Pemimpin bangsa tidak datang begitu saja secara instan. Kapabilitas seorang pemimpin harus dibangun sejak menempuh pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (PT). Dengan demikian, kaderisasi pemimpin bangsa menjadi tanggung jawab institusi pendidikan termasuk di dalamnya universitas.

“Pemimpin itu harus punya kapabilitas cukup. Butuh proses yang panjang, tidak instan. Sebab itu, tanggung jawab untuk hadirkan kriteria tepat anak-anak untuk hadapi  globalisasi,” tutur Syahrul Yasin Limpo, Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia, dalam diskusi Dialog Kebangsaan Mencari Pemimpin Indonesia, dari Kampus untuk Indonesia, Rabu (27/11), di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS).

Syarul berkata bahwa tahun 2014 menjadi tahun yang sangat penting bagi perubahan Indonesia. Karena Indonesia sangat membutuhkan figur pemimpin yang bisa mengelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi, tahun 2015, Indonesia dihadapkan pada ASEAN Community. Ia juga mengajak para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tahun depan. “Negara akan maju kalau ada kesadaran hukum dari masyarakat, berpartisipasi sukseskan Pemilu 2014, dan tidak salah memilih pemimpin dengan melihat track record calon pemimpin,” ujar Syahrul.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh mantan Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Hidayat berkata bahwa pemimpin bukan sosok tiban atau satria piningit. Ia pun mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki track record jelas dan tahu kapabilitas calon pemimpin itu. “Itulah salah satu esensi kedaulatan rakyat,” tuturnya.

Dialog itu juga dihadiri oleh Jenderal (purn) Wiranto. Wiranto berkata bahwa pemimpin negara tidak berijazah SMA. Pemimpin harus memiliki pengetahuan luas. Selain itu, pemimpin, menurut Wiranto, harus bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik untuk masyarakat.[red-uns.ac.id]