UNS – Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyelenggarakan The International Conference For Democracy And National Resilience 2023 (ICDNR) yang ke-3. ICDNR kali ini mengusung tema mengenai Election Integrity : A Framework for Giaranteening The Democracy Rights and Fairness in The Modern Era. Tema yang diangkat sesuai dengan kondisi Politik yang ada di Indonesia saat ini yaitu mendekati diselenggarakannya Pemilu 2024. Konferensi kali ini diikuti dari 17 negara peserta, antara lain Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Syria, Egypt, Yaman, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Sudan, Somalia, Timor Leste, Perancis, Vietnam, Tanzania, dan juga Indonesia.
ICDNR yang ke-3 dengan mengundang beberapa pembicara yaitu Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. sebagai keynote speaker. Beliau merupakan Chairman of the Indonesian Constitutional Court Indonesia. Kemudian pembicara utama yaitu Prof. Glasser Henning Raeiner dari German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance, Prof. Dr Khoo Ying Hooi dari Universitas Malaya Malaysia, Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. dari Universitas Sebelas Maret Indonesia, Dr. Rahmat Bagja, SH., LL.M. selaku Chairman of the Election Supervisory Board Indonesia. Dimoderatori oleh Kukuh Tejomurti, S.H., LL.M. dari UNS.
Acara di buka Oleh Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. selaku Plt. Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS. Dalam sambutan pembukaannya, beliau menyampaikan terima kasih kepada para pembicara dan peserta dari berbagai negara yang telah hadir dan berpartisipasi dalam ICDNR 2023.
“Musim ini ICDNR mengangkat topik Demokrasi. Topik tersebut adalah kondisi politik Indonesia terkini yang mendekati Pemilu 2024. Semoga para pembicara dapat memberikan wawasan bagi kita semua dan memberikan hal-hal baru sehingga dapat berkontribusi dalam dunia Pendidikan,” imbuh Prof. Kuncoro.
Agenda selanjutnya adalah penyampaian materi dari para pembicara dan juga sesi diskusi. Materi yang pertama disampaikan oleh keynote speaker yaitu Prof. Anwar mengenai Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian PHPU. Beliau menyampaikan bahwa pemilihan umum merupakan mekanisme konstitusional bagi rakyat untuk menaklukan suksesi kepemimpinan nasional. Mekanisme Pemilu merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai sebuah negara demokrasi. Tanpa Pemilu maka tidak akan ada demokrasi, dan tanpa demokrasi maka tidak ada kedaulatan rakyat dalam proses bernegara. Maka proses Pemilu dikatakan sebagai pesta demokrasi bagi rakyat.
“Saat ini kita patut bersyukur bahwa proses penyelesaian Pemilu telah didesain dengan lebih baik. Utamanya adalah mengenai penjadwalan kampanye. Hiruk pikuk Pemilu tidak seekstrim Pemilu tahun 2019 lalu yang berlangsung hampir satu tahun sebelum Pemilu dilaksanakan. Pemanfaatan media sosial yang berlebihan dan bersifat profokatif juga jauh lebih menurun. Artinya, proses Pemilu tahun 2024 dapat dikatakan berjalan lebih matang dari sebelumnya. Masyarakat secara bijaksana, telah lebih arif dalam memilah dan memilih informasi yang diterima,” terang Prof. Anwar. HUMAS UNS
