UNS – Para alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNS menggelar Wedangan dengan tema “Enam Tahun perjalanan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)” secara daring pada Rabu (5/11/2020). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua IKA UNS Pusat, Ir. Budi Harto serta dihadiri Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menyampaikan jika perkembangan teknologi disertai pandemi saat ini menjadi momen untuk berkaca bahwa politik kesehatan Indonesia belum kuat. Meskipun upaya untuk melihat sejarah dan belajar dari masa lalu seperti SARS, Flu Spanyol dan penyakit lainnya telah dilakukan tetapi nyatanya belum bisa berdampak maksimal.
“Contohnya seperti permasalahan masker diawal pandemi, kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) dan sebagainya. Oleh karena itu beliau mengatakan jika saat ini peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi pada permasalahan yang ada,” terang Ganjar saat menjadi keynote speaker dalam acara tersebut.
Terdapat lima narasumber yang hadir, diantaranya Dr. M. Qodari, M.A sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer, Abdul Kohar, S.Sos dari Media Group, Prof. Dr. Zudan A.F. S.H., M.H selaku Dirjen Dukacapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drajat Tri Kartono selaku Sosiolog dan Staff Ahli Rektor UNS serta terakhir turut meramaikan Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakat (DPR) Republik Indonesia (RI), Dr. Abdul Kharis, M.Si. Ak.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Qodari menyampaikan hasil survey nasional yang dilakukan pada 10-17 Oktober 2020 terkait Kinerja 1 Tahun Jokowi – Ma’ruf Amin dan Covid 19 di Indonesia. Penilaian umum berdasarkan survey tersebut diperoleh kesimpulan salah satunya terkait dengan pendapat masyarakat tentang persoalan yang perlu segera diperbaiki. Tiga besar hasil survei menyatakan persoalan yang harus segera diatasi adalah perekonomian rakyat (28,6%), lapangan pekerjaan (20,2%) dan kestabilan harga bahan pokok (10,9%).
“Ternyata wajah Covid dimasyarakat Indonesia adalah ekonomi,” tutur Qodari.
Beralih penyampaian materi kedua yaitu Abdul Kohar menyampaikan fakta-fakta yang telah dirangkum menjadi sebuah tema “Enam Tahun Bersama Jokowi”. Beberapa poin pemaparan yang disampaikan ialah indeks persepsi korupsi yang digunakan untuk menilai upaya pemberantasan korupsi. Kemudian indeks pembangunan manusia yang mempertimbangkan kesehatan, pendidikan dan harapan hidup. Terakhir adalah indeks demokrasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, topik yang semakin hangat seiring dengan bertambahkanya usia pemerintahan.
“Enam tahun bersama Jokowi tentu saja saya akan berani mengatakan kita layak untuk memberikan raport biru kepada Pak Jokowi bukan merah. Kalau kita menilai dengan fair dan objektif terkait fakta-fakta yang ada,” kata Abdul Kohar memberi pendapat terkait 6 tahun pemerintahan Jokowi.
Prof. Zudan sebagai pembicara ketiga masuk dengan memberikan pendapat mengenai tata nilai baru yang coba dibawa oleh Joko Widodo dalam pemerintahannya. Nilai-nilai yang dianggap baik oleh Prof. Zudan ialah kesederhanaan, berpikir cepat atau responsif serta berani untuk bertindak out of the box. Kesederhanaan dicontohkan oleh Prof. Zudan dilakukan oleh Jokowi melalui penampilan beliau yang simpel dan mengutamakan proses kerja. Kemudian pernyataan responsif digambarkan ketika permasalahan terjadi Jokowi merespon dengan berpikir cepat dalam memproses dan mengambil keputusan. Terakhir keberanian Jokowi dalam mengambil kebijakan baru yang out of the box.
Sejalan dengan pendapat Prof. Zudan yang menyampaikan terkait nilai-nilai baru yang dibawa oleh Jokowi, Dr. Drajat mencoba menyampaikan dari sisi sosiologi yang menilai secara teoritis arah negara ini adalah network society yang akan berkembang menjadi smart society ditandai dengan masyarakat menjadi cerdas dan aktivitasnya berbasis digital.
Dr. Drajat menyatakan jika saat ini masyarakat harus terbuka dan diimbangi dengan penyampaian informasi yang disebarkan secara merata. Masyarakat merasa bebas dalam mengutarakan pendapatnya. Sehingga pemerintah diharapkan bisa menyikapi kondisi saat ini dengan memberikan ketegasan terhadap identitasnya sebagai pemerintah.
Terakhir pengkritisan secara konstruksif disampaikan oleh Dr. Abdul Kharis Almasyhari. Dr Abdul Kharis menyatakan, hubungan luar negeri Indonesia saat ini bisa terbilang cukup bagus. Akan tetapi dua bidang lain yaitu pertahanan dan informasi dan komunikasi disampaikan oleh Abdul Kharis bahwa Jokowi dilihat kurang mendukung bidang pertahanan. Salah satu contohnya terkait beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh negara tetangga terhadap perbatasan laut dan udara. Hal tersebut dinilai jadi poin yang bisa diperhatikan lagi oleh pemerintah mengingat jika hal tersebut tidak diselesaikan akan menurunkan pengakuan negara lain.
Kemudian Kemenkominfo dinilai tidak mampu menyampaikan informasi dengan baik serta dinilai membuat gaduh di masyarakat. Salah satunya terkait aplikasi peduli lindungi yang masih memiliki kekurangan seperti tidak bisa diakses oleh semua gadget. Kemudian Abdul Kharis juga menilai lembaga ini belum bisa atau siap memaksimalkan komunikasi digital sehingga hoaks banyak muncul di masyarakat. Kominfo cenderung melakukan perbaikan setelah permasalahan terjadi bukan membuat perencanaan yang baik untuk menanggulangi masalah. HUMAS UNS
Reporter: Ratri Hapsari
Editor: Dwi Hastuti
