UNS — Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar webinar bertajuk “Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara”, Selasa (1/6/2021), melalui Zoom Cloud Meeting.
Dalam webinar tersebut, PSPP UNS menghadirkan dua pembicara kunci. Mereka adalah Zulfikar Arse Sadikin, S. IP, M. Si (Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Golkar) dan Prof. Leo Agung (Kepala PSPP UNS).
Webinar dibuka langsung oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi (Risnov) UNS, Prof. Kuncoro Diharjo. Dalam sambutannya, ia menyoroti soal pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam menerapkan seluruh nilai yang terkandung dalam Pancasila.
“Butuh sebuah bentuk dan wujud nyata atas tanggung jawab negara. Negara yang memiliki wewenang administrasi, wewenang ekonomi sampai ke wewenang politik untuk mengatur segala permasalahan sosial negara, tentu harus memberi rasa adil pada seluruh warga negara,” ujar Prof. Kuncoro.
Sebagai pembicara pertama, Zulfikar Arse Sadikin menyinggung soal Pancasila yang belum sepenuhnya terbumikan dalam kenyataan. Ia memandang hal itu disebabkan karena krisis keteladanan para penyelenggara negara.
“Pancasila terasa belum hidup dalam realita, baru jadi retorika dan verbalisme di pentas politik,” ucap Zulfikar Arse Sadikin.
Oleh karenanya, Zulfikar Arse Sadikin menekankan agar keadaan tersebut harus segera dihentikan. Ia menegaskan bahwa ideologi Pancasila sudah final dan merupakan pilihan yang terbaik bagi Indonesia.
“Tidak boleh dibiarkan berlangsung terus supaya Pancasila tidak selalu dipertanyakan. Sebaliknya, pemikiran tentang aktualisasi dan implementasi Pancasila harus berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman,” tandasnya.
Zulfikar Arse Sadikin menambahkan agar Pancasila semakin dijiwai oleh seluruh rakyat Indonesia, maka diperlukan adanya proses “radikalisasi Pancasila”. Artinya, mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, dan mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu.
Selain itu, diperlukan juga adanya tekad untuk mengusahakan Pancasila agar mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koheresi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial.
“Supaya Pancasila makin memasyarakat, maka diperlukan apa yang disebut Kuntowijoyo (2001) dengan proses ‘Radikalisasi Pancasila’. Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horisontal (masyarakat) sekaligus menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara,” ujarnya.
Menyambung pembicaraan yang disampaikan Zulfikar Arse Sadikin, Prof. Leo Agung mengamati adanya pasang surut Pancasila dalam penyelenggaran pendidikan terjadi saat ini.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, ia mendorong agar nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kurikulum dan mata pelajaran di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi.
“Dalam perspektif akademis, bahwa 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah hasil rumusan Bung Karno dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Itu adalah rancangan Dasar Negara yang disebut Pancasila, yakni Sila Dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Sidang PPKI, lima sila pada akhirnya ditetapkan menjadi dasar Negara,” ujar Prof. Leo Agung.
Prof. Leo Agung menyampaikan Pancasila sebagai falsafah negara (philosofische gronslag) harus digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara dan dasar mengatur penyelenggaraan negara. Humas UNS
Reporter: Yefta Christopherus AS
Editor: Dwi Hastuti
