UNS — Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar dialog terbuka dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Republik Indonesia (RI), Rabu (27/4/2022). Mengangkat tajuk ‘Penguatan dan Kerja  Sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)’ dialog terbuka tersebut dihadiri langsung oleh Budi Purwanto, Kepala Biro Hukum Kemenkomarves RI.

Dipimpin dan dibuka oleh Dekan FISIP UNS, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si., penyelenggaraan dialog terbuka juga turut dihadiri Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan FISIP UNS, Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi FISIP UNS, Dr. Kristina Setyowati, M.Si., Kepala Program Studi (Prodi) di lingkungan FISIP UNS serta sivitas akademik FISIP UNS lainnya.

“Program MBKM merupakan salah satu manifestasi dari rintisan program-program yang dapat memberikan banyak manfaat. Kegiatan MBKM bagi mahasiswa ini sejalan dengan strategi Kemenkomarves dalam pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak hanya dari aspek Ilmu Politik, namun juga merambah ke Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi dan infrastruktur yang banyak memberi kesempatan kepada mahasiswa UNS,” ungkap Prof. Ismi dalam sambutannya.

Format kerja sama akan dilakukan dalam rangka melaksanakan rencana strategis di dalam lingkup kemaritiman dan investasi sesuai kebutuhan tugas dan fungsi yang kemudian dilakukan secara inklusif, inovatif, bermakna, berdampak, serta pengambilan pengalihan kerja sama strategis dengan 7 kementerian.

Budi Purwanto menegaskan bahwa kerja sama yang dilakukan harus menaati dan memenuhi prinsip, yakni dari politik, hukum (aspek Yuridis), keamanan yang mana tidak disalahgunakan dan harus sesuai dengan substansi naskah kesepakatan bersama. Sebagai implementasi dari kerja sama, Kemenkomarves juga akan menerima mahasiswa-mahasiswa dari FISIP UNS sebagai analis kebijakan.

Dr. Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, S.Sos., MPA., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS menyampaikan kegiatan dialog terbuka ini merupakan suatu peluang yang menjanjikan dan komprehensif. “Hal ini pun berkenaan dengan peningkatan nuansa akademik disesuaikan dengan profil lulusan di Prodi Ilmu Administrasi Negara yakni sebagai analis kebijakan publik, administrator publik, birokrat, akademisi dan peneliti, serta pengelola kegiatan lapangan yang relevan dengan isu-isu publik dalam mewujudkan nilai-nilai publik,” tuturnya.

Sejalan dengan program Kemenkomarves, Dr. Wahyuni turut menginisiasi beberapa hal diantaranya magang bersertifikat yang harus di rekognisi dengan mata kuliah dan disesuaikan dengan kalender akademik, pembelajaran dari praktisi (kuliah pakar) sehingga mahasiswa mendapatkan pengayaan pembelajaran, exchange of expertise bukan hanya mahasiswa dan dosen, namun untuk tenaga kependidikan, dan penguatan riset dosen.

Sedangkan dari Prodi Ilmu Komunikasi juga menginisiasi beberapa kegiatan diantaranya, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan komunikasi publik mengenai program atau kebijakan melalui berbagai media (baik media massa konvensional maupun media baru), kolaborasi pembuatan atau produksi konten komunikasi publik sebagai salah satu implementasi MBKM dan case/project based learning mahasiswa, serta riset persepsi publik dan isi media terkait program atau kebijakan dari Kemenkomarves. Permintaan pelaksanaan kegiatan magang bersertifikat MBKM ini juga harus  sesuai dengan bidang jurnalistik, kehumasan, advertising, radio, dan video sebagai mata kuliah spesialisasi di Prodi Ilmu Komunikasi.

Menutup dialog terbuka tersebut, Budi Purwanto menyampaikan kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan MBKM ini tidak hanya berpusat pada sektor kedaulatan maritim, namun juga sumber daya, infrastruktur, investasi, tourism, dan ekonomi kreatif. “Mahasiswa dalam kegiatan pembelajarannya, tidak hanya berkutat pada teori namun juga pada proses dan praktik. Contohnya pada saat menyampaikan dan pengelolaan kebijakan publik, penyusunan organisasi, penyusunan SOP, serta pengembangan reformasi birokrasi. Begitu pula dengan peran pengelolaan komunikasi publik serta komunikasi dua arah turut menjadi salah satu kegiatan penting, utamanya dalam pengelolaan dan pengkoordinasian kebijakan publik. Kegiatan dialog ini, merupakan perwujudan sinergi, dukungan, dan ketersaling-hubungan dengan mitra terbaik,” jelasnya. Humas UNS

Reporter: Erliska Yuniar Purbayani
Editor: Dwi Hastuti