UNS – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan Temu Administrator Muda Indonesia (Admi) 2019 bertempat di Gedung Auditorium G. P. H Haryo Mataram UNS, Senin (4/11/2019). Temu Admi merupakan salah satu forum diskusi ilmiah bagi mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara/ Publik se-Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengembangkan bidang keilmuan administrasi publik/ negara dan pada tahun ini sebanyak 44 perguruan tinggi dari berbagai daerah, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta dan Universitas Tanjungpura mengikuti jalannya Temu Admi 2019.
Dengan mengangkat tajuk “Dynamic Governance for Achieving SDGs: Wajah Baru Reformasi Birokrasi Indonesia” Temu Admi 2019 menghadirkan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo sebagai pembicara utama. Ganjar mengawali bicaranya dengan menanyakan wajah birokrasi Indonesia, khususnya di Jawa Tengah kepada mahasiswa-mahasiswi yang hadir.
Sebagai orang nomor satu di Jateng, Ganjar tentu memiliki segudang pengalaman mengubah wajah birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, seperti halnya melakukan digitalisasi dalam sistem birokrasi. Bahkan, dalam prakteknya di lapangan, Ganjar menginstruksikan agar jajarannya di Pemprov Jateng menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan melalui Medsos secara cepat, mudah, murah dan tuntas.
“Saya wajibkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) saya untuk menggunakan Media Sosial (Medsos). Kita kawinkan program yang kita miliki dengan Medsos. Lalu, juga kita melakukan digitalisasi, misalnya dalam hal tanda tangan digital, barcode, verifikasi online, notifikasi mobile, arsip surat online, disposisi dan tracking surat,” ujar Ganjar Pranowo.
Meski telah melakukan banyak pembenahan, Ganjar mengatakan bahwa hingga hari ini masih saja ditemukan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan Pungutan Liat (Pungli) dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh sebab itu, Ganjar secara tegas akan menindak setiap ASN yang ketahuan melakukan Pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pungli itu penyakit yang nyebelin. Tapi, kami di Provinsi Jateng berinisiatif membenahinya dan berhasil menyabet penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai provinsi paling berintegritas dengan nilai 78.26 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) di 26 lembaga.” Humas UNS/ Yefta
