Bersama UNS, KemHan Sosialisasikan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional

UNS – Dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara bagi masyarakat, sekaligus menyosialisasikan rancangan undang-undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) untuk pertahanan negara di lingkungan akedemisi, Kementerian Pertahanan (KemHan) bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyelenggarakan sosialisasi RUU pada Selasa, (23/5/2017) di Ruang Sidang 2 Gedung. Dr. Prakosa UNS.

Penyampaian materi sosialisasi RUU tentang SDN oleh DKS Nugraha di Gd. Dr. Prakosa

Sosialisasi ini dihadiri oleh Rektor UNS, Ravik Karsidi dan Pejabat PTP KemHan, Kol. Kristijarso. Sebagai narasumber, sosialisasi ini menghadirkan Inf. Muktar Lutfi dari KemHan untuk menyampaikan materi terkait sosialisasi RUU Pengelolaan SDN  dan DKS Nugraha dari Universitas Indonesia (UI) untuk menyampaikan materi pentingnya bela negara dari berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya dari UNS, sosialisasi ini turut menghadirkan peserta dari universitas – universitas lain di Surakarta seperti UNSA, UNIBA, UNIVET, dan UMS.

Pemberian kenang-kenangan dari Rektor UNS, Ravik Karsidi kepada perwakilan KemHan, Muktar Lutfi

“Beberapa tahun ke depan, Indonesia mengalami bonus demografi. Pemuda saat ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang untuk menuju Indonesia emas. Untuk itu, perlu persiapan sejak awal, begitu pula di bidang pertahanan,” ujar Ravik dalam sambutannya.

 Tentunya Penyelenggaraan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait RUU tentang pengelolaan SDN dengan harapan masyarakat paham sebelum UU disahkan. Selain itu, sosialisasi ini dijadikan sebagai sarana komunikasi antara KemHan dengan masyarakat, khususnya akademisi di UNS untuk memberikan masukan terkait RUU. Masyarakat diharapkan turut serta dalam seleksi untuk dididik menjadi komponen cadangan pertahanan negara apabila negara dalam keadaan darurat.

“Sosialisasi ini menyasar masyarakat secara umum untuk mempersiapkan komponen cadangan pertahanan Indonesia, sebelumnya dilakukan di pesantren, lingkungan pemerintahan, BUMN, BUMD, lingkungan POLRI dan kali ini dilaksanakan di lingkungan akademisi, yakni di UNS,” ujar Muktar. humas-red.uns/Isn/Dty

Skip to content