UNS – Kelompok Studi dan Penelitian ‘Principium’ Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (FH UNS) memborong tiga penghargaan sekaligus pada ajang Diponegoro Law Fair 2018 (DLF 2018) yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Minggu (28/10/ 2018). Tiga penghargaan tersebut adalah juara 1 dan 2 Legislative Drafting (Perancangan Undang-Undang) serta Juara Umum Diponegoro Law Fair 2018.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerja sama dengan FH Undip, KSP ‘Principium’ FH UNS mengirimkan dua tim yaitu Tim Adam Malik dan Tim Abdul Haris Nasution. Penampilan keduanya sukses menuai apresiasi dari pihak MPR RI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Prof. Hendrawan Supraktikno, dan Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Yana Indrawan.
“Komentarnya Allhamdulillah baik ketika kita bahas ketetapan MPR No. IX/2001/MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di berkas Legislative Drafting. Dari Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Bapak Drs. Yana Indrawan, beliau mengapresiasi penampilan kami yang cukup komprehensif dan juga memberikan masukan kepada kami untuk ke depannya agar lebih baik,” kata Kaharuddin Aldian, Ketua Divisi Penelitian KSP ‘Principium’.
Tim Adam Malik yang terdiri dari Elisabeth Felita Silalahi, Delasari Krisda Putri, Reskiah Dwi Wiraningtyas P., Madani Mahsaputri Wijayanto menyabet juara pertama untuk kategori Legislative Drafting. Sedangkan juara kedua diraih oleh tim Abdul Haris Nasution yang beranggotakan Wolastian Jati Risdianto, Putri Noor Ilmi, Gresa Salsabila, Oktafa Primana, dan Nabilah Wahyunintyas. Mereka berhasil menyisihkan tim terbaik dari perguruan tinggi terkemuka lainnya seperti Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Brawijaya (UB).
Dalam kompetisi Legislative Drafting, tim mahasiswa UNS menyampaikan ide dan gagasan mereka untuk Perancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Menurut mereka, UU yang sudah dibuat pemerintah masih terdapat banyak kelemahan sehingga mereka terdorong untuk membuat naskah undang-undang perubahan yang baru khususnya tentang pertambangan dan minerba.
Kedua tim pun mengusulkan sederet gagasan dalam berkas Legislative Drafting. Di antaranya, penyesuaian Putusan MK serta UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemindahan kewenangan perizinan pertambangan rakyat dari kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, penegasan peranan inspektur tambang, pengaturan kewajiban divestasi saham secara komprehensif, kewajiban melakukan reklamasi dan pascatambang dengan penambahan sanksi pidana dan pemberdayaan masyarakat dalam reklamasi tambang.
Usulan berkas RUU tersebut berhasil mengantarkan mereka ke babak final. Di tahap itu, mereka bersaing dengan tim dari UI, UB dan Unpad.
“Allhamdulillah, bisa menang dan membawa nama baik UNS lebih baik lagi. Kami sangat tidak menyangka dapat meraih juara 1 dan 2 mewakili FH UNS dan sangat bersyukur karena perjuangan dan pengorbanan kami selama 3 bulan tidak sia-sia,” kata Kaharuddin.
Sepak terjang KSP ‘Principium’ FH UNS memang tidak perlu diragukan lagi. Sebelum penghargaan ini, KSP ‘Principium’ FH UNS telah mengantongi prestasi membanggakan dari berbagai kompetisi bergengsi lainnya seperti juara 3 Business Law Competition FH UI dan juara 2 Islamic Law Fair FH Undip. Humas UNS
