UNS – Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat besar bila dibandingkan dengan negara anggota G20 lainnya. Hal tersebut tercermin pada peringkat Indonesia yang selalu konsisten berada di peringkat 3 besar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dunia bersaing dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India.
Meski Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang cukup pontensial di dunia, nyatanya di abad ke-21 ini sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan global harus dijawab oleh Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang.
Isu inilah yang menjadi topik diskusi dalam Halal Bi Halal dan Kuliah Umum “Perkembangan Terkini Ekonomi Indonesia” bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, Sabtu (15/6/2019) di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Dihadapan mahasiswa-mahasiswi UNS, alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS tahun 1983 ini menjelaskan garis besar arah gerak perekonomian Indonesia untuk jangka waktu ke depan.
“Perekonomian Indonesia harus dibandingkan dengan negara yang sepadan agar kita paham struktur ekonomi Indonesia,” ujar Wimboh mengawali jalannya kuliah umum.
Ia menambahkan sebagai negara kepulauan di dunia, Indonesia memiliki resources yang sangat besar. Ia juga mencontohkan sektor pertambangan yang menjadi salah satu sektor yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia.
“Banyak orang Indonesia bisa menjadi kaya karena ia berbisnis batu bara,” tambahnya.
Wimboh juga memaparkan sejumlah data yang menunjukkan peringkat Indonesia pada sektor pertambangan dunia. Pada sektor pertambangan, Indonesia menduduki peringkat ke-5 sebagai produsen batu bara di dunia.
Selain itu, Indonesia juga menduduki peringkat ke-9 sebagai negara yang memiliki cadangan batu bara global dengan persentase sebesar 2,2%.
Sebagai Ketua Dewan Komisoner OJK, Wimboh Santosa, mengutarakan bahwa fokus OJK saat ini adalah untuk menstimulus para akademisi dan sektor swasta agar mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi bangsa, terkhususnya untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pada saat ini, OJK juga telah menyusun sejumlah prioritas. Yang pertama adalah mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif, inklusif, dan stabil. Kedua, mendorong peran sektor jasa keuangan dalam mendukung 5 sektor prioritas. Ketiga, memberdayakan usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah. Dan yang keempat, memfasilitasi penyaluran bantuan sosial pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Diakhir diskusi, Wimboh menyoroti tidak terpenuhinya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten dalam menjawab kebutuhan dan tantangan jaman.
“Kita ingin mengarah ke industrialisasi, namun sayangnya human resources kita belum mampu. Terutama di daerah-daerah kantong yang benar-benar harus ready. Terutama di perkebunan kelapa sawit,” pungkasnya. Humas UNS/ Yefta
