Berita Terkini

Pengabdian Masyarakat Pusdemtanas UNS Bimbing Pemkab Nganjuk Susun SOTK

By 6 August 2020 No Comments

UNS – Pusat Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dengan membimbing Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nganjuk menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Selasa (4/8/2020), di Ruang Anjuk Ladang Kompleks Pemda Nganjuk.

Kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk “Bimbingan Teknis Pembentukan SOTK Berdasarakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kabupaten Nganjuk” dipimpin langsung Kepala Pusdemtanas LPPM UNS, Dr. Sunny Ummul Firdaus, dengan didampingi Dr. Waluyo dan Gayatri Dyah Suprobowati, SH., M.H.

Dalam pertemuan yang digelar selama 3,5 jam tersebut, Dr. Sunny membuka jalannya Focus Group Discussion (FGD) dengan menyinggung evaluasi terhadap SOTK perangkat daerah.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, area perubahan reformasi birokrasi meliputi bidang organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir, dan budaya kerja aparatur,” ujar Dr. Sunny.

Dalam hal ini, Dr. Sunny yang juga pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) UNS menjelaskan satu per satu alat ukur evaluasi SOTK.
Pertama, perumusan tujuan disetiap satuan dan subsatuan organisasi harus dilahirkan dari suatu tujuan yang jelas dan selaras dengan tujuan organisasi.

“Disamping aturan yang sudah baku juga harus berdasarkan teori-teori organisasi dan visi-misi kabupaten,” lanjut Dr. Sunny.

Kedua, departemenisasi filosofi terbentuknya suatu lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai prinsip dasar pembentukan lembaga adalah kesamaan fungsi yang disatukan dalam satu SKPD.

Ketiga, pembagian kerja atau spesialisasi sebagai upaya pengelompokkan tugas dan aktivitas yang sejenis sesuai dengan prinsip-prinsip spesialisasi. Jika prinsip-prinsip ini tidak dipenuhi maka akan terjadi kesamaan tugas dalam satu unit organisasi.

Keempat, kesatuan komando atau perintah dalam sebuah organisasi sangat penting untuk menjamin kejelasan dan ketegasan dalam hal saluran perintah-perintah melalui rantai komando yang hirarkis. Sehingga tercipta rantai kontinuitas dalam pelaksanaan tugas sehingga tujuan organisasi tercapai.

Dan, kelima adalah rentang kendali kemampuan pimpinan untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya.

“Prinsip rentang kendali berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang pimpinan. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik,” jelas Dr. Sunny.

Oleh karenanya, Dr. Sunny mengingatkan semakin besar jumlah rentang hubungan rentang kendali dan koordinasi akan semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Humas UNS

Reporter: Yefta Christopherus AS
Editor: Dwi Hastuti

Leave a Reply