Program Studi (Prodi) S2 Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar seminar nasional bertajuk “Komunikasi Pemerintahan dalam Konteks Budaya dan Perspektif Keindonesiaan”. Seminar nasional tersebut diselenggarakan Selasa (13/10/2015) dan bertempat di Hotel Aziza Solo. Dalam penyelenggaraannya, UNS bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan Prodi S2 Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU). Hadir sebagai pembicara adalah Gati Gayatri selaku Kepala Pusat Litbang Literasi dan Profesi Kominfo, Prahastiwi Utari yang merupakan Kepala Prodi S2 Ilmu Komunikasi UNS, dan Lusiana Andriani, Kepala Prodi S2 Ilmu Komunikasi USU.
Menurut Prahastiwi, seminar nasional tersebut digagas karena hanya sedikit ilmuwan Indonesia yang merasakan ketidaknyamanan terhadap pengaruh pemikiran teoritik barat dalam keilmuan Komuikasi. “Jika kita merupakan ilmuwan komunikasi yang turut prihatin dengan kondisi semacam ini, marilah membangun suatu pendekatan teoritik komunikasi yang bersifat kedaerahan yang merupakan cermin dari masing-masing lokasi negara yang bersangkutan,” ujarnya.
Senada dengan prahastiwi, Gayatri membeberkan pentingnya komunikasi pemerintah dalam perspektif keindonesiaan. Menurutnya, perspektif keindonesiaan merupakan cara pandang yang mengutamakan jatidiri, kepribadian,nilai-nilai, budaya, dan kepentingan bangsa Indonesia sebagai landasan dalam pelaksanaan komunikasi pemerintahan. “Hal tersebut juga dapat berfungsi sebagai filter dan menentukan arah komunikasi pemerintahan,” sambungnya.
Berbeda dengan kedua pembicara yang lain, Lusiana, menyebutkan pentingnya humas sebagai perantara komunikasi lintas budaya. “Humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya sebagai penentu kesuksesan dan kegagalan organisasi,” ujarnya. Sambungnya lagi, benang merah dari humas adalah suatu usaha atau sebuah seni berkomunikasi yang sengaja dilakukan, dirancanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat atau publik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. [](danur.red.uns.ac.id)
