UNS Surakarta hosted the inauguration of DPP IAPA for 2025-2028, attended by the Minister of PANRB to strengthen public administration and national bureaucracy reform. The event, coinciding with UNS’s 50th anniversary, emphasized data-driven decision-making and adaptive public services.
UNS — Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjadi tuan rumah Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Periode 2025 – 2028 bertempat di Aula FISIP UNS, Senin (9/2/2026). Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, S.H., M.P.M. sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap penguatan administrasi publik dan reformasi birokrasi nasional.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.; Ketua IAPA, Prof. Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos., M.Si.; Walikota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, S.H., M.Kn.; dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS, Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB menyampaikan Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan strategis, mulai dari keterbatasan sumber daya, dampak perubahan iklim, hingga perubahan budaya politik yang berpengaruh signifikan terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi nasional. Kondisi tersebut menuntut birokrasi untuk terus bertransformasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, birokrasi tidak hanya dituntut bekerja secara administratif, tetapi juga harus berpikir realistis dan mengambil keputusan berbasis data. Namun demikian, persoalan integrasi data masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Data yang tersebar di berbagai instansi dan belum terintegrasi secara optimal kerap menghambat efektivitas kebijakan serta kualitas pelayanan publik.
Pemerintah pun terus mendorong penguatan sistem informasi dan integrasi layanan. Salah satunya melalui upaya pembaruan sistem pemerintahan digital yang diharapkan menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan. Mobilitas dan kolaborasi antarlembaga menjadi kunci agar integrasi pelayanan dapat berjalan dengan baik.
Dalam perjalanan reformasi birokrasi, Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu kembali mengingatkan bahwa salah satu prasyarat utama kemajuan bangsa adalah terwujudnya birokrasi yang unggul. Birokrasi yang kuat dan profesional tidak hanya menopang pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS, Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si. menyampaikan menjadi suatu kehormatan bagi UNS dapat menjadi tuan rumah kegiatan nasional yang strategis ini. Kegiatan nasional ini memiliki makna yang semakin istimewa bagi UNS karena tahun ini bertepatan dengan peringatan Dies Natalis ke-50 UNS. Lima dekade perjalanan UNS merupakan momentum refleksi dan penguatan komitmen UNS untuk terus berkontribusi dan berdampak dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkelanjutan.
IAPA sebagai organisasi profesi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan keilmuan dan praktik administrasi publik di Indonesia. Di tengah dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang semakin kompleks, administrasi publik dituntut untuk tidak hanya adaptif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
“Tema Seminar Nasional hari ini, Budaya, Birokrasi, dan Masa Depan Tata Kelola Nasional, menurut saya sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dipahami sebagai perubahan struktural dan prosedural, tetapi juga membutuhkan transformasi budaya, pola pikir, dan cara kerja aparatur negara.
Di sinilah kontribusi pemikiran akademik dan refleksi kritis dari para anggota IAPA menjadi sangat penting,” terang Prof. Fitria.
UNS melalui tujuan strategis yang disingkat dengan akronim DREAMTEAM, senantiasa berupaya mendorong integrasi antara nilai budaya, inovasi, dan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. “Kami percaya bahwa penguatan jejaring akademik dan profesional, seperti yang dilakukan melalui IAPA, merupakan salah satu kunci untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Prof. Fitria berharap, semoga Rapat Kerja Nasional IAPA yang dilaksanakan setelah pelantikan ini dapat menghasilkan rumusan program kerja yang tidak hanya visioner, tetapi juga implementatif, serta mampu memperkuat sinergi antara dunia akademik, birokrasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui kegiatan ini pula tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya poin ketujuhbelas tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dapat diraih. HUMAS UNS
Pertanyaan Umum (FAQ)
Siapa yang dilantik sebagai Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian Association for Public Administration (IAPA)?
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Periode 2025 – 2028 dilantik di Aula FISIP UNS. Lihat di artikel
Siapa menteri yang hadir dalam pelantikan DPP IAPA di UNS?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, S.H., M.P.M., hadir dalam acara tersebut. Lihat di artikel
Mengapa pelantikan DPP IAPA di UNS penting bagi reformasi birokrasi?
Acara ini merupakan wujud dukungan pemerintah terhadap penguatan administrasi publik dan reformasi birokrasi nasional, menuntut birokrasi bertransformasi agar adaptif dan responsif. Lihat di artikel
Apa makna Dies Natalis ke-50 UNS bagi penyelenggaraan pelantikan ini?
Kegiatan ini menjadi lebih istimewa karena bertepatan dengan peringatan Dies Natalis ke-50 UNS, momentum refleksi dan penguatan komitmen UNS. Lihat di artikel
Apa tantangan utama yang dihadapi birokrasi Indonesia menurut Menteri PANRB?
Tantangan strategis termasuk keterbatasan sumber daya, dampak perubahan iklim, perubahan budaya politik, serta persoalan integrasi data. Lihat di artikel
