UNS-Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Prof. Wimboh Santoso memberikan orasi ilmiah dalam acara Wisuda Daring Periode VI tahun 2020 Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Dalam orasinya yang berlangsung pada Sabtu pagi (5/12/2020), Prof. Wimboh membawakan tema Keluar Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. Tema tersebut sangat tepat dan cocok pada situasi saat ini karena saat ini masyarakat maupun pemerintah harus berpikir keras mencari terobosan-terobosan yang out of the box untuk menyelesaikan masalah perekonomian.
Tidak luput, Prof. Wimboh juga mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah selesai menempuh perkuliahan yang tidak mudah terlebih karena adanya Pandemi Covid-19. Selain itu, Ia juga menyampaikan beberapa hal mengenai dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan peran OJK dalam percepatan pemulihan ekonomi.
“Akibat pandemi, ekonomi kita turun, pada Juni 2020 minus 5,3, kemudian pada kuarter 3 sudah membaik menjadi 3,5 meskipun masih minus. Oleh karena itu berbagai kebijakan dilakukan baik dari sisi fiskal maupun moneter. Dalam mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah dengan kebijakan fiskalnya memberikan budget defisit yang cukup besar sampai minus 6,3%. Bahkan masih akan dilanjutkan di tahun 2021 minus 5,7%,” terangnya.
Pada tahun 2020, terdapat anggaran khusus yang disediakan oleh pemerintah sebesar Rp. 695,2 triliun yang dialokasikan untuk kesehatan Rp. 97,9 triliun atau 14%, perlindungan sosial Rp. 233,7 triliun atau 34%, dan sektoral kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah Rp. 66 triliun atau 9%, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp. 115,8 triliun atau 117%, pembiayaan korporasi Rp. 61,2 triliun atau 9%, dan insentif usaha Rp. 120,6 triliun.
“Hal ini dilakukan agar masyarakat, domestic demand bisa tumbuh supaya ekonomi kita dapat tercover. Selain itu, di sisi moneter juga dilakukan kebijakan akomodatif oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) dengan memberikan stimulus berupa penurunan GWM sehingga perbankan mempunyai ruang yang longgar, menjaga inflasi serta menurunkan suku bunga. OJK juga memberikan kebijakan yang sangat akomodatif terutama agar para perbankan tidak tertekan karena adanya debitur yang tidak bisa mengangsur,” jelasnya.
OJK memberikan moratorium agar para debitur tidak dikategorikan sebagai debitur macet dengan direstruktur melalui POJK Nomor 11. Hal tersebut membuat para debitur yang tidak membayar bunga dan angsuran tetap dianggap lancar dan dapat diberikan pinjaman kembali. Total restrukturasi yang sudah dilakukan sebanyak Rp. 934,8 triliun dari 7,5 juta debitur, dari total tersebut sebanyak 371,1 triliun adalah debitur UMKM dan 182,3 triliun debitur lembaga pembiayaan, atau leasing.
Prof. Wimboh mendorong seluruh wisudawan dan wisudawati UNS agar dapat bergabung di berbagai start up digital yang disiapkan melalui Fintech Center di OJK.
“Memang saat pandemi ini lapangan pekerjaan agak sempit, tapi kita dapat menginovasikan skill kita melalui digital entrepreneur. Silakan datang ke Fintech Center baik itu digital payment, digital landing, dan digital service lainnya, sekarang semua serba digital. Hal ini akan kami dorong ke seluruh daerah Indonesia dengan platform digitalisasi sektor keuangan mikro dan UMKM,” harapnya.
Saat ini, Indonesia memiliki satu decacorn startup yang volumenya mencapai 10 miliar dollar dan 4 unicorn yang voulemnya lebih dari 1 juta dollar. Sebelum menutup orasinya, Prof. Wimboh berpesan agar lulusan-lulusan dari UNS dapat menciptakan startup-startup baru.
“Kami harap akan ada banyak startup-startup baru terutama lulusan dari UNS yang akan menjadi owner dari unicorn maupun decacorn ke depan. Sekali lagi kami mengapresiasi adanya Fintech Center di UNS,” pungkasnya. Humas UNS
Reporter: Bayu Aji Prasetya
Editor: Dwi Hastuti
