UNS — Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Rabu (21/9/2022). Kerja sama tersebut resmi terjalin usai penandatanganan kerja sama dan nota kesepahaman secara luring di Ruang Sidang II Gedung dr. Prakosa UNS.
Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho hadir langsung dalam penandatanganan tersebut. Selain itu, hadir pula Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, Prof. Kuncoro Diharjo; Wakil Rektor Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis, dan Informasi UNS, Prof. Sajidan; Sekretaris UNS, Dr. Drajat Tri Kartono, Direktur Kerja sama, Pengembangan, dan Internasionalisasi UNS, Prof. Irwan Trinugroho; serta jajaran dekan di UNS.
Sementara itu pihak BPKP diwakili oleh Sekretaris Umum BPKP, Ernadhi Sudarmanto. Hadir pula Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP, Amdi Veri Darma; Subkoordinator Litbang SPIP, Dwi Kiswanto; dan Auditor utama BPKP, Dwi Arka Prasetya.
Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho menyambut baik penandatanganan kerja sama ini. Prof. Jamal berharap kerja sama ini dapat menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai yang dicanangkan.
“Saya sangat berharap kerja sama UNS dengan BPKP ini kami arahkan untuk mengawal agar program-program prioritas yang telah dicanangkan berjalan dengan baik, lancar, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Prof. Jamal.
Selain itu, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat berkembang ke arah penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Hal-hal terkait penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga diharapkan dapat terakomodasi dengan penandatanganan kerja sama ini.
“Setelah ditandatangani oleh BPKP dan UNS, dokumennya jangan hanya disimpan di laci dan hanya dokumen tetapi segera ditindaklanjuti di bidang akademik, riset, pengabdian, magang, KKN dan sebagainya termasuk di dalamnya ada profesional dan auditor yang hebat dari BPKP yang kerso ikut bersama-sama memajukan UNS dengan label profesional untuk memberikan kuliah di UNS,” imbuhnya.
Kerja sama yang terjalin antara UNS dan BPKP diselenggarakan dalam rangka pendayagunaan Center of Excellence (CoE) melalui swakelola. Nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi peningkatan kualitas pengawasan intern pemerintahan, memacu kreativitas dan kreasi bersama, menumbuhkembangkan pendayagunaan hasil riset terapan dan kajian, serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembangunan. Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan memberdayakan dan menyinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada dalam mendukung kemajuan pengawasan intern.
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi serta pendayagunaan CoE STAR untuk pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan riset terapan atau kajian yang mendukung kemajuan pengawasan intern. Selain itu, peningkatan kapabilitas sistem pengelolaan pengetahuan terkait pengawasan intern keuangan dan pembangunan serta pengembangan kebijakan dan kreasi pengawasan intern melalui pemanfaatan hasil riset terapan atau kajian yang dilakukan secara akademis juga termasuk dalam kerja sama yang akan berlaku dalam jangka waktu tiga tahun.
Sekretaris Umum BPKP, Ernadhi Sudarmanto mengucapkan terima kasih kepada UNS yang telah membuka diri serta berkenan menjalin kerja sama dengan BPKP. Kerja sama ini diharapkan dapat mencapai tujuan utama pelaksanaan penelitian terkait penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui CoE yang digagas.
“Melalui CoE kami ingin berkolaborasi dan bekerja sama dengan para expert di perguruan tinggi untuk kepentingan perguruan tinggi dan BPKP. Untuk tahun 2022, BPKP bekerja sama dengan UNS untuk penelitian di sektor APP yaitu penguatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih,” tutur Ernadhi.
Dengan adanya kerja sama ini, Ernadhi mengungkapkan pihaknya ingin mendapatkan perspektif yang lebih tepat dan solutif, untuk penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dan bersih. Selain itu, kerja sama antara UNS dan BPKP mendorong budaya ilmu pengetahuan serta memperkuat posisi BPKP di bidang akuntabilitas pengawasan keuangan dan pembangunan di sektor publik. Humas UNS
Reporter: Ida Fitriyah
Redaktur: Dwi Hastuti
