Universitas Sebelas Maret menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan dan pembangunan daerah. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan masyarakat serta menjawab berbagai tantangan pembangunan.
UNS— Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Provinsi Banten. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mendukung pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Penandatanganan dilakukan oleh Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., dan Gubernur Banten, Andra Soni, S.M., M.AP., di Ruang Sidang 1 UNS, Selasa (6/10/2026). Kegiatan turut dihadiri jajaran pimpinan UNS dan Pemprov Banten.
Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., mengatakan Kesepakatan Bersama tersebut mencakup pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Kampus Berdampak, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta berbagai bidang lain sesuai kebutuhan kedua belah pihak.
“Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Banten, memperkuat keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja dan industri, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, mendorong transformasi digital, serta memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Banten,” ujar Prof. Hartono.
Menurut Prof. Hartono, Banten memiliki potensi besar dari sektor industri, perdagangan, konstruksi, pertanian, perikanan, pariwisata, budaya, hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu didukung kolaborasi lintas sektor agar dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, perguruan tinggi tidak hanya berperan menghasilkan lulusan, tetapi juga harus hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan pembangunan. Semangat tersebut sejalan dengan konsep Kampus Berdampak dan nilai Active dalam Renstra DREAMTEAM UNS yang mendorong kolaborasi, inovasi, serta penerapan ilmu pengetahuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ketika ada kebutuhan pembangunan di daerah, kami ingin UNS tidak hanya datang untuk melakukan penelitian. Dosen dan mahasiswa harus belajar dari masyarakat, bekerja bersama pemerintah daerah, mendampingi masyarakat, menghasilkan inovasi, dan memastikan inovasi tersebut dapat digunakan serta memberikan manfaat,” jelasnya.
Salah satu bidang yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama tersebut adalah ekonomi kreatif. UNS memiliki berbagai kepakaran yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif Banten, mulai dari seni dan desain, teknologi, bisnis, branding, digitalisasi, kekayaan intelektual, hingga kewirausahaan.
“Ke depan dapat lahir program konkret, seperti pendampingan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, pengembangan desain dan branding produk lokal, digitalisasi usaha, penguatan intellectual property, pengembangan creative hub, penelitian potensi ekonomi kreatif, hingga program mahasiswa untuk terjun langsung ke desa dan komunitas kreatif di Banten,” paparnya.
Prof. Hartono berharap Kesepakatan Bersama tersebut tidak berhenti pada dokumen, tetapi segera ditindaklanjuti melalui program yang konkret dan berkelanjutan.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya menjadi silent partnership, yakni kerja sama yang berhenti sebagai dokumen. Mari kita petakan potensi Banten, kepakaran yang ada di UNS, kemudian memilih program yang paling konkret dan memberikan dampak,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, S.M., M.AP., menyampaikan bahwa Pemprov Banten berkomitmen membangun kebijakan berdasarkan kajian, data, dan evaluasi sehingga pembangunan dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.
“Saya ingin setiap kebijakan di Provinsi Banten lahir berdasarkan kajian, tidak semata-mata menggunakan intuisi seorang gubernur. Setiap perubahan kebijakan juga harus melalui evaluasi dan kajian,” ujarnya.
Andra Soni mencontohkan sektor pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan kajian serta penyesuaian dengan kondisi daerah. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menghasilkan kajian berbasis bukti untuk mendukung pengambilan kebijakan.
“MBG bagi saya adalah program yang bagus. Tetapi PR terbesarnya ada di daerah. Karena itu, kami perlu bekerja sama dengan banyak pihak, salah satunya perguruan tinggi, untuk mengkaji kebijakan secara lebih mendalam dan berbasis bukti,” tuturnya.
Ia berharap kerja sama dengan UNS dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama dan berbagai program konkret, termasuk kajian serta evaluasi kebijakan Pemprov Banten seperti program sekolah gratis, MBG, dan penanganan stunting.
Kami berharap UNS dapat menjadi salah satu mitra dalam melakukan kajian dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah kami jalankan. Dengan kajian yang kuat, kebijakan dapat terus diperbaiki dan pembangunan Banten dapat berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya. HUMAS UNS
Pertanyaan Umum (FAQ)
Siapa saja pihak yang terlibat dalam penandatanganan kesepakatan bersama ini?
Penandatanganan kesepakatan bersama ini melibatkan Universitas Sebelas Maret dan Pemerintah Provinsi Banten.
Apa tujuan utama dari penandatanganan kesepakatan antara UNS dan Pemprov Banten?
Tujuan utamanya adalah memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan dan pembangunan daerah.
