UNS — Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI) mengunjungi Pusat Studi Asean (PSA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS dalam rangka Koordinasi, Pengumpulan Data dan Bahan Masukan Rencana Implementasi Asean Consesus ACMW Action Plan 2021-2025. Kunjungan tersebut dilakukan di Kantor PSA yang berada di Gedung LPPM UNS dengan diwakili oleh Gitmawati Rahmadewi selaku Pengantar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ratri Nurinda selaku Analis Kerjasama Lembaga Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Atik Widayani selaku Penyusun Bahan Kerjasama Lembaga Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kamis (5/11/2020). Ketiga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tersebut diterima oleh Ign. Agung Satyawan, Ph.D dan Andriko Sandria, M.A selaku peer group dan sebagai perwakilan dari PSA LPPM UNS.
Andriko Sandria, M.A mengatakan, kunjungan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI memiliki tujuan untuk mencari masukan dan saran dari akademisi di PSA LPPM UNS terkait isu pendidikan bagi anak dari orangtua yang melakukan migrasi di kawasan Asean. Perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam sesi diskusi terkait topik yang diusung menyatakan bahwa dari Kementerian sendiri sudah ada beberapa program terkait, seperti Productive Migrant Village Pilot Project atau Desa Migran Produktif (Desmigratif). Meskipun demikian, program Desmigratif ini masih memerlukan pengembangan dan evaluasi pelaksanaan program.
Dalam isu pendidikan bagi anak yang orangtuanya merupakan migran, Andriko Sandria mengungkapkan bahwa, pemetaan/identifikasi bagi anak-anak migran dalam lingkungan Asean apakah ikut migrasi bersama orangtua atau ditinggal di daerah asal perlu dilakukan. Selain itu standarisasi treatment pada lingkungan Asean terkait masalah pendidikan anak dari migran ini juga sangat diperlukan mengingat bahwa standar dari setiap negara anggota Asean pasti berbeda hingga nanti bisa terwujud framework yang tepat.
Sebagai penutup dari diskusi, Ign. Agung Satyawan, Ph.D menyatakan bahwa, pemetaan/identifikasi bagi anak-anak dari migran tersebut diutamakan pada area kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui langkah tersebut, bisa menemukan anak mana yang paling membutuhkan dampingan atau bantuan pendidikan. Harus ada kesadaran dari sektor terkecil, seperti Dinas Pendidikan Daerah yang mana ia bisa memulai pembentukan komunitas untuk mendorong pendidikan bagi anak dari migran dan mengurangi resiko putus sekolah. “Jadi anak yang ikut migrasi dengan orangtuanya atau yang ditinggal di daerah asalnya tetap bisa terpenuhi hak akses terhadap pendidikan,” ujar Ign. Agung Satyawan, Ph.D.
Kunjungan ini juga membahas pre-departure training bagi Pekerja Migran di kawasan Asean. Masukan dari PSA LPPM UNS berupa saran untuk mempertimbangkan penambahan kesadaran bagi Pekerja Migran terkait keamanan personal dalam kurikulum training dan perlunya penetapan standar yang bisa digunakan di kawasan Asean. Pada akhir kunjungan ini Kementerian Ketenagakerjaan RI dan PSA LPPM UNS menyadari diperlukannya penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan program-program yang tepat untuk kebermanfaatan Pekerja Migran di kawasan Asean. Humas UNS
Reporter: Dwi Hastuti
