UNS – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar Sidang Terbuka Senat Akademik di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram untuk mengukuhkan Prof. Bhimo Rizky Samudro, S.E., M.Si., Ph.D. Beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ekonomi Politik pada Selasa (12/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, Prof. Bhimo menyampaikan orasi ilmiah bertema “Peradaban Semu (Pseudo Civilization) dan Kedaulatan Ekonomi Negara.”
Dalam pidatonya, Prof. Bhimo mendefinisikan “Peradaban Semu” sebagai bentuk peradaban yang dirancang untuk menguntungkan kelompok tertentu tanpa memperhatikan kesejahteraan bersama. Ia menyebut bahwa dalam struktur global saat ini, sistem ekonomi neoliberal sering kali menciptakan ketidaksetaraan, terutama di negara-negara berkembang.
“Peradaban semu memunculkan kondisi di mana struktur ekonomi global hanya menguntungkan sebagian kecil pihak. Akibatnya, negara-negara berkembang seringkali terjebak dalam ketergantungan ekonomi, seperti hutang luar negeri, arus modal asing, dan kebijakan perdagangan yang didikte oleh negara maju,” jelasnya.
Prof. Bhimo mengkritisi bagaimana institusi global seperti organisasi perdagangan internasional dan lembaga donor menciptakan situasi di mana negara berkembang terpaksa mengikuti skema yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Hal ini mencerminkan lemahnya posisi tawar negara berkembang dalam negosiasi global.
Pentingnya Perspektif Ekonomi Politik
Sebagai solusi, Prof. Bhimo mengusulkan pendekatan melalui ekonomi politik, yang menurutnya dapat memberikan analisis kritis dan komprehensif terhadap fenomena ekonomi global. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi murni, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, politik, dan lingkungan.
“Perspektif ekonomi politik memungkinkan kita memahami bahwa faktor-faktor non-ekonomi, seperti kelembagaan, budaya, dan kebijakan, sangat mempengaruhi proses pencapaian kesejahteraan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat harus mampu menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tersebut harus mengurangi ketergantungan pada institusi global yang sering kali tidak selaras dengan kebutuhan nasional.
Tantangan dan Solusi untuk Kedaulatan Ekonomi
Dalam orasinya, Prof. Bhimo turut menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia, termasuk ketergantungan pada hutang luar negeri yang membatasi kebebasan ekonomi negara, privatisasi sektor strategis yang cenderung menguntungkan pihak asing. Sementara akses masyarakat terhadap layanan publik menjadi terbatas, serta dominasi sektor finansial.
“Bagi Indonesia, peradaban semu telah menciptakan ketergantungan struktural pada hutang luar negeri, investasi asing, dan lembaga konsultan asing. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kedaulatan dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat tekanan global. Indonesia juga mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi lokalitasnya. Elit negara lebih menerima konsensus ekonomi daripada menegakkan kedaulatan ekonomi terutama dalam interaksi ekonomi antar negara,” terangnya.
Sebagai langkah konkret, Prof. Bhimo mengajukan sejumlah solusi berupa re-negosiasi konsensus internasional, dengan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dalam organisasi perdagangan dan lembaga donor. Selanjutnya peningkatan potensi lokal dengan mengembangkan sektor domestik untuk menciptakan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada impor. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami dampak globalisasi dan mengadopsi gaya hidup yang mendukung kedaulatan ekonomi.
Dalam pidatonya, Prof. Bhimo menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia hanya dapat tercapai jika negara mampu mengurangi ketergantungan struktural pada sistem global. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap dampak dari institusi global yang kerap menciptakan ketidakpastian ekonomi.
“Kritik dan solusi harus menjadi langkah awal untuk membangun kedaulatan ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.
Acara pengukuhan ini menjadi momen penting tidak hanya bagi Prof. Bhimo Rizky Samudro, tetapi juga bagi UNS sebagai institusi akademik yang terus mendorong kontribusi pemikiran dalam menjawab tantangan global. Hal tersebut berkaitan erat dengan ketercapaian SDG nomor 8 yaitu “Decent Work and Economic Growth”.
HUMAS UNS
