Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Republik Indonesia (BPPK-RI) di Ruang Sidang II Kantor Pusat Gedung dr. Prakosa, Senin (18/7/2016). Pihak UNS diwakili oleh Rektor UNS Ravik Karsidi, sedangkan pihak BPPK-RI diwakili oleh Kepala BPPK Sumiati. Penandatanganan nota kesepahaman ini bersangkutan dengan fokus pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan negara melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi, baik bagi pegawai pemerintahan maupun mahasiswa.

Acara penandatanganan nota kesepahaman kemudian dilanjutkan dengan seminar keuangan negara yang diikuti oleh jajaran staf dan mahasiswa UNS. Dengan materi berjudul “Peran Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian dan Best Practices Penerapan di Indonesia”, Sumiati memaparkan bagaimana alur kebijakan fiskal di Indonesia dibangun, aspek apa saja yang perlu diperhatikan serta masalah apa saja yang mungkin masih dihadapi Indonesia dalam pengelolaan keuangan negara.

Sumiati, dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan negara sangat diperlukan, khususnya di perguruan tinggi. Menurutnya, pendidikan keuangan negara tidak hanya mengandalkan konsep, namun juga harus dikembangkan menjadi kegiatan praktik. “Kalau bisa, harus seimbang. 50 persen konsep dan teori, 50 persen praktik pengelolaan keuangan negara,” terang Sumiati. Atas pernyataan tersebut, Sumiati mengungkapkan bahwa pihaknya siap untuk mengirim beberapa praktisi keuangan negara BPPK-RI ke perguruan tinggi untuk mengajar apabila diperlukan.

Senada dengan Sumiati, Ravik mengungkapkan bahwa UNS selalu siap bekerja sama dengan lembaga dan institusi pemerintah untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya. “Kita (UNS) memiliki Tri Dharma. Seluruh aspek Tri Dharma UNS, siap didukung dan disokong oleh Kementerian Keuangan,” tutup Ravik. [anggiayu.red.uns.ac.id]