ketua MRPTNI yang juga Rektor UNS Prof. Jamal Wiwoho mengatakan saat ini perguruan tinggi negeri tengah menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.

Hal itu dapat dilihat dari dimulainya program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang telah di-launching oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Makarim pada Januari tahun lalu.

Program MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari ilmu di luar Program Studi (Prodi) atau jurusannya selama tiga semester. Rinciannya, satu semester di luar program studi, satu semester di luar fakultas, dan satu smester di luar kampus.

“Jadi, para mahasiswa yang nanti lulus setidak-tidaknya memiliki pengalaman di luar Prodinya selama tiga semester, artinya, pilihan makul ini sangat variatif. Bisa sains, bisa pilihan itu diajukan para mahasiswa karena mereka lebih mengetahui yang di dunia luar,” ujar Prof. Jamal dalam dialog Good Morning Indonesia di MNC News, Jumat (17/9/2021) pagi.

Prof. Jamal mengatakan, untuk mendukung kesempatan belajar bagi mahasiswa di luar Prodi dalam program MBKM, perguruan tinggi harus senantiasa menyempurnakan kurikulum.

Ia tidak ingin kurikulum ‘dikeramatkan’. Justru, menurut Prof. Jamal, kurikulum harus disusun secara bersama-sama, baik dengan dosen, alumni, dan masyarakat.

“Oleh karena itu dalam konteks ini dinamisator dari kurikulum harus terjaga. Kurikulum tidak boleh dikeramatkan. Kurikulum harus banyak-banyak disempurnakan. Mari bersama-sama menyempurnakan kurikulum itu,” tambah Prof. Jamal.

Selain penyempurnaan kurikulum, Prof. Jamal mengutarakan apabila usaha perguruan tinggi negeri untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman juga dapat dilihat dari pembukaan Prodi baru.

Prodi baru yang diinginkan Prof. Jamal adalah Prodi yang ‘kekinian’. Dalam artian, Prodi baru yang didirikan harus mampu menjawab tantangan jaman dan relevan hingga 5-10 tahun yang akan datang.

“Prodi jadul itu kemarin Pak Presiden kalau di FEB ada Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, dan sebagainya. Kita tidak menafikan bahwa Prodi-Prodi itu sudah cukup lama, udah dari dulu sampai sekarang. Tetapi, di era yang begitu cepat perubahannya maka diharapkan kampus itu kalau mengajukan Prodi baru, ya Prodi yang keininian, yang menjawab tantangan jaman,” terang Prof. Jamal.

Kekhawatiran radikalisme di kampus

Dalam dialog Good Morning Indonesia di MNC News, Prof. Jamal juga memberikan tanggapannya atas kekhawatiran Presiden Jokowi terhadap paham radikal di kampus.

Prof. Jamal mengatakan, perbedaan yang terjadi di dalam kampus pasti ada. Namun, tidak boleh ada paham radikal yang berkembang.

Prof. Jamal mengungkapkan, sesuai dengan peraturan pemerintah soal pembinaan aparatur negara, dosen dan tenaga kependidikan akan dibina. Tujuannya, agar memahami visi pemerintah.

Selain itu, pembinaan dosen dan tenaga kependidikan di kampus, juga ditujukan agar perguruan tinggi negeri dapat turut serta menyukseskan program-program yang sudah dicanangkan pemerintah.

“Saya rasa salah satu keputusan yang bisa dilakukan melakukan dialog, pertemuan-pertemuan karena kampus adalah tempat untuk menyemai berbagai perbedaan. Di situlah berbeda namun kita bersama-sama memfokuskan dan melakukan program-program perbaikan untuk menyukseskan program pemerintah itu sendiri,” pungkasnya. Humas UNS

Reporter: Yefta Christopherus AS
Editor: Dwi Hastuti

Skip to content