UNS – Pemerintah dan media memiliki peranan yang penting dalam menghadirkan informasi di saat pandemi. Hal tersebut dibahas dalam Bincang PR online yang diselenggarakan oleh Public Relation Laboratorium (PR Lab), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan mengangkat tema Goverment Public Relation (GPR) dan Penanganan Covid-19. Acara tersebut digelar Kamis (16/7/2020) secara online melalui Zoom Clouds Meeting. Bersama moderator Dr. Andre Rahmanto, agenda tersebut menghadirkan dua pembicara ahli yaitu Prof. Dr. Widodo Muktiyo selaku Direktur Jendral (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) serta Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho.
Awali sesi diskusi, Prof. Widodo sampaikan materi dan kondisi terkait perhumasan di pemerintahan. Saat ini pemerintah terus mengupayakan strategi komunikasi yang tepat agar bisa diterima masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, Prof. Widodo menyampaikan jika saat ini bersama dengan timnya tengah berupaya untuk memperbaiki proses komunikasi dari dalam.
“Salah satu cara yang sedang diupayakan ialah mengunggah konten-konten positif oleh pegawai melalui akun sosial media pribadi. Hal tersebut diupayakan untuk mengurangi konten-konten negatif dan hoaks yang beredar di masyarakat,” terang Prof. Widodo.
Kondisi tersebut tidak dapat dihindarkan karena saat ini informasi terkait dengan Covid-19 harus tersampaikan dengan baik. Tantangan era post-truth yang memandang bahwa kebenaran tidak lagi penting kini benar terjadi. Mayoritas informasi muncul dengan narasi yang dibuat-buat seolah hal tersebut memang nyata padahal pada fakta belum tentu benar dan terverifikasi. Tidak sedikit masyarakat lebih percaya pada narasi tersebut daripada informasi yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah atau media arus utama.
Menghadapi kondisi tersebut bekerja sama dengan lembaga-lembaga di pemerintahan dan ditingkat internasional seperti World Health Organizatin (WHO) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), Kominfo berupaya memberikan informasi dengan sumber yang terpecaya. Ditambah dengan mengajak akademisi untuk memberikan saran sebagai solusi melakukan komunikasi yang efektif di masa pandemi ini. Komunitas pun turut dilibatkan untuk memperkuat penyampaian informasi.
Sejak awal isu Covid-19 muncul di Wuhan, Kominfo telah berupaya menyampaikan kepada masyarakat. Masuknya pandemi ke Indonesia pada awal Maret 2020 kemudian pembentuan Gugus Tugas Covid-19 juga tidak luput untuk disampaikan. Program sosialisasi dan dinamika kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah terus diperbarui dan disampaikan melalui berbagai platform.
Sementara itu, Wisnu Nugroho menyampaikan terkait hasil riset yang telah dilakukan oleh tim Kompas.com terkait dengan kondisi saat ini. Banyaknya informasi tidak terkonfirmasi yang beredar di masyarakat tentu memberikan efek bingung dan banjir informasi. Dengan melibatkan 2.103 responden dengan usia 16-45 tahun dari bulan Febuari- April 2020, Kompas.com merangkum hasil riset tersebut dengan judul “Indonesia Bingung”.
Kurang lebih terdapat lima hasil yang diperoleh berdasarkan survei tersebut yaitu, pertama masyarakat Indonesia tak acuh terhadap sebuah kasus sampai itu terjadi di dalam negeri. Hal ini dibuktikan dari pencarian informasi terkait Covid-19 meningkat setelah diumumkannya kasus pertama di bulan Maret 2020 oleh presiden Jokowi. Kemudian respon masyarakat terpecah karena bingung dengan banjir informasi yang terjadi. Mayoritas masyarakat menggunakan sosial media dalam mencari informasi. Selain itu persebaran berita melalui aplikasi chat grup juga menjadi trend di masa ini.
“Kabar baiknya ketika di sosial media tidak lagi dipercaya maka masyarakat akan kembali ke media arus utama yang terpacaya untuk mendapatkan informasi,” kata Wisnu
Selain itu tiga hasil lain yang disampaikan terkait riset ialah peran penting seorang ibu menjadi penjaga tangguh di rumah untuk memberikan edukasi. Kemudian, pandemi mengakselerasi adaptasi digital yang berdampak pada menjamurnya kegiatan berbasis online. Serta masih ditemukannya masyarakat yang belum bisa dirumah saja karena alasan ekonomi.
“Media menjadi salah satu pihak yang berperan atas timbulnya pernyataan dari pihak pemerintah. Menjadi hak bagi jurnalis untuk menanyakan berbagi hal kepada narasumber dan menjadi hak bagi narasumber untuk tidak memberikan jawaban. Sehingga pada kondisi demikian tentu kedua belah pihak perlu saling memahami posisi masing-masing tanpa perlu menyudutkan,” ujar Wisnu.
Kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tiga hal yang kembali diingatkan oleh Wisnu ialah riset, observasi dan konfirmasi yang harus dilakukan jurnalis ketika membuat berita. Hal tersebut juga akan membantu meminimalisir kesalahpahaman di masyarakat. Prof. Widodo juga menambahkan budaya literasi digital dan kemampuan untuk memahami berita-berita bohong adalah kemampuan yang seharusnya telah dimiliki oleh masyarakat saat ini. HUMAS UNS
Reporter: Ratri Hapsari
Editor: Dwi Hastuti
