UNS – Dalam upaya mewujudkan program inovatif Kecamatan Berdaya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Agenda pencanangan yang berlangsung di UNS Tower pada Selasa (15/4/2025) ini merupakan langkah awal implementasi nota kesepahaman (MoU) antara Rektor UNS dan Gubernur Jawa Tengah yang telah ditandatangani sebelumnya.
Dalam acara tersebut, dibahas persiapan peluncuran program Kecamatan Berdaya, yang akan ditandai dengan pembukaan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada 23 April 2025 mendatang. Peluncuran ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Kartini.
Program Kecamatan Berdaya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, serta penyandang disabilitas, dan mendorong kreativitas generasi muda. Dalam hal ini, UNS dapat berperan dalam suksesi program tersebut dengan mengangkat nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu, penelitian, pengabdian, dan pendidikan.
“Kami harapkan dengan adanya kerja sama dengan UNS, akan merealisasikan program-program dari kecamatan berdaya yang berkaitan dengan nilai tri dharma perguruan tinggi, mulai dari penelitiannya, pengabdiannya, hingga pengajaran. Contohnya seperti adanya KKN tematik dan lain sebagainya,” ungkap Kepala DP3AKB Jateng, Dra. Retno Sudewi, Apt., M.Si., M.M.
Kepala DP3AKB Jateng turut menjelaskan bahwa Kecamatan Berdaya akan menjadi program unggulan yang menyasar perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta pemuda kreatif. Sebagai langkah awal, Kecamatan Jebres, yang juga merupakan lokasi UNS, akan menjadi percontohan untuk realisasi program ini.
“Di setiap kabupaten nantinya akan ada kecamatan berdaya. Dimana setiap kecamatan ada rumah perlindungan perempuan dan anak, kemudian ada sport center, sehingga para pemuda dan perempuan maupun anak berkembang secara kreatif serta melakukan optimalisasi untuk pemberdayaan anak disabilitas. Dengan kolaborasi bersama UNS, kami harap program ini dapat optimal, baik dari sisi penelitian maupun pengabdian masyarakat,” ungkap Retno.
Acara ini turut melibatkan 12 dinas dari Pemprov Jateng, Forkopimda, Unicef, serta Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Psikologi (FaPsi) UNS. Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr. Phil Wahid Abdurrahman, menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk nyata sinergi antara berbagai pihak untuk mewujudkan program prioritas gubernur.
Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H.,M.H., Dosen FH UNS yang juga sebagai anggota TPPD bidang Hukum, Pemerintahan dan Penguatan Demokrasi, juga menyoroti pentingnya kontribusi perguruan tinggi, seperti pelatihan paralegal, edukasi tentang internet sehat, dan layanan psikologi untuk mendukung operasional Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak.
Program Kecamatan Berdaya diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya di bidang pemberdayaan dan perlindungan, serta menjadi model kolaborasi yang dapat diterapkan di daerah lain.
HUMAS UNS
