politik

Pakar HTN UNS: Presidential Threshold Bukan Masalah Konstitusi

Pakar HTN UNS: Presidential Threshold Bukan Masalah Konstitusi

UNS — Presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang (UU) Pemilu No. 7/ 2017 beberapa hari terakhir kembali ramai dibicarakan publik. Pasalnya, sejumlah Partai Politik (Parpol) yang keberatan dengan aturan ini berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat. Mereka beralasan presidential threshold 20 persen terlalu tinggi sehingga membuat […]

Pakar HTN UNS: Presidential Threshold Bukan Masalah Konstitusi Read More »

Beri Kuliah Umum di FH UNS, Hakim MK: Jangan Pernah Perjualbelikan Hukum

Beri Kuliah Umum di FH UNS, Hakim MK: Jangan Pernah Perjualbelikan Hukum

UNS — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI Prof. Arief Hidayat mewanti-wanti mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk tidak menjadikan hukum sebagai komoditas, apalagi sampai memperjualbelikan hukum. Hal itu ia ungkapkan saat memberi kuliah umum bertajuk “Peran dan Tantangan MK dalam Mewujudkan Hukum dan Politik Demokratis” secara luring dan daring di Aula

Beri Kuliah Umum di FH UNS, Hakim MK: Jangan Pernah Perjualbelikan Hukum Read More »

Pengamat Kajian Islam Politik UNS Sebut Indonesia Punya Peluang Besar menjadi Mediator Afghanistan-Taliban

Pengamat Kajian Islam Politik UNS Sebut Indonesia Punya Peluang Besar menjadi Mediator Afghanistan-Taliban

UNS — Taliban berhasrat mendirikan negara Emirat Islam Afghanistan usai menduduki Kabul. Mereka juga mengklaim, saat ini menjadi pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan rakyat usai Presiden Ashraf Ghani melarikan diri ke Tajikistan. Keberhasilan kelompok milisi bersenjata ini merupakan puncak dari serangkaian konflik militer dan politik dengan pemerintah Afghanistan yang sah. Sebelumnya, Taliban terus menargetkan

Pengamat Kajian Islam Politik UNS Sebut Indonesia Punya Peluang Besar menjadi Mediator Afghanistan-Taliban Read More »

Skip to content