UNS – Peran perempuan dalam pengambilan keputusan membuat kebijakan menjadi satu hal yang hangat untuk diperbincangkan. Usaha untuk memperjuangkan suara perempuan terus diupayakan diberbagi aspek kehidupan, salah satunya dalam pemerintahan. Tidak sedikit kebijakan-kebijakan terkait dengan perempuan lahir bersama dengan pertanyaan bagaimana aturan tersebut bisa lolos untuk disahkan.
Kamis (3/5/2020), di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan kuliah umum dengan tema Perempuan dan Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik di Parlemen. Pada kesempatan tersebut hadir Dr. Nihayatul Wafiroh, MA selaku Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai pembicara utama. Kuliah umum ini dihadiri oleh mahasiswa FISIP khususnya Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara.
Permasalahan yang sering dihadapi oleh perempuan pada umumnya di Indonesia adalah tentang pandangan atau stigma masyarakat. Tidak sedikit masyarakat menilai seorang perempuan dari fisiknya bukan dari kemampuan apa yang dimiliki. Konsep tersebut belum bisa berubah seratus persen. Hal ini terjadi juga karena dari dalam diri perempuan tersebut belum sepenuhnya percaya dengan dirinya sendiri.
Dr. Nihayatul Wafiroh, MA menjelaskan bahwa permasalahan ini bisa dilihat dari dua sisi yaitu internal dan eksternal. Salah satu sisi internal yang dijelaskan adalah perempuan belum memiliki rasa percaya diri untuk tampil dihadapan public serta belum semua perempuan aktif merubah stigma peran perempuan di parlemen. Dari dalam diri beberapa perempuan belum bisa percaya diri dan aktif memberikan kontribusi nyata. Sebab itulah yang membuat peran mereka hanya dilihat sebagai pelengkap. Kemudian melihat dari sisi eksternal dimana isu gender dan ketidakadilan masih hangat terjadi dimasyarakat saat ini.
Tetapi semua itu tidak lantas menyurutkan semangat perempuan untuk terus bergerak. Seperti Dr. Nihayatul Wafiroh, MA yang terus mengupayakan untuk memberikan kontribusi bagi perempuan minimal disekitarnya. Beliau menceritakan bahwa selama ini selalu mendukung staf perempuan di timnya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Sebagai perempuan yang bekerja di dunia politik tentu akan menemui berbagai tantangan. Salah satunya pada saat pengambilan keputusan. Suara perempuan yang masih menjadi minoritas merupakan pekerjaan rumah bagi wakil rakyat perempuan untuk bisa menyuarakan aspirasinya.
“Menurut saya sebagai seorang wakil rakyat perempuan hal pertama yang harus diingat adalah kita perlu memiliki sikap tidak cukup puas dan mau belajar. Berawal dari hal ini akan berkembang ketika nanti menyuarakan pendapat atau argument bisa memberikan pendapat beserta data yang mendukung. Sehingga bisa diterima dan tidak dipandang sebelah mata, perlu adanya opini dan keputusan dari perempuan tersebut dalam memberikan pendapatnya,” Ujar Dr. Nihayatul.
Kondisi di parlement Indonesia sendiri sudah baik dan tidak terlalu besar dalam membandingkan perempuan dan laki-laki. Beliau percaya bahwa suara perempuan terus mendapat bagian. Kondisi ini pun disadari memang tidak sepenuhnya akan bertahan lama. Tetap perlu adanya perbaikan dari wakil dewan perempuan untuk bisa terus memperbaiki diri.
Terkait hal ini tentu akan ada pergantian generasi yang duduk di kursi pemerintahan, sehingga pada kesempatan tersebut Dr. Nihayatul Wafiroh berpesan kepada mahasiswa bahwa menjadi seorang wakil rakyat harus memahami 3 hal. Yaitu jangan lelah untuk belajar, jangan menjatuhkan orang lain dan pahami peran wakil rakyat yang mengabdi bagi masyarakat dan melayani masyarakat. Humas UNS/Ratri
