UNS – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melakukan pencanangan Zona Integritas (ZI) seluruh fakultas dan unit kerja. Pencanangan ZI dikoordinasi oleh Koordinator Reformasi Birokrasi bagian Sekretaris UNS. Acara berlangsung di Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS, Selasa (19/12/2023). Langkah ini merupakan komitmen kuat UNS untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16, yaitu Peace, Justice and Strong Institution. Melalui perwujudan birokrasi yang bersih dan melayani, diharapkan mampu mendorong perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan yang tangguh di lingkungan pendidikan tinggi.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu unit kerja yang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Langkah ini dilakukan oleh rektor bersama semua wakil rektor, dekan, direktur, dan ketua lembaga di lingkungan UNS. Civitas akademika dari 13 fakultas, lembaga, serta rumah sakit di UNS turut hadir dengan masing-masing mengirimkan 7 anggota sebagai tim Zona Integritas. Kegiatan kemudian dibuka oleh Plt. Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T.
“Reformasi Birokrasi merupakan langkah awal dalam penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. UNS berupaya melakukan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien sehingga dapat melayani semua stakeholder dan masyarakat secara tepat dan proporsional sebagai target dari reformasi birokrasi,” kata Prof. Kuncoro
Beliau menambahkan bahwa sampai akhir 2022 telah ada 3 fakultas yang mencanangkan zona integritas. Ke depan UNS mempersiapkan semua fakultas untuk memiliki dan berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas. Hal ini akan dicapai melalui proses penilaian di tingkat unit dan bukan ditingkat institusi. Sebagaimana saat ini baru ada enam fakultas di perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di Indonesia yang sudah mendapat status WBK.
UNS menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI. Dalam kesempatan ini, sivitas akademika UNS yang hadir turut mendapat kesempatan mengikuti workshop pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat maturitas penerapan zona integritas di masing-masing unit kerja.
Koordinator Bidang Reformasi Birokrasi UNS, Retno Tanding, S.E., M.E., Ph.D., menyampaikan bahwa Inisiatif ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan, bebas dari korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan efisien.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi UNS untuk berbenah diri dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani,” ucap Retno Tanding.
Dengan tercapainya zona integritas di UNS maka akan mendukung pembangunan berkelanjutan terutama pada indikator tujuan pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tujuan lain yaitu menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dengan pencanangan zona integritas. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.
Retno Tanding menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UNS. Kemitraan turut dilakukan di mana pencanangan zona integritas diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara UNS dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Langkah ini dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Dengan kata lain bahwa pencanangan zona integritas ini, UNS diharapkan dapat menjadi role model bagi perguruan tinggi lainnya di Indonesia dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Humas UNS
Reporter: R. P. Adji
Redaktur: Dwi Hastuti
