Gelar Webinar Nasional, FP UNS Bahas Perpres Nomor 35 Tahun 2022

Gelar Webinar Nasional, FP UNS Bahas Perpres Nomor 35 Tahun 2022

UNS — Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar webinar nasional. Kegiatan dini diselenggarakan melalui kerja sama FP UNS dengan Asosiasi Prodi Penyuluhan, Komunikasi Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia dan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor. Webinar tersebut mengangkat tema ‘Mengawal Peraturan Presiden Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian Indonesia’.

FP UNS menghadirkan empat narasumber dalam webinar yang berlangsung pada Rabu (6/4/2022) ini. Keempat pembicara tersebut adalah Ir. Bustanul Arifin Caya M.DM., Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Prof. Dr. Ir. Sumardjo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, Guru Besar Universitas Lampung dan Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, dosen FP Universitas Andalas.

Gelar Webinar Nasional, FP UNS Bahas Perpres Nomor 35 Tahun 2022

Turut hadir pula Dekan FP UNS, Prof. Samanhudi, Ketua Asosiasi Prodi Penyuluhan, Komunikasi Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Dr. Sapja Anantanyu, M.Si. dan Direktur Polbangtan Bogor, Dr. Detia Tri Yunandar, M.Si.

Dalam sambutannya, Dr. Sapja Anantanyu mengatakan bahwa penyuluh pertanian sebagai sistem pendidikan non formal bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian memiliki posisi penting dalam pembangunan pertanian.

“Diharapkan kemampuan dan kemandirian petani dapat terwujud serta dapat menyediakan pangan dan mendukung pembangunan pertanian,” katanya.

Prof. Samanhudi juga menyambut baik langkah yang dilakukan dalam mencermati peraturan presiden. Ia berharap semoga melalui kegiatan ini dapat memayungi secara kelembagaan para penyuluh pertanian yang selama ini banyak dibuat bingung karena adanya peraturan pemerintah dan daerah. Hal ini membuat setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda.

Sementara itu, pemateri pertama yaitu Ir. Bustanul Arifin Caya, M.DM. menyampaikan tentang hal-hal yang mendasari lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2022 yang terbit pada 4 Maret 2022 lalu.

Gelar Webinar Nasional, FP UNS Bahas Perpres Nomor 35 Tahun 2022

“Pertama, untuk meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan diperlukan upaya strategis peningkatan produksi dan produktivitas. Kemudian, pengaturan distribusi serta keamanan dan kualitas pangan yang memiliki daya tambah dan daya saing. Perlu upaya strategis agar target-target tersebut tercapai. Ini membutuhkan penguatan sumber daya manusia dan penerapan inovasi teknologi pertanian tepat guna, efektif, dan efisien,” katanya.

Pemateri selanjutnya, Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin yang merupakan Guru Besar Universitas Lampung memaparkan materi tentang eskpektasi efektivitas dari perpres tersebut.

“Langkah ini kita sebut sebagai strategi supaya lebih kompatibel dalam penguatan kelembagaan dan hubungan kerja. Yang berhubungan dengan ketenagaan ini disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan dari teman-teman di provinsi dan kota. Hal ini karena urusan pengangkatan pegawai itu mudah-mudah sulit, ketenagaan ini hubungan dengan jenjang karier para penyuluh,” jelas Guru Besar Universitas Lampung tersebut.

Ia juga berpendapat, keputusan juga diserahkan oleh wilayah apabila menghendaki untuk mendidik para penyuluh. Namun, hal tersebut harus dengan kejelasan hak yang akan mereka terima.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Sumardjo. Guru Besar IPB tersebut menuturkan bahwa akan ada peraturan-peraturan yang lebih menyejahterakan para penyuluh pertanian. Peraturan tersebut dapat berupa peraturan penguatan hubungan kerja, peningkatan kapasitas penyuluh aparatur sipil negara (ASN), penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta.

Narasumber terakhir, Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung juga berharap melalui perpres ini dapat mendorong kemajuan para masyarakat melalui penyuluh itu sendiri.

“Melalui perpres ini, akan terjadi dua kemungkinan, yaitu transfer teknologi dan sumber daya manusia,” katanya. Humas UNS

Reporter: Bayu Aji Prasetya
Editor: Dwi Hastuti

Gandeng Kedutaan Besar Norwegia, FISIP Gelar Webinar UNS Global Fiesta

Gandeng Kedutaan Besar Norwegia, FISIP Gelar Webinar UNS Global Fiesta

UNS — Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan webinar yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta pada Jumat (8/4/2022). Webinar ini merupakan salah satu rangkaian dari acara internasional bertajuk “UNS Global Fiesta” yang digelar dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-46 UNS tahun 2022. UNS Global Fiesta merupakan acara yang menghadirkan representasi dari Kedutaan Besar negara-negara sahabat yang ada di Indonesia, yakni Norwegia (8 April 2022), Malaysia (14 April 2022), Amerika Serikat, dan Swedia.

Webinar ini menghadirkan 92 peserta. Dalam webinar ini, Kedutaan Besar Norwegia diwakili oleh Eivind Forbord Røvig, Second Secretary of The Royal Norwegian Embassy in Jakarta, Indonesia. Terdapat pula Rezza Akbar selaku Dosen Program Studi (Prodi) Sosiologi FISIP UNS yang menjadi moderator dalam acara yang dibuka oleh Wakil Dekan Umum dan Keuangan FISIP UNS, Dr. Ahmad Zuber.

Dalam pemaparan materinya, Eivind Forbord Røvig menjelaskan bagaimana sejarah Norwegia sebagai bangsa Viking hingga kemudian saat ini menjadi bangsa yang maju, meski tergolong kecil dalam konteks luas wilayah dan jumlah populasi penduduk.

Røvig menjelaskan bahwa saat ini Norwegia berhasil mengandalkan hydro energy berupa pemanfaatan sumber daya air mereka sebagai sumber energi. Hal ini merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien dan ramah lingkungan, meskipun secara ekonomi Norwegia terbantu dengan ditemukannya sumber daya minyak di perairan Norwegia dengan jumlah besar. Akan tetapi, kebijakan green policy pemerintah Norwegia menetapkan bahwa minyak hanya diproduksi untuk dijual ke luar negeri. Maka, sumber energi domestik difokuskan pada komitmen nasional untuk memanfaatkan hydro energy yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, Røvig juga menjelaskan bagaimana penanganan pandemi Covid-19 di Norwegia. Dalam penjelasannya, Røvig menyatakan bahwa sejak kemunculan pandemi Covid-19, pemerintah Norwegia mendistribusikan vaksin pada seluruh penduduk, kemudian mewajibkan mereka untuk tinggal di rumah sementara waktu.

Kebijakan lockdown ini berjalan efektif, sehingga kini di Norwegia, pemerintah tidak memberlakukan aturan yang mewajibkan setiap orang untuk memakai masker dan melakukan social distancing. Keberhasilan pengendalian Covid-19 ini yang kemudian membuat situasi di Norwegia saat ini sudah tampak pulih layaknya keadaan sebelum pandemi.

Gandeng Kedutaan Besar Norwegia, FISIP Gelar Webinar UNS Global Fiesta

Menutup presentasinya, Røvig menyebutkan bahwa Indonesia yang lebih banyak jumlah penduduknya, lebih luas wilayahnya, dan lebih heterogen secara sosial, menjadikannya lebih kompleks secara sosial dan politik dibandingkan dengan Norwegia .

Meski begitu, Røvig memiliki optimisme bahwa selama demokrasi masih berjalan secara terbuka dan substantif, maka masa depan Indonesia akan menjadi cerah dengan segala potensi yang dapat dioptimalkan. Humas UNS

Reporter: Zalfaa Azalia Pursita
Editor: Dwi Hastuti

UPT KLI UNS Gunakan Momentum Ramadan untuk Perkuat Toleransi

UPT KLI UNS Gunakan Momentum Ramadan untuk Perkuat Toleransi

UNS — Ramadan telah tiba. Momentum Ramadan biasanya digunakan untuk memperbanyak ibadah bagi umat Islam. Namun, bagi UPT Kerjasama dan Layanan Internasional (KLI) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, momentum ini tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga toleransi.

Hal itu dimanfaatkan UPT KLI UNS untuk menggelar Cultural Talk: Ramadan Around the World Series. Acara ini berupa webinar yang diisi oleh narasumber yang menjalankan puasa dari berbagai negara. Para narasumber berbagi pengalaman dan cerita tentang Ramadan di negara masing-masing.

Kepala UPT KLI UNS, Rino Ardhian Nugroho,S.Sos., M.T.I., Ph.D. mengatakan bahwa pihaknya ingin menguatkan toleransi dan perdamaian antarumat beragama melalui acara ini.

“Ini adalah kesempatan yang bagus untuk membagikan tradisi Ramadan di berbagai negara. Kami berharap acara ini dapat memberikan pemahaman lebih untuk melihat kekayaan tradisi di berbagai negara dalam menyambut Ramadan. Kami yakin dapat menyebarkan kedamaian dan toleransi di bulan suci ini,” ujar Rino.

Cultural Talk ini merupakan kerja sama antara UNS, Unika Soegijapranata Semarang, dan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Pada seri 1, Cultural Talk menghadirkan tiga narasumber yakni M. Taufiq Al Makmun, Natasya Adelia Zehra, dan Fatima Fadhel Juma Luthfalla.

M. Taufiq Al Makmun adalah dosen Prodi Bahasa Inggris di UNS. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan doktoral di Bowling Green State University (BGSU), Ohio, Amerika Serikat. Taufiq membagikan pengalaman Ramadannya di Amerika Serikat. Taufiq bersyukur karena kampusnya sangat ramah terhadap mahasiswa muslim meskipun jumlahnya sedikit. Selama di sana, Taufiq mengaku tidak mendapatkan masalah dalam beribadah karena kampusnya menyediakan musala.

Selain itu, kampusnya juga sangat terbuka untuk mahasiswa muslim yang menjalankan puasa. Komunitas muslim di BGSU rutin mengadakan salat tarawih berjamaah. Mereka juga sering berbuka puasa bersama dengan sistem potluck.

UPT KLI UNS Gunakan Momentum Ramadan untuk Perkuat Toleransi

“Ya meskipun demikian saya tetap nggak bisa menemukan kolak di pinggir jalan kalau di sini,” terang Taufiq disusul gelak tawa.

Sementara itu, Natasya Adelia Zehra adalah mahasiswa Fakultas Teknik Unissula yang kini sedang menjalankan pertukaran mahasiswa di Rotterdam, Belanda. Natasya menjelaskan beberapa perbedaan antara Ramadan di Indonesia dan di Belanda. Salah satu yang membedakan adalah lama puasa di Belanda yang mencapai 15—16 jam. Namun, dia bersyukur karena saat ini cuaca di Belanda tidak begitu panas.

“Salah satu keuntungan puasa di Belanda adalah cuacanya. Bulan ini cuaca tidak panas. Meskipun berpuasa, saya masih bisa bersepeda dan tetap segar, tidak berkeringat banyak, tidak seperti saat di Semarang,” ucapnya disusul tawa.

Sementara itu, Fatima Fadhel Juma Luthfalla adalah guru di Duraz Primary Girls School, Bahrain. Fatima membagikan kebiasaan tradisi di Bahrain. Dia mengatakan bahwa masyarakt Islam Bahrain menyambut Ramadan bak festival. Orang-orang Bahrain akan membeli pernak-pernik Ramadan di pasar untuk menghias rumah mereka.

UPT KLI UNS Gunakan Momentum Ramadan untuk Perkuat Toleransi

“Satu tradisi unik saat Ramadan di Bahrain adalah Nasfa. Tradisi ini dilaksanakan di pertengahan Ramadan. Tradisinya seperti haloween khusus orang Islam,” terang Fatima.

Fatima menjelaskan saat Nasfa, anak-anak kecil mengunjungi satu per satu rumah untuk meminta permen dan coklat. Saat Nasfa berlangsung, anak-anak kecil sangat ceria dan suasananya pun bahagia. Humas UNS

Reporter: Ida Fitriyah

Editor: Dwi Hastuti

Rektor UNS Sampaikan Solusi Menyehatkan Tata Niaga Bahan Pokok Beras di Indonesia

Rektor UNS Sampaikan Solusi Menyehatkan Tata Niaga Bahan Pokok Beras di Indonesia

UNS — Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum memaparkan materi mengenai Menyehatkan Tata Niaga Bahan Pokok-Beras di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber webinar Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum (FH) UNS. Webinar bertema Tata Niaga Bahan Pangan Pokok ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting pada Kamis (24/3/2022). Ada pun penyelenggaraan webinar juga masih dalam rangkaian untuk memperingati Dies Natalis ke-46 UNS.

Prof. Jamal menyampaikan bahwasanya terjadinya pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan dalam manajemen (tata niaga) pangan pokok di masyarakat (salah satunya komoditas beras di Indonesia).

“Hal ini menyebabkan potensi penurunan produksi, instabilitas harga, serta perubahan perilaku dan preferensi konsumsi pangan di masyarakat. Sehingga perlu diimbangi dengan manajemen pangan yang mampu menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut,” tutur Prof. Jamal.

Melihat hal ini, Prof. Jamal menawarkan beberapa solusi untuk kembali menyehatkan tata niaga bahan pokok dalam hal ini komoditas beras di Indonesia. Karena apabila dibiarkan akan mengganggu rantai pasok pangan, berdampak buruk bagi kesejahteraan petani, juga anjloknya harga komoditas pangan di Indonesia.

“Solusi pertama diperlukan perluasan panen dan produksi padi. Hal ini supaya produksi beras tetap dapat mencakup kebutuhan konsumsi untuk tahun-tahun berikutnya,” ungkap Prof. Jamal.

Kemudian pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan food estate terkait apakah pembukaan lahan baru (sawah) benar-benar dapat meningkatkan produksi beras tanpa merusak lingkungan dan ekosistem di dalamnya.

“Selanjutnya membuat kebijakan mengenai penentuan harga gabah atau beras dengan melibatkan petani, sehingga ada penguatan posisi petani. Kemitraan dengan petani perlu dijalin dari proses produksi hingga pemasaran. Ini dikarenakan harga gabah di tingkat petani dan penggilingan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Begitu pula harga beras di penggilingan. Ketidakpastian ini yang membuat petani bimbang untuk menjual hasil padi terlebih lagi jika musim panen harganya yang turun,” urai Prof. Jamal.

Rektor UNS Sampaikan Solusi Menyehatkan Tata Niaga Bahan Pokok Beras di Indonesia

Prof. Jamal melanjutkan pemerintah juga perlu turun tangan dalam proses distribusi beras. Hal ini dikarenakan ada 9 provinsi di Indonesia yang mengalami defisit komoditas beras, sehingga harus memasok beras dari provinsi yang mengalami surplus beras.

“Juga meningkatkan peran Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam menyerap gabah petani serta mengendalikan transfer daerah yang surplus ke defisit,” tambah Prof. Jamal.

Sebagaimana yang diungkapkan Prof. Jamal ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras juga dapat diatasi melalui diversifikasi pangan lokal dengan mensubstitusi karbohidrat selain dari beras. Bisa diganti dengan jagung, sagu, singkong, kentang, dan sumber karbohidrat lainnya yang merupakan hasil produksi alam dengan tetap menjaga kearifan lokal masyarakat setempat.

“Terakhir karena margin perdagangan dan pengangkutan di Indonesia paling besar ada pada pedagang eceran, maka untuk menurunkannya perlu mengendalikan rantai pasok beras. Ini dapat dilakukan dengan memperpendek rantai pasok agar lebih efisien, sehingga petani lebih diuntungkan dan konsumen tidak dirugikan,” pungkas Prof. Jamal. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Editor: Dwi Hastuti

Ketua Senat Akademik UNS Sampaikan Strategi Pelaksanaan PTM Terbatas

Ketua Senat Akademik UNS Sampaikan Strategi Pelaksanaan PTM Terbatas

UNS — Ketua Senat Akademik (SA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H. menyampaikan Strategi Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. Hal tersebut beliau sampaikan saat menjadi narasumber Webinar Strategi Pencegahan Klaster Covid Saat Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada Sabtu (12/3/2022). Webinar ini digelar sekaligus untuk memperingati agenda Dies Natalis ke-46 UNS.

Prof. Adi berpandangan, urgensi PTM secara terbatas di masa pandemi Covid-19 perlu untuk segera dilakukan. Mengingat pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan salah satunya, kehilangan pembelajaran (learning loss). Jika dibiarkan secara jangka panjang, memiliki risiko lebih besar dibandingkan risiko kesehatan.

“Pandemi Covid-19 dapat meningkatkan risiko anak putus sekolah dikarenakan terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi Covid-19. Penurunan capaian belajar karena adanya learning loss. Serta riskan terjadinya kekerasan pada anak, risiko eksternal, juga kesehatan mentalnya,” ujar Prof. Adi.

Berdasarkan riset yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 3.391 siswa Sekolah Dasar (SD) dari 7 kabupaten/kota di 4 provinsi pada bulan Januari 2020 dan April 2021, menunjukkan tanda pandemi menimbulkan learning loss yang signifikan. Misalnya saja untuk kelas 1 SD, di masa pandemi ini mereka kehilangan pembelajaran literasi yang setara dengan 6 bulan belajar. Sementara untuk numerasi setara dengan 5 bulan belajar.

Namun, melihat perkembangan Covid-19 di Indonesia yang menurun mengakibatkan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai PTM terbatas.

“Tentu anjuran penyelenggaraan PTM terbatas harus disambut dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana tanpa meninggalkan kluster baru,” ungkap Prof. Adi.

Hal ini sebagaimana untuk menyambut era baru perubahan status pandemi ke endemi di Indonesia. Sebelumnya Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Kesehatan (Menkes) untuk mulai membuat strategi dari pandemi menjadi endemi.

“Ini dibuktikan dengan implementasi Protokol Kesehatan (Prokes) 3M, implementasi surveilans 3T, percepatan vaksinasi dan persiapan fasilitas rumah sakit,” lanjut Prof. Adi.

Ada pun aturan pelaksanaan PTM terbatas hanya bisa dilakukan pada kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di level 1, 2, dan 3. Sementara daerah yang berada di level 4, masih harus melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Strategi untuk menerapkan PTM terbatas dengan, keteladanan pimpinan pemerintah, pimpinan PT, dan Tenaga Pendidik (Tendik); konsistensi penegakan disiplin Prokes; penyiapan sarana prasarana kuliah yang memadai; penyiapan sarana pendukung Prokes di masing-masing fakultas dan ruang kuliah; budaya hidup sehat di lingkungan kampus; melakukan pengetrapan, pemantauan, dan evaluasi Prokes kantin-kantin di dalam kampus; menghilangkan budaya ewuh pekewuh penggunaan masker; serta membangun kesadaran diri warga kampus bahwa dirinya berpotensi tertular dan potensi menularkan,” terang Prof. Adi.

Sebagaimana yang diungkapkan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Kebudayaan (Mendikbudristek) berhasil atau tidaknya pelaksanaan PTM terbatas sangat bergantung pada komitmen mahasiswa untuk saling menjaga dan melindungi kedisiplinan menerapkan Prokes.

“Semoga bersamaan dengan keluarnya SKB 4 menteri mengenai PTM, dapat membuat kampus UNS dapat kembali menerapkan PTM terbatas secara bersyarat dan bertahap,” pungkas Prof. Adi. Humas UNS

Reporter: Lina Khoirun Nisa
Editor: Dwi Hastuti