UNS — Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah menjalankan beberapa program demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini juga menyasar ke berbagai lini, baik lini pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Beberapa program tersebut diantaranya, Asesmen Nasional, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang fleksibel, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta program terkait dengan guru dan tenaga pengajar.

Program yang dibentuk Pemerintah tersebut harapannya dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Tentu, karena program baru banyak tantangan yang harus dihadapi. Hal ini pun serupa dengan yang disampaikan oleh Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

“Program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan misalnya saja, program MBKM, saya melihat karena program tersebut sifatnya program baru pemerintah seperti tergagap-gagap dalam mengimplementasikannya. Banyak tantangan demi tantangan yang harus dihadapi,” ujar Prof. Jamal saat menjadi narasumber webinar Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia “Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek”, Minggu (19/6/2022). Kegiatan webinar digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan langsung via YouTube Indikator Politik Indonesia.

Acara ini dihadiri Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek, Anang Rustanto, S.E., M.A.; Direktur Esekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, Ph.D.; dan Peneliti Senior Indikator, Dr. Rizka Halida, M.Psi.

Adapun tantangan yang dimaksud Prof. Jamal meliputi tantangan dalam pemerataan kualitas guru untuk mengurangi disparitas kualitas pendidikan masing-masing sekolah, penerapan pembelajaran dengan Higher Order Thinking Skills (HOTS), peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan materi dan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, menyeimbangkan antara fleksibilitas pembelajaran dengan penjaminan mutu pembelajaran, implementasi assesmen kompetensi minimum dan survey karakter yang berkualitas dan komprehensif, recovery atas potensi learning loss yang mungkin terjadi selama pembelajaran daring karena pandemi Covid-19, mendorong kemandirian belajar siswa, sehingga tidak terlalu bergantung pada guru, peningkatan fasilitas sekolah terutama kaitannya dengan fasilitas berbasis teknologi, revitalitasi pendidikan karakter dan soft-skills siswa sesuai dengan yang diamanatkan di UU Pendidikan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Jamal juga mengatakan bahwasanya kualitas pendidikan di suatu negara berkorelasi erat dengan tingkat inovasi dan menjadi salah satu tolok ukur daya saing bangsa. Daya saing bangsa yang tinggi akan mendorong pada kemandirian dan pada akhirnya akan membawa pada kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas menjadi necessary condition bagi terciptanya bangsa yang inovatif dan berdaya saing. Ia pun setuju bahwa terobosan baru dalam dunia pendidikan melalui sejumlah program yang tengah dijalankan pemerintah, mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Maka untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan beberapa strategi. Pertama, membuat Pilot Project menjadikan satu kampus sebagai percontohan kampus excellent dalam penerapan program MBKM. Kedua, membuat pilot project 8 kampus yang masing-masing kampus tersebut dipersiapkan mempunyai keunggulan di salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Ketiga, membuat dialog yang dilakukan secara intensif, terstruktur dan terukur untuk menjadikan MBKM menjadi sebuah explicit knowledges bagi sivitas akademika. Keempat, membuat sosialisasi yang dilakukan secara intensif, terstruktur dan terukur untuk menjadikan guru penggerak atau sekolah penggerak,” terang Prof. Jamal.

Sementara itu, kegiatan webinar juga turut disampaikan hasil Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia “Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek” oleh Peneliti Senior Indikator, Dr. Rizka Halida, M.Psi. Hasil survei tersebut dapat diakses melalui laman indikator.co.id/rilis-survei-19-juni-2022.

“Hasil survei ini harapannya dapat menjadi salah satu acuan dalam menetapkan langkah selanjutnya dari program-program pemerintah yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi rujukan bagi pemerhati masalah pendidikan di Indonesia,” tutup Rizka. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Editor: Dwi Hastuti