UNS — Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar Seminar Hasil Penelitian Uji Sahih Roadmap Standar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Wabah Penyakit. Seminar tersebut digelar secara luring di Solia Zigna Laweyan, Surakarta, Selasa (18/1/2022).

Dalam kesempatan tersebut, hadir Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, Ketua LPPM UNS, Prof. Dr. Okid Parama Astirin, Sekretaris LPPM UNS, Prof. Dr. Syamsul Hadi, Direktur Rumah Sakit UNS, Prof. Hartono, Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian RS UNS, Tonang Dwi Ardyanto, Ph.D serta Kepala Pusat Studi Pusdemtanas LPPM UNS, Dr. Sunny Ummul Firdaus.

Dalam sambutannya, Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho mengatakan sejak Bulan Maret tahun 2020 Covid-19 mulai masuk Indonesia dan mampu merubah semua tatanan kehidupan. Termasuk dunia pendidikan, dimana seluruh kegiatan pendidikan yang awalnya dilakukan dengan tatap muka, setelah pandemi Covid-19, proses Pendidikan dilakukan dengan daring.

“Data dari Satgas Covid-19 per 15 Januari lalu, di tingkat dunia terdapat 328 juta lebih orang terinfeksi Covid-19 dan 5.539.000 orang meninggal karena Covid-19. Sedangkan di Indonesia, jumlah yang terinfeksi Covid-19 sebanyak 4. 272.000 juta lebih orang dan 144.174 orang meninggal karena Covid-19,” terang Prof. Jamal.

Dengan banyaknya penderita Covid-19, semua berpikir untuk mencegah penularan Covid-19. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan vaksinasi. “Saya sebagai pimpinan universitas sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pusat studi- pusat studi yang ada di LPPM khususnya Pusdemtanas. Pusdemtanas ini merupakan satu dari pusat studi yang tidak henti- hentinya melakukan riset penelitian dan pengabdian masyarakat. Termasuk kegiatan saat ini yaitu Seminar Hasil Penelitian Uji Sahih Roadmap Standar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Wabah Penyakit,” terang Prof. Jamal.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Pusat Studi Pusdemtanas LPPM UNS, Dr. Sunny Ummul Firdaus menyampaikan bahwa penanganan pendemi Covid- 19 telah memasuki fase baru. Pencegahan penyebaran wabah tidak lagi hanya mengandalkan upaya eksternal untuk menghentikan penularan, tetapi juga terdapat upaya untuk meningkatkan imunitas publik. Langkah yang diambil untuk meningkatkan imunitas publik adalah melalui program vaksinasi dan memastikan sebagian besar populasi penduduk dunia telah menerima vaksin.

“Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sendiri telah diatur dalam beberapa regulasi. Diantara regulasi yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Surat Edaran Percepatan Vaksinasi Covid-19 bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02/I/1727/2021 tentang Vaksinasi Tahap 3 bagi Masyarakat Rentan, Masyarakat Umum Lainnya dan Anak Usia 12-17 Tahun,” terang Dr. Sunny.

Hanya saja, jalan menuju kemandirian vaksin demi mewujudkan Indonesia Sehat menemui banyak permasalahan. Permasalahan ini tidak berhenti di hulu namun juga di hilir pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Terdapat lima poin utama terkait permasalahan pelaksanaan vaksinasi. Yaitu payung hukum untuk penelitian pengembangan vaksin di Indonesia masih terlalu umum, tidak terpadu, kurang responsif dan beberapa cenderung membatasi ruang gerak peneliti. Kedua adanya penolakan vaksin oleh masyarakat. Ketiga mengenai keberadaan adanya hak hukum berupa hak mandiri manusia atau hak untuk menentukan nasib sendiri. Keempat pengelolaan dan distribusi vaksin Covid-19 mengalami kendala dimana terdapat kesenjangan infrastruktur yang menghambat penyimpanan dan proses distribusi vaksin Covid-19 serta kelima jaminan atas kualitas vaksin.

“Kelima poin utama tersebut perlu menjadi bagian dari fokus pemerintah dalam mencanangka arah kebijakan-kebijakan publik di Indonesia. Apabila dicermati secara seksama, kelima permasalahan tersebut memiliki keterkaitan terhadap apa yang melatarbelakangi munculnya permasalahan tersebut, yaitu kekosongan produk hukum, produk hukum yang sudah ada kurang responsif terhadap kebutuhan pelaksanaan vaksinasi serta rendahnya rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap hukum. Permasalahan-permasalahan terkait penelitian dan pengembangan vaksin tersebut dapat diatasi melalui konstruksi regulasi terkait penelitian pengembangan vaksin yang optimal dan membentuk budaya hukum yang kuat,” imbuh Dr. Sunny.

Untuk itu, Dr. Sunny menegaskan perlunya kemandirian vaksin dalam rangka meningkatkan pertahanan negara terhadap ancaman nonmiliter wabah pandemi seperti Covid-19 dimulai dari pelaksanaan penelitian pengembangan vaksin yang dilakukan oleh Indonesia sendiri. “Pemerintah perlu memetakan pengambilan langkah-langkah kebijakan diantaranya melalui peta jalan (roadmap) Standar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Wabah Penyakit. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang diambil dapat terukur, efektif dan efisien,” pungkas Dr. Sunny. Humas UNS

Reporter: Dwi Hastuti

Suka dengan artikel ini?

Pentas Seni Budaya UNS Kembali Digelar, FKIP UNS menjadi Tuan Rumah

UNS --- Pentas seni dan budaya Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta kembali digelar. Kali...

FISIP UNS Raih Juara 1 Lomba Kampus Inklusi antar Fakultas di Lingkungan UNS

UNS --- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta...

UNS Umumkan Pemenang Lomba Rangkaian Dies Natalis ke-46 UNS

UNS --- Rangkaian acara Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta telah...

Seminar ABP HMJA FEB UNS, Matangkan Persiapan menjadi Wirausahawan

UNS --- Departemen Business Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) Fakultas Ekonomi dan...

Perluas Jejaring Internasional, FT UNS Tandatangani PKS dengan Tongmyong University, Korea

UNS --- Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menandatangani...

FP UNS Gelar Seminar Nasional Bahas Digitalisasi Pertanian Menuju Kebangkitan Ekraf

UNS --- Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar seminar...

Dosen Sosiologi FISIP UNS Gelar FGD, Bahas Persiapan Akreditasi Internasional Prodi S1 Sosiologi

UNS --- Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS)...

Bisnis Mi Ayam Goreng Mahasiswa UNS Dapat Investasi 50 Persen dari Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Siapa Sosoknya?

UNS --- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia,...

Dosen FEB UNS Sampaikan Cara Perencanaan Karir sebagai Mahasiswa Akuntansi

UNS --- Masifnya perkembangan era digital, mengakibatkan kemunculan beragamnya profesi yang...

Mahasiswa UNS Raih Juara 2 Lomba Feature News Kusala Jurnalistik 2022

UNS --- Prestasi membanggakan di tingkat nasional kembali diraih oleh mahasiswa Universitas...