UNS – Pusat Studi Difabilitas (PSD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Inklusif dan Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Disabilitas Usia Kerja. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Magelang. Tujuan umum pelaksanaan kerja sama ini adalah meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya bidang ketenagakerjaan Kota Magelang.
Kerja sama ini mendukung keberadaan Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan. Optimalisasi dilakukan melalui ketersediaan database penyandang disabilitas usia kerja. Pendataan dan pemetaan ragam serta kebutuhan disabilitas di bidang ketenagakerjaan dilakukan sebagai wujud implementasi Tridarma Perguruan Tinggi UNS.
Sosialisasi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Hamzah Kholifi, S.Sos., M.Si., bersama para stakeholder dinas terkait serta perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Sosialisasi yang diselenggarakan menyoroti pentingnya sinergi berbagai pihak. Upaya tersebut guna menciptakan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas.
Para peserta juga diberikan pemaparan mengenai regulasi dan program-program pemerintah yang mendukung peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Sejumlah materi sosialisasi disampaikan oleh sivitas akademika dari PSD UNS, yakni Prof. Dr. Munawir Yusuf, M.Psi., Prof. Drs. Gunarhadi, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Sunardi, M.Sc., Dr. Subagya, M.Si., Dr. Joko Yuwono, M.Pd.
Sebagai tindak lanjut, mereka juga melaksanakan Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Disabilitas Usia Kerja. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa Forum Relawan untuk Mahasiswa Disabilitas (FORDIS), mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Luar Biasa (PLB), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Magelang. Pemetaan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan serta potensi tenaga kerja disabilitas di Kota Magelang. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pemetaan yang dilakukan memakai sejumlah metode, yakni wawancara, survei, dan observasi lapangan. Pelaksanaan metode tersebut melibatkan komunitas penyandang disabilitas. Pemetaan kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait. Hasil ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan tenaga kerja inklusif.
Selain itu, data yang dikumpulkan menjadi sebuah database penyandang disabilitas usia kerja. Ketersediaan data ini dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kebijakan jangka panjang. Harapannya, penyediaan peluang kerja dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Inklusif dan Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Disabilitas Usia Kerja berlangsung mulai 30 Januari–14 Februari 2025. Ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan kesempatan kerja yang lebih luas dan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Magelang. Dengan adanya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat, pembangunan inklusif dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
Humas UNS
Reporter: R. P. Adji
Redaktur: Dwi Hastuti
