FGD Bappenas, Perlu Persiapan Hadapi Bonus Demografi

Rektor UNS Ravik Karsidi, Subandi bersama pembicara FGD tentang bonus demografi menyampaikan konferensi persnya di Pusdiklat UNS, Sabtu (5/11/2016)
Dengarkan artikel
Rektor UNS Ravik Karsidi, Subandi bersama pembicara FGD tentang bonus demografi menyampaikan konferensi persnya di Pusdiklat UNS, Sabtu (5/11/2016)
Rektor UNS Ravik Karsidi, Subandi dan pembicara FGD bonus demografi menyampaikan konferensi persnya di Pusdiklat UNS, Sabtu (5/11/2016)

Dalam rangka menjaring pendapat, pemikiran dan ide-ide tentang penyusunan strategi dalam menghadapi peluang bonus demografi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ajak Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta membahas bonus demografi yang akan terjadi sekitar tahun 2020-2030, Sabtu (5/11/2016). Bersama dengan Yayasan Bhakti Bangsa (Jakarta), forum group discussion (FGD) yang bertempat di Pusdiklat UNS mengambil tema bahasan “Menjawab Tantangan Globalisasi dan Bonus Demografi melalui Implementasi Berkelanjutan”. Hadir dalam diskusi tersebut di antaranya adalah Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Subandi, Kepala Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rahma Iryanti, dan Rektor UNS Ravik Karsidi.

Melalui konferensi persnya, Rektor UNS Surakarta Ravik Karsidi mengatakan bonus demografi merupakan kesempatan yang sangat baik. Hanya akan terjadi sekali dalam beratus-ratus fase kehidupan. Untuk itulah diperlukan kesiapan dan penangan khusus dari berbagai elemen masyarakat untuk dapat mengambil momentum yang baik ini. “Kesiapan itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak siap, peluang ini malah bias jadi malapetaka yang besar buat bangsa ini,”tutur Ravik di Pusdiklat UNS, Sabtu (5/11/2016).

Senada dengan Ravik, Subandi menjelaskan bonus demografi merupakan keadaan dimana usia produktif lebih banyak dari pada usia tidak produktif. Keadaan tersebut akan mendatangkan banyak peluang bagi Indonesia jika dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, jika sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia tidak berkualitas maka tidak akan mendatangkan keuntungan apapun. Untuk itulah, lanjut Subandi diperlukan SDM Indonesia yang produktif, sehat, dan berpendidikan (memiliki keahlian).

“Penduduk Indonesia utamanya harus sehat terlebih dahulu. Juga harus berpendidikan. Yaitu dengan adanya program pemerintah wajib belajar 12 tahun, untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun,”tukas Subandi.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan akses kualitas untuk siswa menengah dan adanya kesetaraan gender sehingga perempuan bias lebih lama untuk stay di sekolah. Sedangkan menurut Ravik, langkah konkrit yang tengah dilakukan oleh universitas, UNS khususnya adalah adanya program hilirisasi hasil riset, mahasiswa melakukan KKN Tematik, dan juga kegiatan mahasiswa magang industri.[](afifah.red.uns.ac.id