UNS – Dampak pandemi Covid-19 melanda beberapa aspek di Indonesia tidak terkecuali pada sektor ekonomi. Sudah terdapat beberapa kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ada di Indonesia. Mereka dirumahkan tanpa upah sama sekali. Pakar ekonomi UNS, Lukman Hakim, Ph.D menyatakan bahwa pandemi Covid-19 dapat menyebabkan resesi.

“Situasi global memang begini dan memang prediksinya kalau sampai akhir tahun tetap seperti ini, maka ekonomi kita akan terjadi resesi. Pertumbuhan bisa di bawah 1%, bahkan bisa 0%. Tapi kalau pandemi Covid-19 hanya sampai bulan Juni, maka Juli sudah bagus, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan oleh Kementerian Keuangan bisa mencapai 2,3%,” ujar Lukman.

Lukman juga menyatakan sudah ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
“Pemerintah kan sudah membuat stimulus fiskal, yang isinya memang membantu mengatasi situasi ini dengan yang namanya jaring pengaman sosial, social safety net. Nah, memang yang menjadi persoalan social safety net selama ini basisnya seperti PKH yaitu Program Keluarga Harapan, masing-masing keluarga miskin dapat sekitar Rp. 600.000. PKH ini diteruskan bagus, tetapi sebenarnya ini yang terkena tidak hanya kelompok yang paling bawah,” ujar Lukman.

Lukman menambahkan bahwa imbas adanya Covid-19 tidak hanya pada kelompok paling bawah namun mereka kelompok menengah seperti yang tidak dapat akses untuk berjualan juga bagi mereka yang terkena PHK. Maka, disini pemerintah seharusnya membuat hotline khusus agar data didapatkan, kemudian dapat dipetakan, dan dana bantuan dapat tepat sasaran.

“Caranya sebenarnya adalah memang pemerintah harus istilah saya membuat hotline khusus ya, bagi kelompok-kelompok masyarakat yang seperti ini segera melapor ke pemerintah, ke dinas sosial, ke BPS sehingga didata semua, kemudian dipetakan, lalu dana-dana yang dari Jakarta itu dikumpulkan untuk dibagi mereka nanti,” saran Lukman.

Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dapat mengambil peran. Apabila database yang dibuat pemerintah akurat dan solid akan lebih mudah kedepannya. Kelompok masyarakat yang peduli, LSM dan gerakan kampus dapat ikut mengambil peran.

Lukman mengatakan bahwa pada era media sosial seperti sekarang ini, untuk proses pendataan akan lebih mudah dilakukan. Banyak media sosial yang dapat digunakan seperti WhatsApp yang lumrah digunakan banyak orang. Sudah ada grup-grup per Rukun Tangga (RT) yang dapat dimanfaatkan dalam memaksimalkan hotline yang dibuat pemerintah. Setelah warga melapor, kemudian dibuat treatmen khusus tergantung dengan masalah yang sedang dihadapi dan dirumuskan solusi apa yang dapat diterapkan.

Pada masa-masa sulit seperti ini, negara harus langsung turun tangan. Banyak persoalan yang muncul di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya dibiarkan saja dan mengalami kebingungan.

“Kuncinya negara hadir, negara memang betul-betul harus muncul ini. Jangan sampai masyarakat dibiarkan begini,” pungkas Lukman. Humas UNS/Zalfaa