Universitas Sebelas Maret menjadi tuan rumah forum komunikasi dan koordinasi antar perguruan tinggi negeri badan hukum guna memperkuat tata kelola institusi yang akuntabel. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan universitas untuk membahas peningkatan mutu manajemen dan pengelolaan perguruan tinggi sesuai standar nasional.
UNS – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Komunikasi Komite Audit Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (FKKA PTNBH) yang berlangsung di Gedung Ki Hadjar Dewantara UNS Tower, Surakarta, Kamis (22/10/2026). Forum ini menjadi wadah bagi anggota Komite Audit PTNBH se-Indonesia untuk bertukar pengalaman, berbagi praktik baik, serta merumuskan strategi penguatan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel.
Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertambahan jumlah institusi berstatus PTNBH mencerminkan penguatan otonomi dan kemandirian perguruan tinggi di Indonesia. Otonomi memberikan keleluasaan bagi universitas untuk mengembangkan potensi, mengelola sumber daya, mendorong inovasi, serta merespons dinamika pendidikan tinggi secara adaptif.
Namun, Rektor menegaskan bahwa otonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen pendorong kinerja, mutu, dan dampak perguruan tinggi bagi masyarakat luas. Semakin luas kewenangan yang dimiliki institusi, semakin besar pula tanggung jawab yang diemban. Karena itu, fleksibilitas pengambilan keputusan wajib diimbangi dengan integritas, transparansi, kehati-hatian, dan akuntabilitas melalui implementasi Good University Governance (GUG).
“Perguruan tinggi tidak hanya dituntut mampu mengambil keputusan secara cepat, tetapi juga memastikan prosesnya tepat, berbasis data yang memadai, didukung mitigasi risiko yang proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan,” tegas Prof. Hartono.
Ia menambahkan, Komite Audit memegang peran strategis dalam memperkokoh sistem pengendalian internal, mengoptimalkan manajemen risiko, serta memastikan alokasi sumber daya selaras dengan visi institusi. Peran pengawasan ini kian krusial di tengah kompleksitas tata kelola kampus modern, mulai dari pengelolaan aset dan diversifikasi pendanaan hingga akselerasi transformasi digital.
Ketua Forum Komunikasi Komite Audit, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM, CA, CPA, CSFA, CFrA, CGCAE, QGIA, CertDA, menjelaskan bahwa rangkaian pertemuan FKKA PTNBH berlangsung selama tiga hari, yakni pada 21–23 Oktober 2026. Forum ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan komite dalam menopang tugas pengawasan Majelis Wali Amanat (MWA).
Menurut Prof. Bahrullah, forum komunikasi ini telah menggelar pertemuan sebanyak enam kali dan kini menaungi 23 PTNBH di Indonesia. Keragaman aspek legalitas dan karakteristik institusi menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan standar pengawasan yang adaptif sekaligus aplikatif bagi seluruh kampus.
Fokus bahasan forum mencakup pengawasan ranah nonakademik, audit kinerja, akuntabilitas aneka sumber pendanaan kampus, hingga kebijakan remunerasi. “Kami berharap pada sidang pleno pascadiskusi komisi dapat dirumuskan program kerja konkret, termasuk agenda pertemuan daring berkala dan penyusunan panduan strategis untuk mendukung pengawasan di kampus masing-masing,” ujar Prof. Bahrullah.
Pada kesempatan yang sama, Ketua MWA UNS, Prof. Muliaman Darmansyah Hadad, Ph.D., mengingatkan bahwa status PTNBH tidak sekadar memberikan keleluasaan pengelolaan anggaran secara mandiri, melainkan memikul tanggung jawab sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemandirian finansial dan tata kelola tidak boleh bergeser dari misi luhur pendidikan.
Prof. Muliaman memetakan empat tantangan utama tata kelola PTNBH saat ini: menjaga integritas di tengah luasnya otonomi, menyeimbangkan misi keilmuan dengan tuntutan kemandirian finansial, memitigasi risiko keamanan data serta etika penggunaan kecerdasan buatan (AI), dan memenuhi standar tata kelola bereputasi global (world class governance).
“Reputasi berkelas dunia tidak cukup diukur semata-mata dari pemeringkatan internasional atau produktivitas publikasi. Fondasi tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas adalah pilar utama untuk menjaga legitimasi serta kepercayaan publik,” tegas Prof. Muliaman.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan keynote speech oleh Anggota VI BPK RI / Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Drs. Fathan Subkhi, M.A.P., CIISA, CSFA. Memasuki sesi seminar nasional, hadir sejumlah narasumber ahli, yakni Prof. Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M. (Komite Audit/Manajemen Risiko ITB); Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. (Rektor UNS); serta Prof. Dr. Mardiasmo, Akt., M.B.A. (Ketua Komite Governansi Indonesia).
Pertemuan ini ditutup dengan sidang komisi yang terbagi ke dalam tiga kelompok kerja: pola kepemimpinan dan inovasi PTNBH, tata kelola keuangan dan penjaminan mutu, serta pembangunan arsitektur pengawasan komite audit. Hasil pembahasan tiap komisi kemudian dihimpun melalui sidang pleno guna melahirkan rekomendasi bersama bagi penguatan tata kelola PTNBH di tanah air. Humas UNS
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa peran Universitas Sebelas Maret dalam acara FKKA PTNBH?
Universitas Sebelas Maret bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan FKKA PTNBH.
Apa fokus utama dari kegiatan FKKA PTNBH yang diadakan di UNS?
Fokus utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel.
