UNS — Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum memaparkan materi mengenai Menyehatkan Tata Niaga Bahan Pokok-Beras di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber webinar Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum (FH) UNS. Webinar bertema Tata Niaga Bahan Pangan Pokok ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting pada Kamis (24/3/2022). Ada pun penyelenggaraan webinar juga masih dalam rangkaian untuk memperingati Dies Natalis ke-46 UNS.
Prof. Jamal menyampaikan bahwasanya terjadinya pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan dalam manajemen (tata niaga) pangan pokok di masyarakat (salah satunya komoditas beras di Indonesia).
“Hal ini menyebabkan potensi penurunan produksi, instabilitas harga, serta perubahan perilaku dan preferensi konsumsi pangan di masyarakat. Sehingga perlu diimbangi dengan manajemen pangan yang mampu menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut,” tutur Prof. Jamal.
Melihat hal ini, Prof. Jamal menawarkan beberapa solusi untuk kembali menyehatkan tata niaga bahan pokok dalam hal ini komoditas beras di Indonesia. Karena apabila dibiarkan akan mengganggu rantai pasok pangan, berdampak buruk bagi kesejahteraan petani, juga anjloknya harga komoditas pangan di Indonesia.
“Solusi pertama diperlukan perluasan panen dan produksi padi. Hal ini supaya produksi beras tetap dapat mencakup kebutuhan konsumsi untuk tahun-tahun berikutnya,” ungkap Prof. Jamal.
Kemudian pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan food estate terkait apakah pembukaan lahan baru (sawah) benar-benar dapat meningkatkan produksi beras tanpa merusak lingkungan dan ekosistem di dalamnya.
“Selanjutnya membuat kebijakan mengenai penentuan harga gabah atau beras dengan melibatkan petani, sehingga ada penguatan posisi petani. Kemitraan dengan petani perlu dijalin dari proses produksi hingga pemasaran. Ini dikarenakan harga gabah di tingkat petani dan penggilingan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Begitu pula harga beras di penggilingan. Ketidakpastian ini yang membuat petani bimbang untuk menjual hasil padi terlebih lagi jika musim panen harganya yang turun,” urai Prof. Jamal.
Prof. Jamal melanjutkan pemerintah juga perlu turun tangan dalam proses distribusi beras. Hal ini dikarenakan ada 9 provinsi di Indonesia yang mengalami defisit komoditas beras, sehingga harus memasok beras dari provinsi yang mengalami surplus beras.
“Juga meningkatkan peran Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam menyerap gabah petani serta mengendalikan transfer daerah yang surplus ke defisit,” tambah Prof. Jamal.
Sebagaimana yang diungkapkan Prof. Jamal ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras juga dapat diatasi melalui diversifikasi pangan lokal dengan mensubstitusi karbohidrat selain dari beras. Bisa diganti dengan jagung, sagu, singkong, kentang, dan sumber karbohidrat lainnya yang merupakan hasil produksi alam dengan tetap menjaga kearifan lokal masyarakat setempat.
“Terakhir karena margin perdagangan dan pengangkutan di Indonesia paling besar ada pada pedagang eceran, maka untuk menurunkannya perlu mengendalikan rantai pasok beras. Ini dapat dilakukan dengan memperpendek rantai pasok agar lebih efisien, sehingga petani lebih diuntungkan dan konsumen tidak dirugikan,” pungkas Prof. Jamal. Humas UNS
Reporter: Lina Khoirun Nisa
Editor: Dwi Hastuti
