Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) sekaligus rektor Universitas Sebelas Maret, Ravik Karsidi mengumumkan FRI telah merampungkan penyusunan Naskah Akademik GBHN guna menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Rabu (21/5). Melalui Naskah Akademik FRI berharap GBHN bisa kembali berperan dalam pembangunan jangka panjang Indonesia meskipun mendekati pergantian presiden 2014.

FRI memandang, tanpa diberikannya GBHN kepada presiden dan wakil presiden terpilih, maka seolah-olah sistem demokrasi hanya memberikan blanko kosong kepada pasangan pemimpin republik ini.

Selain itu, GBHN ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi HAM, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Ravik menyampaikan bila usul pembentukkan GBHN diterima, ada beberapa implikasi yang diharapkan.  MPR mendapat wewenang kembali untuk menyusun GBHN melalui Perubahan UUD 1945, pemberdayaan joint-session antara presiden, DPR, dan DPD. Introduksi kembali mekanisme Sidang Tahun MPR, dan harmonisasi hukum dan peraturan terkait.

“Naskahnya kami cetak dalam bentuk buku dan akan dikirimkan ke Ketua MPR, DPR, DPD, Presiden, Ketua MK, dan DPP partai politik,” kata Ravik Karsidi. Naskah Akademik merupakan buah pemikiran para rektor sejak awal tahun 2014 ini yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara mendatang. “Naskah bisa dilihat di website kami, www.fri.or.id,” pungkas Ravik. [Anna red.uns.ac.id]