UNS — Dalam rangka memperingati hari perempuan sedunia, komunitas Girl Up Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar webinar International Women Day (IWD) bertajuk  #BreakTheBias bukan wani ditata tetapi wani ing tata ‘Perempuan Jawa dan Budaya Patriarki’ pada (8/3/2022) melalui Zoom Meeting.

Kegiatan tersebut menelisik lebih dalam mengenai budaya patriarki yang masih langgeng dan berkembang di budaya Jawa dengan menghadirkan 3 narasumber yakni Program Director of Jakarta Feminist dan Co-Director of Hollaback! Jakarta, Anindya Restuviani, Lecture and the Head of Law, Gender, and Society Research Fakultas Hukum UGM, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D, dan Project Officer CREATE (Creative Youth for Tolerance) Program at Hivos SEA, Nisrina Nadhifah Rahman.

Berlatar belakang dari masih banyaknya status dan peranan perempuan yang belum sejajar dengan laki-laki, misalnya budaya patriarki yang berkembang di Jawa memiliki istilah-istilah yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sebagai contoh terdapat istilah ‘konco wingking’ dan ‘suargo nunut, neraka katut’ yang menempatkan seakan perempuan tidak memiliki kendali atas hidupnya dan masa depan perempuan hanya tergantung pada suaminya saja.

Kekerasan dan diskriminasi gender diawali dengan adanya budaya patriarki yang melekat mengakibatkan masih banyak hal-hal yang dimaklumi, sehingga melahirkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang berbasis gender. “Kami berharap nantinya acara ini dapat memberikan ilmu, pengetahuan, dan kebermanfaatan terutama untuk menghentikan budaya patriarki pada masyarakat Jawa sebagai langkah preventif dalam mencegah, mengurangi, bahkan menghapus adanya ketimpangan gender,” ungkap Santi Pratiwi, Wakil Ketua Girl Up UNS.

Tentang Budaya Patriarki

Sebagai pemantik, Anindya menyampaikan bahwa patriarki ini sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Dalam sistem patriarki, laki-laki mendominasi dalam peran kepemimpinan keluarga, politik, otoritas moral, privilege sosial, dan penguasaan properti. Dengan adanya subordinasi peran perempuan maka hal tersebut menjadikan rentan akan adanya diskriminasi atau kekerasan yang berbasis pada gender. “Di dunia patriarkis kalau teman-teman perhatikan, selama pandemi Covid-19 ini apabila orang meyakini patriarki maka yang urusan domestik berarti urusan perempuan sehingga yang memiliki beban bertambah pasti perempuan,” ujar Anindya.

Ketika berinteraksi dengan berbagai isu kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan, maka tidak bisa lepas dari membahas budaya. Terutama budaya dalam konteks dimana perempuan berada. Sri Wiyanti berpendapat budaya patriarki ini tidak hanya di Jawa saja, tetapi juga ditemukan di dalam budaya lain atau bahkan suatu komunitas. “Budaya patriarki itu dapat ditemukan di banyak komunitas, di banyak budaya, tidak terlepas apakah di masyarakat parental, patrilineal, atau matrilineal,” jelasnya.

Budaya sebagai konstruksi sosial yang bersifat tidak stagnan, bisa diubah apabila ingin merubahnya. Di dalam budaya patriarki terdapat nilai-nilai yang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap laki-laki dan perempuan. Sedangkan di bidang hukum, ada yang mengatakan sebagai gender stereotype. Dimana nantinya masuk ke dalam sistem hukum dan mempengaruhi bagaimana hukum itu bekerja.

Mengenai upaya menghentikan budaya patriarki, Nisrinia memberikan beberapa edukasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengutamakan need based approach berusaha mendengarkan korban, membuka ruang diskusi yang aman dan seluas-luasnya tanpa menjadikan hal-hal tertentu sebagai ‘tabu’, mencoba dan berani untuk mengkritik suatu hal yang dirasa kurang adil, berusaha kreatif, interaksionalitas, dan upayakan menjaga relasi dengan berbagai pihak. Humas UNS

Reporter: Erliska Yuniar Purbayani
Editor: Dwi Hastuti